DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa beberapa ketentuan dalam PERDA No 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah diubah sehingga berbunyi, susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri atas: Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Holtikultura; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Peternakan; Bidang Perikanan; UPTD; Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Perencanaan, Perimbangan, dan Pengendalian Pendapatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang PBB dan BPHTB; Bidang Penagihan dan Pelayanan; Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
3. c.Bidang Hortikultura, membawahkan;
  1. 1.Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
  2. 2.Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
  3. 3.Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tanaman Hortikultura.
4. d.Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  2. 2.Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
  3. 3.Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tanaman Pangan.
5. e.Bidang Peternakan, membawahkan:
  1. 1.Seksi Produksi Peternakan;
  2. 2.SeksiKesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  3. 3.Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Peternakan.
6. f.Bidang Perikanan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Produksi Perikanan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Ikan dan Konservasi;
  3. 3.Seksi Pengembangan Teknologi dan Sumberdaya Perikanan.
7. g.UPTD
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum ;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Program.
3. c.Bidang Perencanaan, Perimbangan dan Pengendalian Pendapatan, membawahkan;
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Perimbangan; 5
  2. 2.Seksi Pengendalian Pendapatan.
4. d.Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
  2. 2.Seksi Analisis dan Penetapan.
5. e.Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
  1. 1.Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
  2. 2.Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6. f.Bidang Penagihan dan Pelayanan, membawahkan :
  1. 1.Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
  2. 2.Seksi Pelayanan dan Keberatan Pajak Daerah.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini. Pasal II
(1)Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan Tugas Pokok fungsi dan uraian tugas dinas daerah sebagaimana dimaksud pasal I diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan diKuningan Pada tanggal 20 Januari 2015 Diundangkan di Kuningan pada tanggal 20 Januari 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR4SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT : 268/2014 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH I. UMUM. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11Tahun 2008 tentang Dinas Daerah. Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan sehubungan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan adanya pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka diperlukan pranata organisasi yang lebih siap dalam pengelolaannya, serta dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dari aspek kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu diadakan penyesuaian. Berkenaan dengan Bidang atau urusan Ketahanan Pangan, perlu dialihkan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ke Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan karena urusan ketahanan pangan lebih tepat ada di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015NOMOR 4 7 LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR TANGGAL TENTANG : : : 4 TAHUN 2015 20-1-2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUNINGAN KEPALA BIDANG HORTIKULTURA BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN BIDANG PERIKANAN SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PRODUKSI PERIKANAN SEKSI KESEHATAN IKAN DAN KONSERVASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL U P T D SEKRETARIAT SUB BAGIANKEUANG AN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA TANAMAN HORTIKULTURA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA TANAMAN PANGAN SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA PETERNAKAN SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA PERIKANAN 8 LAMPIRAN 9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR TANGGAL TENTANG : : : UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…