DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Industri Unggulan Daerah, Jangka Waktu, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022-2042. 3

BAB I

Pendahuluan  Latar Belakang: menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya RPIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2.Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3.Pembangunan Industri Hijau adalah Pembangunan Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan Pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
5.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pemanfaatan Pembangunan Industri di kabupaten yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042. 4
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
b.pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah; dan
c.peran serta masyarakat dalam Pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

a.mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri nasional dengan mensinergikan daya dukung di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri unggulan daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mempercepat pertumbuhan dan Pembangunan Industri di Daerah; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan. 5

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

berisi data dan informasi mengenai Kabupaten Kulon Progo, dan Bab III memberikan infromasi mengenai visi misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Ketiga BAB tersebut menjadi dasar penentuan isi dari Bab IV yaitu strategi dan program pembangunan industri.

Pasal 5

(1)Program Pembangunan Industri meliputi:
1. a.pengembangan Industri Unggulan Daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan Industri.
(2)Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;
3. c.Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. d.Industri obat tradisional;
5. e.Industri batik;
6. f.Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
7. g.Industri barang dari tanah liat/keramik;
8. h.Industri elektronika dan telematika;
9. i.Industri logam dan barang dari logam;
10. j.jasa Industri; dan
11. k.Industri hulu agro.
(3)Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah. 6
(4)Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pengembangan kawasan peruntukan Industri; dan
2. b.sentra industri kecil dan menengah.
(5)Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
(6)Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
2. b.jaringan air;
3. c.listrik dan telekomunikasi; dan
4. d.pengelolaan lingkungan.
(7)Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
1. a.Pembangunan Industri Hijau;
2. b.peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
3. c.kerja sama internasional; dan
4. d.dan pengembangan Industri kecil menengah.

Pasal 6

Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam rangka memberikan akses dan kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah. 7

BAB III

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah  Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)RPIK terdiri atas:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.Visi dan Misi, Tujuan, serta Sasaran Pembangunan Daerah;
4. d.Strategi dan Program Pembangunan Industri; dan
5. e.Penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten  Strategi Pembangunan Industri: menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. 8
(3)Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Penutup  Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 tahun ke depan.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…