DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Pelaksana Uji Berkala; b. Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala; c. Pemeriksaan Persyaratan Teknis; d. Pengujian Persyaratan Laik Jalan; e. Pemberian Bukti Lulus Uji; f. Perubahan, Penggantian dan Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala; g. Numpang Uji dan Mutasi Uji; h. Pemanfaatan Sistem Informasi Uji Berkala; dan i. Uji Emisi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelayanan publik berbasis teknologi informasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang mudah, praktis, aman, cepat dan terpadu kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2.Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. 4
3.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diujikan.
7.Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
8.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
9.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
10.Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 5
11.Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
12.Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada Penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab Penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
13.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
14.Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan telah lulus uji tipe.
15.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe. 6
16.Bukti Lulus Uji Berkala adalah tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pengujian dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji atau bentuk lain yang dipersamakan yang menyatakan KBWU berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji.
17.Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18.Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19.Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20.Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21.Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi KBWU di luar wilayah domisili kendaraan.
22.Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik KBWU. 7
23.Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau Badan yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
24.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25.Unit Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
26.Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
27.Emisi adalah zat energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
28.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
29.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
30.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
31.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 8

Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu:

a.terwujudnya kepastian hukum tentang kewajiban, hak, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap pelaksana dan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Uji Berkala sehingga dapat diwujudkan lingkungan hidup yang bersih bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan;
b.terwujudnya sistem Uji Berkala yang mudah, praktis, aman, cepat dan terpadu; dan
c.terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Uji Berkala, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan angkutan jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Pelaksana Uji Berkala;
b.Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala;
c.Pemeriksaan Persyaratan Teknis;
d.Pengujian Persyaratan Laik Jalan;
e.Pemberian Bukti Lulus Uji;
f.Perubahan, Penggantian dan Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala;
g.Numpang Uji dan Mutasi Uji;
h.Pemanfaatan Sistem Informasi Uji Berkala; dan
i.Uji Emisi. 9

BAB II

PELAKSANA UJI BERKALA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Uji Berkala.
(2)Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3)Dalam rangka menjamin keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan Unit Teknis melakukan sosialisasi kepada pemilik KBWU dan masyarakat mengenai pentingnya Uji Berkala Kendaraan Bermotor bagi setiap KBWU dan pengendalian emisi terhadap setiap kendaraan bermotor.
(4)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Teknis.

Pasal 6

(1)Uji Berkala dilakukan oleh Unit Teknis yang memiliki:
1. a.fasilitas pengujian;
2. b.peralatan pengujian yang akurat;
3. c.sistem dan prosedur pengujian;
4. d.sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
5. e.Penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
6. f.telah terakreditasi. 10
(2)Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
1. a.melaksanakan pengujian sesuai dengan Akreditasi dan sertifikasi;
2. b.mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
3. c.membuat rencana dan pelaporan secara berkala;
4. d.menggunakan peralatan pengujian; dan
5. e.mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 7

(1)Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa fasilitas pengujian pada lokasi yang bersifat tetap.
(2)Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan gedung/laboratorium pengujian;
2. b.bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
3. c.jalan keluar-masuk;
4. d.lapangan parkir;
5. e.bangunan gedung administrasi;
6. f.pagar;
7. g.fasilitas penunjang;
8. h.fasilitas listrik;
9. i.lampu penerangan; dan
10. j.pompa air dan menara air.

Pasal 8

Selain Fasilitas pengujian pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala Keliling. 11

Pasal 9

Unit Uji Berkala Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, paling kurang meliputi:

a.alat uji emisi gas buang;
b.alat pengukur berat kendaran (axle load meter);
c.alat uji rem;
d.alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester);
e.alat uji lampu;
f.alat uji kincup roda depan; dan
g.alat pengukur dimensi.

Pasal 10

Pelaksanaan Uji Berkala menggunakan unit Uji Keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling kurang:

a.pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
b.tersedia gedung atau bangunan administrasi;
c.dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
d.dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan Uji Berkala.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…