DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tertib jalan dan angkutan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, saluran dan kolam, lingkungan, usaha tertentu, bangunan, sosial, peran serta masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, sanksi administratif, serta ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujudkan Kabupaten Kuningan yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 Ten tang Penyelenggaraan Ketertiban U mum dan Ketentraman Masyarakat;
b.bahwa setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ada beberapa kendala dan ada beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat serta perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali, melalui proses perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 1 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonwsia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); • 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketena.galistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054); 2
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); I 3 I 4
25.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887 );
27.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47 /MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran UDara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tengangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubag dengan Keputusan Menteri Pertabangan dan Energi Nomor 975K/47 /MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ekstra Tengangan Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
30.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/ 4 76/ sj ten tang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi; 3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16); sebagaimana telah dirubah oleh Perda Nomor 7 tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2017 Nomor 7);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DAN BUPATI KUNINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Setiap orang dilarang melakukan aktifitas berjualan di atas trotoar atau badan jalan dan/atau di atas tepi saluran air dan/ atau di tern pat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat menyebabkan terganggunya fungsi tempat tersebut.

(2)Setiap orang dan/ atau badan dilarang menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang dan/ atau tern pat umum lainnya sehingga dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikecualikan bagi orang atau badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau P~jabat yang ditunjuk.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap orang dilarang menyimpan dan/atau memarkir kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau mengganggu ketertiban umum.
(2)Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang menjadi juru parkir dan/atau melakukan pungutan uang dan/ atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi atau kendaraan umum maupun angkutan barang.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 5 L ¢
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada aya.t (3) diatur ; dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g h, j, 1, m, n dihapus, ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) huruf p diubah, ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
6. f.dihapus;
7. g.dihapus;
8. h.dihapus;
9. i.menempatkan dan/ atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsoka.n, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
10. j.dihapus;
11. k.melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  1. 1.dihapus;
12. m.dihapus;
13. n.dihapus;
14. o.membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
15. p.memasang billboard/papan reklame di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan/ atau menutup jarak pandang pengendara.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Pemberian izin Bupati sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan Ketentuan ayat (1) huruf o, untuk membuat atau memasang portal/ pin tu/ pagar jalan secara temporer, dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

4.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, g, i, j, dihapus, ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m dan o diubah, ketentuan Pasal 9 ayat

(2)dihapus, ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
2. b.dihapus; ·
3. c.dihapus; 6 ,i
4. d.melak:ukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan vcd, pita kaset atau teknologi lainnya;
5. e.melakukan usaha, warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;
6. f.menjual makanan/ minuman dengan ramuan bahan kimia/ alami yang membahayakan kesehatan manusia;
7. g.dihapus;
8. h.melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
9. i.dihapus;
10. j.dihapus;
11. k.membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  1. 1.melak:ukan perbuatan asusila;
12. m.menjual dan/ atau meminum minuman beralkohol;
13. n.berjudi; dan
14. o.menyimpan atau menempatkan barang/ benda di badan jalan, tempat-tempat umum/fasilitas umum yang bukan peruntukannya lebih dari 1x24 jam.
(2)Dihapus.
(3)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

5.Ketentuan Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

dihapus sehingga

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
2. b.membuang dan menumpuk sampah dan/ atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/ atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 7

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/ atau perkumpulan dilarang:
1. a.mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/ atau mengarah kepada perjudian;
2. b.membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat menganggu ketentraman orang lain;
3. c.mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
4. d.menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
5. e.mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 4

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : /

Pasal 18

(1)Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
1. a.menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum yang dapat menganggu ketertiban lalu lintas dan/atau mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;
2. b.memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan/atau sejenisnya pada tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pagar pengaman jembatan, bangunan. fasilitas umum dan/ atau pohon perindang jalan.
3. c.menebang, memangkas dan/ atau merusak pohon pelindung dan/ atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah;
4. d.membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan atau menempel pada SUTM.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, b dan c dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pedoman pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 8

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Setiap orang atau badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal dan/atau akan I melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang barlaku.
(3)Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum atau terjadinya pencemaran lingkungan dan/ atau dapat membahayakan keselamatan orang lain. L

10.Ketentuan Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Keputusan Menteri Pertabangan dan Energi Nomor 975K/47/MPE/1999

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2015

Perda Nomor 7 tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005