DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.805.708.185.937,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : i1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.805.708.185.937,00 (satu triliun delapan ratus lima miliar tujuh ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.693.928.324.800,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.775.945.264.405,00 Defisit/Surplus Rp(82.016.939.605,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp111.779.861.137,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 29.762.921.532,00 Pembiayaan Netto Rp82.016.939.605,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Rp. 0,00 4

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.693.928.324.800,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp339.425.088.390,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.230.092.600,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.135.066.057,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.474.878.002,00 (sembilan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.585.051.731,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). 5

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.353.567.236.410,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.152.222.683.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp201.344.553.410,00 (dua ratus satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang keseluruhannya merupakan Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.775.945.264.405,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. 6

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.798.758.191,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.097.645.636,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp483.482.624.162,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.574.647.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.366.340.893,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.277.500.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp198.002.305.555,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin; 7
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.198.211.500,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.584.091.564,00 (empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.373.084.344,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp75.679.560.147,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp4.555.650.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp611.708.000,00 (enam ratus sebelas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.834.440.793,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp188.309.759.866,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 8
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.336.515.866,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.973.244.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…