DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan 3. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 4. Tertib Sungai, Saluran dan Kolam 5. Tertib Lingkungan 6. Tertib Usaha Tertentu 7. Tertib Bangunan 8. Tertib Sosial 9. Tertib Peran Serta Masyarakat 10. Pengawasan dan Penegakan Hukum 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4275);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5052);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5054);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 3 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5168);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5235);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 51 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3177);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3373);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3529);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4655);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 4 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
29.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tegangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3.Bupati adalah Bupati Kuningan.
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.
5.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat Satpol.PP. merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol.PP. sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa,Organisasi sosial 6 politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11.Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16.Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
17.Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
18.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19.Ruang milik sungai adalah ruang kanan kiri sungai yang merupakan penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
20.Kolam adalah suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dalam hal pengaturan air.
21.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
22.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
23.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan. 7
24.Jarak bebas Minimum adalah jarak terpendek 8,5 m antara penghantar SUTT atau SUTET dan 3,5 m untuk SUTM dengan permukaan tanah, benda-bendadan kegiatan lain disekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.
25.Ruang bebas adalah sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
26.PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terusmenerus/permanen.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang:
1. a.membunyikan dengan keras kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban;
2. b.menaruh mobil atau kendaraan lainnya sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang.
(2)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
(3)Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan. 8
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
1. a.membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
2. b.merokok;
3. c.meludah;
4. d.mengamen; dan/atau
5. e.menjual barang-barang dikendaraan umum;
(2)Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan dilarang :
1. a.berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. b.menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. c.mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
4. d.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
5. e.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
6. f.berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
7. g.menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
8. h.merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
9. i.menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
10. j.memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
11. k.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; 9
12. l.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
13. m.buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
14. n.menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
15. o.membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
16. p.memasang bilboard/ papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, j, n dan huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan Ketentuan ayat (1) huruf o, untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan secara temporer, dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang :
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
2. b.bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
3. c.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
4. d.melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan vcd, pita kaset atau teknologi lainnya ;
5. e.melakukan usaha,warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;
6. f.menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia;
7. g.melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
8. h.melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
9. i.buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
10. j.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
11. k.membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
12. l.melakukan perbuatan asusila;
13. m.menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
14. n.berjudi;
15. o.Menempatkan barang/benda di tempat-tempat umum/fasilitas umum pada pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 06.00 wib; 10
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf j dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf h bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ/bozem, waduk dan danau;
2. b.memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan situ/bozem;dan
3. c.menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
4. d.membuang sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran, sungai, situ/bozem, waduk dan danau.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah /Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018