DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Nama, logo dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ Bank Kulon Progo, susunan organisasi dan kepegawaian, rencana bisnis, kerja sama dan pinjaman, Tahun buku dan penggunaan laba, dana pensiun dan tunjangan hari tua, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembubaran, dan fungsi kepatuhan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya; CHEKING AKHIR SALINAN 2
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. 4
2.Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
3.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Pengawas adalah organ Bank Kulon Progo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Bank Kulon Progo.
6.Direksi adalah organ Bank Kulon Progo yang bertanggung jawab atas pengurusan Bank Kulon Progo untuk kepentingan dan tujuan Bank Kulon Progo serta mewakili Bank Kulon Progo baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo. 5

Pasal 3

Logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Bank Kulon Progo berkedudukan di Daerah.
(2)Bank Kulon Progo dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, kegiatan pelayanan kas, dan perangkat perbankan elektronis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 5

Maksud pendirian Bank Kulon Progo yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Tujuan pendirian Bank Kulon Progo untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Kulon Progo berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. 6

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan Bank Kulon Progo meliputi: a . menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b . memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c . menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya; d . melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya; e . membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f . membantu pemerintah kalurahan melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g . menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Bank Kulon Progo didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Bank Kulon Progo dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.pinjaman; 7
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(3)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Modal Dasar Bank Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
(2)Modal Disetor pada Bank Kulon Progo sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016