Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 14 Tahun 2007 Tentang Irigasi.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi; BUPATI KUNINGAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAH KABUPATENKUNINGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI BUPATI KUNINGAN PROVINS! JAWA BARAT PERATURANDAERAH KABUPATENKUNINGAN 2 ; Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG IRIGASI . Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENKUNINGANNOMOR4 II. PASALDEMIPASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada amar putusannya dengan Nomor : 85/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Februari 2015, telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) diberlakukan kembali. Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membawa beberapa implikasi hukum, diantaranya adalah semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 68) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dicabut melalui Peraturan Daerah. L UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR4 TAHUN2019 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAHKABUPATENKUNINGAN NOMOR14 TAHUN2007 TENTANGIRIGASI 4
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)