DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 3
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.656.270.949.755,00 (satu triliun enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.602.783.129.755,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.623.397.757.352,00 Defisit/Surplus Rp(20.614.627.597,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp53.487.820.000,00
  2. 2.Pengeluaran Rp32.873.192.403,00 Pembiayaan Netto Rp20.814.627.597,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.602.783.129.755,00 (satu triliun enam ratus dua miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 4

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp281.331.590.510,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.777.613.000,00 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.718.221.842,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.399.540.792,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.436.214.876,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.313.451.539.245,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah. 5
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.436.805.000,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp184.014.734.245,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp1.623.397.757.352,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. 6

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.226.378.682.312,00 (satu triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp681.783.516.248,00 (enam ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.377.579.260,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.962.404.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.797.932.804,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.457.250.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp208.796.398.853,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 7
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.513.733.600,00 (empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp63.371.881.553,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.014.194.100,00 (lima puluh sembilan miliar empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp80.935.630.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp704.259.200,00 (tujuh ratus empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp256.700.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.760.756.803,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp180.461.919.384,00 (seratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 8
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.549.583.484,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.912.335.900,00 (seratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…