(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3
c.Inspektorat Kabupaten Kuningan merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri d ari :
1) Dinas Pendidikandan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan wajib bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan wajib Pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajibbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi; 8) Dinas Ketahanan Pangandan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang Energi Sumber Daya Mineral; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 1 1 ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; / 4 13) Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perhubungan; 14) Dinas Komunikasi dan lnformatikaTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, . dan urusan pemerintahan wajib bidang Persandian, serta urusan pemerintahan wajib bidang Statistik; 15) Dinas Koperasi danUsaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, U saha Kecil dan Menengah; 16) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian; 1 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Penanaman Modal; 18) 19) 20) Dinas Pemuda, Olah Raga dan PariwisataTipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibKearsipan dan urusan pemerintahan wajib Perpustakaan; Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian;
e.Badan Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri d ari :
1) Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
f.Kecamatan diwilayah Kabupaten Kuningan, terdiri dari:
1) Kecamatan Kadugede Tipe A; 2) Kecamatan Ciniru Tipe A; 3) Kecamatan Subang Tipe A; 4) Kecamatan Ciwaru Tipe A; 5) Kecamatan Cibingbin Tipe A; 6) Kecamatan Luragung Tipe A; 5 (2) (3) 7) Kecarnatan Lebakwangi Tipe A; 8) Kecarnatan Garawangi Tipe A; 9) Kecarnatan Kuningan Tipe A; 10) Kecamatan Ciawigebang Tipe A; 1 1 ) Kecarnatan Cidahu Tipe A; 12) Kecarnatan Jalaksana Tipe A; 13) Kecarnatan Cilimus Tipe A; 14) Kecarnatan Mandirancan Tipe A; 15) Kecarnatan Selajarnbe Tipe A; 16) Kecamatan Kramatmulya Tipe A; 17) Kecarnatan Darma Tipe A; 18) Kecarnatan Cigugur Tipe A; 19) Kecarnatan Pasawahan Tipe A; 20) Kecarnatan Nusaherang Tipe A; 2 1 ) Kecarnatan Cipicung Tipe A; 22) Kecarnatan Pancalang Tipe A; 23) Kecarnatan Japara Tipe A; 24) Kecamatan Cimahi Tipe A; 25) Kecamatan Cilebak Tipe A; 26) Kecarnatan Hantara Tipe A; 27) Kecarnatan Kalimanggis Tipe A; 28) Kecarnatan Cibeureum Tipe A; 29) Kecarnatan Karang Kancana Tipe A; 30) Kecamatan Maleber Tipe A; 3 1 ) Kecamatan Sindang Agung Tipe A; 32) Kecarnatan Cigandamekar Tipe A; ✓ Pada Kecarnatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecarnatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.