DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama, Logo, Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Anggaran Dasar; Organ; Susunan Organisasi Dan Tata Kerja; Kepegawaian; Kerja Sama Dan Pinjaman; Perencanaan Dan Pelaporan; Tahun Buku Dan Penggunaan Laba; Dana Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua; Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; Fungsi Kepatuhan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KULON PROGO (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
7.Direksi adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
8.Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
9.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
10.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
11.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
12.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
13.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang dibentuk pertama kali dengan nama PD. Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo, diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Pasal 3

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo beralih kepada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahunan oleh kantor akuntan publik.

Pasal 4

(1)Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo berubah menjadi logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
(2)Logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 5

(1)PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 7

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
b.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memperoleh laba atau keuntungan; dan
d.mengembangkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
3. c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
4. d.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. e.melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
6. f.melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya melalui penugasan Pemerintah Daerah;
8. h.dapat membantu penyaluran termin proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
9. i.dapat membantu penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
10. j.dapat membantu penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
11. k.melaksanakan penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Daerah;
12. l.melaksanakan penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah;
13. m.Sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
14. n.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. o.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
(2)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

BAB VI

MODAL

Pasal 10

(1)Sumber modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset;
3. c.agio saham; dan
4. d.pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban para Pemegang Saham atas kerugian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…