DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262); 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2.Bupati adalah Bupati Kuningan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
11.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan:

a.dokumen perencanaan makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan RTRW; dan
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
(2)Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perumusan Visi dan Misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
(3)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(4)Evaluasi terhadap hasil RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJPD Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJPD Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 6 September 2024 Pj. BUPATI KUNINGAN, RADEN IIP HIDAJAT Diundangkan di Kuningan pada tanggal 6 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, ASEP TAUFIK ROHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT: (4/156/2024) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045 I. UMUM RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD memuat Visi, Misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan segera berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025 dan dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun kembali RPJPD. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan dalam rangka meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan penyusunan RPJPD 2025-2045 adalah untuk menyediakan acuan dalam penyusunan rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang yang mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, sistematika, pengendalian dan evaluasi, dan ketentuan penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejak dahulu mulai dari masa kerajaan hingga sekarang daerah lebih banyak memainkan peran sebagai penyangga pada wilayah disekitarnya, khususnya wilayah Cirebon. Pada masa itu, daerah berperan dalam mendukung sektor pertahanan dan ekonomi terhadap wilayah induknya, meskipun sangat sedikit catatan sejarah yang mengulas hal tersebut secara eksplisit. Petunjuk yang cukup kuat mengenai hal ini terutama diperoleh pada masa kolonial, pada masa itu daerah merupakan wilayah yang difungsikan sebagai penyedia sumber daya air untuk budidaya pertanian di wilayah utara dan sebagai penyedia jasa kenyamanan lingkungan untuk peristirahatan. Peran tersebut terus berjalan pada masa pembangunan pasca kemerdekaan, bahkan dewasa ini lebih dipastikan melalui kebijakan - kebijakan yang eksplisit baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Daerah berada di wilayah paling timur dari Propinsi Jawa Barat, berada pada posisi strategis pada lintas koneksi wilayah pantura (Cirebon) ke wilayah Selatan Jawa Barat (Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya dan Kota Banjar), memiliki wilayah yang sangat subur, mulai dari dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan, memiliki sumber daya alam berupa mata air yang melimpah dan keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata unggulan serta memiliki sumber daya manusia yang melimpah sehubungan dengan bonus demografi yang dimiliki. Semua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi modal dasar bagi pembangunan daerah pada khususnya dan bagi Jawa Barat secara umum, sehingga akhirnya dapat memberikan peran dan kontribusi yang besar bagi kepentingan regional dan nasional. Di wilayah utara Jawa Barat saat ini tengah dibangun kawasan 2 ekonomi terintegrasi dengan pusat pertumbuhan skala nasional dan global (Kawasan Metropolitan REBANA) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa barat dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kawasan yang digadang sebagai masa depan Jabar ini meliputi Daerah, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang. Selain itu, Pemerintah Pusat dalam tata ruangnya sudah merencanakan pembangunan jalan tol Cirebon – Kuningan pada Tahun 2030-2034, yang akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol dari Daerah menuju ke Tasikmalaya pada Tahun 2035-2039. Rencana pembangunan tol tersebut merupakan upaya untuk mendukung pengembangan sejumlah komoditas serta jalur wisata yang diproyeksikan. Sehubungan dengan terjadinya dinamika terhadap peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan daerah dan wilayah sekitarnya yang terus berkembang seiring jaman, perlu diwujudkan suatu arahan pembangunan jangka panjang baru yang disusun secara transparan, responsif, partisipatif, efektif, efesien, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arahan pembangunan jangka panjang tersebut dituangkan dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya RPJPD akan tersedia pedoman pembangunan jangka panjang berupa rencana umum dan kondisi yang akan diwujudkan selama 20 tahun. Pernyataan tentang kondisi ini merupakan visi pembangunan 20 tahunan yang berfungsi sebagai salah satu visi antara untuk mencapai visi akhir atau tujuan akhir masyarakat yang tercantum dalam sasanti daerah yaitu “Rapih Winangun Kerta Raharja “. Perencanaan pembangunan sejatinya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan sehingga pasti ada konsistensi dari perencanaan sebelumnya dan makna dari perencanaan yang disusun kedepan. Makna baru ini harus melambangkan cita-cita, tekad dan kesungguhan seluruh komponen masyarakat untuk menjadi daerah yang lebih baik pada 3 Tahun 2045. Penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Kuningan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJPD 2025 – 2045 ditempuh dengan berlandaskan pada beberapa ketentuan perundangan sebagai berikut :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawsan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor …). 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki kedudukan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun dari Tahun 2025 sampai dengan 2045. Sebagai pengejawantahan dari kedudukannya tersebut, RPJPD Tahun 2025-2045 harus menjadi acuan langsung bagi penyusunan visi dan misi para calon kepala daerah dan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahunan selama periode 20 tahun tersebut. 5 Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RPJPD Tahun 2025–2045 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik yang ada di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Keterkaitan dengan masing-masing dokumen perencanaan tersebut bersifat khas sesuai dengan cakupan ruang wilayah dan ruang waktunya. Beberapa dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang terkait dengan RPJPD Tahun 2025–2045 adalah RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, dan RTRW. Selain itu, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Hasil Evaluasi RPJPD Periode 2005-2025. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah menyediakan landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan, tujuan penyusunan RPJPD ini yaitu,:

a.Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja pembangunan periode 2025-2045;
b.Tersusunnya proyeksi penduduk dan kebutuhan sarana prasarana;
c.Terumuskannya masalah dan isu strategis daerah;
d.Tersusunnya visi dan misi daerah; dan
e.Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. 6 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Secara administratif terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004 serta arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial, luas wilayah secara keseluruhan mencapai ± 119.409,31 hektar dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Cibingbin seluas ± 7.091 hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas ± 1.312 hektar. 8 Gambar 2.2 Peta Batas Administrasi Daerah Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan 9 Luas wilayah setiap kecamatan di disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan No Kecamatan Luas (Ha) Persentase 1 Ciawigebang 6.040,81 5,06% 2 Cibeureum 3.919,78 3,28% 3 Cibingbin 6.972,51 5,84% 4 Cidahu 3.704,72 3,10% 5 Cigandamekar 2.242,54 1,88% 6 Cigugur 3.529,15 2,96% 7 Cilebak 4.268,78 3,57% 8 Cilimus 3.529,69 2,96% 9 Cimahi 5.838,75 4,89% 10 Ciniru 4.976,49 4,17% 11 Cipicung 1.902,09 1,59% 12 Ciwaru 5.197,64 4,35% 13 Darma 5.449,36 4,56% 14 Garawangi 2.984,57 2,50% 15 Hantara 3.537,40 2,96% 16 Jalaksana 3.920,57 3,28% 17 Japara 2.707,49 2,27% 18 Kadugede 1.810,55 1,52% 19 Kalimanggis 2.017,75 1,69% 20 Karangkancana 6.529,53 5,47% 21 Kramatmulya 1.687,29 1,41% 22 Kuningan 2.994,24 2,51% 23 Lebakwangi 1.969,69 1,65% 24 Luragung 4.073,77 3,41% 25 Maleber 5.736,20 4,80% 26 Mandirancan 3.500,00 2,93% 27 Nusaherang 1.809,45 1,52% 28 Pancalang 1.919,88 1,61% 29 Pasawahan 4.927,49 4,13% 30 Selajambe 3.661,44 3,07% 31 Sindangagung 1.300,91 1,09% 32 Subang 4.748,84 3,98% Jumlah 119.344,83 100,00% Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan Batas wilayah Daerah dengan kabupaten tetangganya diuraikan sebagai berikut: a) Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat; b) Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah; c) Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah; d) Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. 10 Topografi dan Morfologi Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami (bulan dan sejenisnya), serta asteroid. Salah satu yang dikaji dalam topografi yaitu mengenai elevasi atau ketinggian suatu wilayah. Ketinggian pada suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl. 2.000 – 3.000 mdpl dan > 3000 mdpl. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian disajikan Tabel 2.2, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi No Ketinggian Luas (ha) Persentase 1 0 - 500 mdpl 80.054,41 67,08 2 500 – 1.000 mdpl 32.011.42 26,82 3 1.000 – 2.000 mdpl 6.192,74 5,19 4 2.000 – 3.000 mdpl 1.078,13 0,90 5 > 3000 mdpl 8,12 0,01 Jumlah 119.344,83 100,00 Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2. dapat diketahui bahwa luas wilayah daerah didominasi pada ketinggian diantara 0 – 500 mdpl sebesar 67,08 persen berada di wilayah tengah, timur, dan utara. Sementara itu, ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl yakni seluas 8,12 hektar yang merupakan puncak dari Gunung Ciremai. 11 Gambar 2.3 Peta Topografi Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan 12 Dalam konteks kewilayahan, morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk permukaan bumi. Morfologi dapat diklasifikasikan menjadi datar, landai, berombak, berbukit/bergelombang dan bergunung. Luasan wilayah berdasarkan morfologi disajikan Tabel 2.3, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini. Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi No Morfologi Luas (ha) Persentase
1. 1.Datar 3.925,48 3,29%
2. 2.Landai 23.737,45 19,89%
3. 3.Bergelombang 27.163,62 22,76%
4. 4.Berbukit 46.004,62 38,55%
5. 5.Bergunung 18.513.66 15,51% Jumlah 119.344,83 100% Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa morfologi daerah terdiri atas datar, landai, berombak, berbukit, bergelombang dan bergunung. Secara keseluruhan morfologi berbukit merupakan yang terluas yaitu sebesar 46.004,62 hektar, sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi datar seluas 3.925,48 hektar. 13 Gambar 2.4 Peta Morfologi Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan 14 Klimatologi Secara harfiah klimatologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai sifat iklim di suatu tempat dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Daerah termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun mencapai 26,90C, dengan suhu minimum sebesar 19,80C di Bulan Juli, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 36,20C di Bulan September (Kuningan Dalam Angka tahun 2023). Curah hujan daerah terjadi sekitar 2.000 sampai dengan lebih dari 3.000 mm/tahun. Berikut ini disajikan luasan wilayah berdasarkan curah hujan. Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan No Curah Hujan Luas (ha) Persentase 1 2000 - 2500 mm 18.524,53 15,52% 2 2500 - 3000 mm 70.309,95 58,91% 3 3000 - 3500 mm 27.773,87 23,27% 4 3500 - 4000 mm 2.736,47 2,29% Jumlah 119.344,83 100% Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.4. dapat dijelaskan bahwa dari luas seluas 119.344,82 hektar, sebagian besar wilayah merupakan wilayah yang memiliki curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun yaitu seluas 70.309,95 hektar. Sedangkan luas wilayah terkecil yaitu 666,36 hektar merupakan wilayah yang memiliki curah hujan diantara 3.500-4.000 mm/tahun. 15 Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Sumber: Draft RTRW Kabupaten Kuningan 16 A. Potensi Kebencanaan Ancaman perubahan iklim global saat ini pengaruhnya mulai dirasakan masyarakat. Pengaruh itu terlihat dari semakin parahnya kerusakan lingkungan yang ditandai dengan berubahnya kondisi hidrologi sungai-sungai khususnya di Pulau Jawa tidak terkecuali di Daerah. Meningkatnya kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan saat ini menunjukkan kondisi hidrologi yang sangat memprihatinkan. Bencana alam yang berpotensi terjadi diantaranya adalah gerakan tanah, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, dan banjir. 17 Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023 18  Kerentanan Gerakan Tanah Berdasarkan Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rawan gerakan tanah terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Luas kawasan rawan gerakan tanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah No Kerentanan Gerakan Tanah Luas (Ha) Persentase
6. 1.Sangat Rendah 6.843,67 5,73%
7. 2.Rendah 42.138,68 35,29%
8. 3.Menengah 53.368,90 44,69%
9. 4.Tinggi 15.893,92 13,31%
10. 5.Alur Aliran Bahan Rombakan 814,17 0,68%
11. 6.Danau 349,97 0,29% Jumlah 119.409,31 100,00% Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM 19 Gambar 2.7 Peta Rawan Gerakan Tanah Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023 20  Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Keberadaan Gunung api Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif memiliki potensi alam sekaligus risiko bencana alam letusan gunung api (erruption), sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.6 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung api Ciremai No Tipologi Rawan Gerakan Gunung Api Luas (ha)
12. 1.Kawasan Rawan Bencana I : berpotensi terlanda aliran lahar hujan 2.503,86
13. 2.Kawasan Rawan Bencana II : berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan 4.461,09
14. 3.Kawasan Rawan Bencana III : berpotensi selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun 232,10 Jumlah 7.197,05 Sumber : Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. 21 Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Ciremai Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2023 22  Kawasan Rawan Banjir Bencana banjir yang terjadi dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta faktor-faktor kerusakan lingkungan seperti kurangnya daerah resapan air, pendangkalan sungai, maupun sarana dan prasarana lingkungan yang kurang berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peta Kerawanan Banjir, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, lokasi potensi banjir akibat luapan air sungai berpotensi terjadi di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung seluas 2.320,80 Hektar. Tabel 2.7 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2019-2023 No Jenis Bencana Jumlah Kejadian 2019 2020 2021 2022 2023 1 Tanah Longsor 69 158 161 228 161 2 Gerakan Tanah 7 15 3 6 4 3 Tanah Amblas - 2 - - - 4 Gempa Bumi 3 2 - 1 - 5 Banjir 20 15 9 28 8 6 Abrasi - 1 - - - 7 Angin Kencang / Puting Beliung 33 24 26 26 29 8 Sambaran Petir 1 1 2 2 4 9 Kebakaran Hutan/Lahan 24 6 - 3 48 10 Kekeringan 24 1 - - 18 11 Kebakaran Rumah / Gedung 26 14 8 16 15 12 Bangunan Ambruk 13 21 13 20 10 13 Orang Hanyut - - 2 - 2 14 Orang Tenggelam - - 2 4 - 15 Orang Hilang - - - - 2 TOTAL 220 260 226 334 301 Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan B. Potensi Sumber Daya Alam A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) memiliki luas sekitar 27.415 hektar. Lahan tersebut digunakan oleh petani terutama untuk menanam padi, jagung kedelai, kacang tanah dan tanaman pangan lainnya. Adapun kuantitas produksi tanaman pangan yang sudah terdata sebagaimana dapat dilihat pada tabel bawah ini. 23 Tabel 2.8 Produksi Tanaman Pangan No Tanaman Pangan Ton 1 Padi 350.322 2 Jagung 5.290 3 Kedelai 498 4 Kacang Tanah 157 5 Kacang Hijau 5 6 Ubi Kayu 6.481 7 Ubi Jalar 108.496 Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2024 Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan produksi ditampilkan Tabel berikut. Tabel 2.9 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2023 No Tanaman Perkebunan Luas (Ha) Ton 1 Kelapa 4.146,50 3.178,36 2 Kopi 1.572,32 496,88 Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2024 Perkebunan utama didominasi tanaman kelapa dan kopi, hasil dari perkebunan kopi merupakan primadona baru yang menjadi peluang bagi pengembangan sektor ini. Potensi kawasan hutan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.10 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya No Fungsi Hutan Luas (Ha) 1 Hutan Produksi 25.066,82 2 Taman Nasional 8.837,02 3 Taman Wisata Alam 8,90 4 Hutan Hak/Hutan Rakyat 18.418,73 5 Hutan Kota 71,50 6 Taman Keanekaragaman Hayati 4,30 Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2024 Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan Dalam Angka Tahun 2022). 24 Dari luasan hutan yang dimiliki, berdasarkan data BPS tahun 2023, dapat memperoleh hasil hutan berupa kayu bulat sebanyak 5.321,21 M2 namun hasil hutan ini merupakan barang mentah tanpa menghasilkan barang olahan dari kayu sehingga ini dapat menjadi potensi untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan produksi hasil hutan. Berdasarkan buku Kuningan Dalam Angka Tahun 2024, produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 mencapai 404,80 ton dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Kuningan. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak sebagaimana diperlihatkan tabel berikut ini. Tabel 2.11 Jumlah Komoditas Ternak No Komoditas Ternak Jumlah (Ekor) 1 Ternak Besar
a.Sapi Potong 28.240
b.Sapi Perah 6.582
c.Kerbau 4.904
d.Kuda 379 2 Ternak Kecil
a.Domba 123.757
b.Kambing 9.099
c.Kelinci 7.847
d.Babi 1.256 3 Ternak Unggas
a.Ayam Buras 562.514
b.Ayam Ras Petelur 2.231.239
c.Ayam Ras Pedaging 3.326.380
d.Puyuh 136.697
e.Itik 88.894
f.Itik Manila/Entog 19.619 Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2024 Berdsarkan data produksi pertanian, kehutanan dan perikanan sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa potensi yang dimiliki cukup besar untuk terus dikembangkan dalam upaya mendorong pertumbuhan PDRB sektor tersebut. B. Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok 25 D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam. Daerah memiliki potensi sumber daya mineral, diantaranya yaitu pasir, andesit, bentonit, onyx dan marmer, sirtu, kaolin, diatomit, tras, kalsit dan batu gamping yang hampir semuanya telah diusahakan/ditambang, sehingga kegiatan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Daerah. Pemanfatan bahan galian yang sudah intensif dilakukan terutama adalah bahan galian golongan C, yang lokasinya tergambar sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.12 Potensi Bahan Galian C No Jenis Kecamatan Desa Kriteria Cadangan Ket. 1 Batu Gampling Luragung Gunungkarung Cirahayu Luragung Sumber daya 2 Bentonit Luragung Cikaduwetan Tereka 490 m3 Cimahi Karangkancana Ciawigebang Bendungan Sumber daya 3 Kalsit Ciniru Rambatan Sumber daya 4 Lempung Ciniru Bunigeulis, Tundagan Sumber daya 5 Andesit Jalaksana Sidamulya Cadangan Hipotenik Tambang Rakyat Cigugur Cisantana 251.583.445 m3 6 Diatomit Darma Wadukdarma, Hipotenik Kawahmanuk 25,000 Tons 7 Kaolin Luragung Margamukti Hipotenik 25,000 Tons 8 Onyx Ciniru Ciniru, Rambatan, Sumber daya Cipedak 9 Pasir Cigugur Cisantana Cadangan Hipotenik Tambang Rakyat Gunung Api Cilimus Linggasana, Linggajati Cadangan Hipotenik Mandirancan Mandirancan, 50.606.950 Ton Kertawinangun Pasawahan Cibuntu, Singkup 10 Pasir Cidahu S. Ciparay, S. Ciberes, S. Cisanggarung, S. Cihirup Ciawigebang Sumber daya telah diusahakan Lebakwangi Luragung 11 Sirtu Garawangi S. Cisanggarung Cadangan Hipotenik 26 No Jenis Kecamatan Desa Kriteria Cadangan Ket. Ciniru S. Cipedak 650.000 m3 12 Tras Jalaksana Nanggerang Sumber daya 13 Emas Ciniru Citapen Sumber daya Hantara Gunungmanik Sumber daya KP Lebakwangi Cipakem Peneliti an Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan, 2024 C. Pariwisata Pariwisata adalah sektor penting untuk dikembangkan, mengingat ada banyak sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik dan mendatangkan banyak wisatawan. Selain wisata alam, terdapat juga wisata budaya, sejarah dan wisata buatan lainnya, yang secara perlahan sudah mulai bergerak maju. Banyaknya jenis obyek dan daya tarik wisata ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Pertama, wisata alam diantaranya: Waduk Darma, Balong Keramat Darmaloka, Talaga Remis, Balong Ikan Cigugur, Pemandian Cibulan, Curug Lembah Cilengkrang, Curug Landung, Curug Sidomba, Curug Bangkong, Balong Dalem, Balong Kambang, Situ Cicerem, Air Panas Ciniru, Air Panas Ciangir, Air Panas Subang, Gua Indrakila, Taman Wisata Linggarjati Indah, Sangkanurip dan Sitonjul dan masih banyak lagi. Kedua, Wisata Budaya diantaranya: Gedung Perundingan Linggarjati, Gedung syahril, Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Gua Maria, Taman Purbakala Cipari serta Seni dan Budaya Daerah lainnya. Ketiga, Wisata Minat Khusus diantaranya: Taman Nasional Gunung Ceremai, Gunung Mayana, Bumi perkemahan Palutungan, Bumper Cibeureum, Bumper Paniis, Arung Jeram Cisanggarung, Kebun Raya Kuningan (KRK), Open Space Gallery dan situs-situs lainnya yang masih ada. Kekayaan potensi wisata menarik banyak kunjungan wisatawan, dan berdampak pada pengembangan dan keberlanjutan sarana dan prasarana pendukung, seperti: hotel, penginapan, homestay, restoran dan lain-lain, sebagaimana tergambar pada tabel berikut. Tabel 2.13 Sarana Prasarana Pendukung sektor Pariwisata dan jumlah Kunjungan pariwisata Tahun 2019-2023 No Sarana Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Hotel Berbintang
a.4 0 0 0 0 1
b.3 3 3 3 3 4
c.2 2 2 2 2 1
d.1 1 1 1 1 2 27 No Sarana Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2 Hotel Non Bintang 136 126 131 154 155 3 Restoran/Rumah Makan 99 63 70 71 85 4 Kunjungan Wisata (orang) 4.735. 408 2.480. 718 2.668. 442 3.448. 917 2.785. 126 Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan,2023 C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut. 1) Daya Dukung Lahan Terbangun Tabel 2.14 Daya Dukung Lahan Menurut Kecamatan 28 Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tersaji pada Tabel diatas, Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) adalah sebagian besar dalam kondisi baik. 2) Daya Dukung Air Tabel 2.15 Tabel Status Daya Dukung Kebutuhan air Tahun 2042 Nilai Daya Dukung Air Tahun 2042 berdasarkan perhitungan adalah 15,88 yang berarti daya dukung air tahun 2042 termasuk daya 29 dukung air baik. DDL Tahun 2042 menggunakan limpasan air sebesar 13,636 atau termasuk daya dukung lahan Baik. 3) Daya Dukung lahan fungsi lindung Dengan luas wilayah yaitu 206,906,543 Ha, guna lahan fungsi lindung terdapat hutan produksi, lindung setempat, perikanan (tambak), pertanian (ladang), suaka alam, dan perumahan, perumahan perdagangan dan jasa. Dilihat pada nilai Daya Dukung Lahan (DDL) tahun 2023 adalah 0,45 yang berarti bahwa fungsi lindung sedang. Dilihat dari nilai 0,45 maka tergolong tingkat DDL dalam kategori sedang yaitu antara nilai 0,40-0,60. 2.1.2 Gambaran Demografi Jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 1.201.764 jiwa (Laki- laki: 608.669 jiwa, perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,05%. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tercatat 1.006,42 jiwa per km2. Komposisi penduduk menurut umur tergolong kedalam piramida expansive atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel di bawah ini. Tabel 2.16 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023 INDIKATOR TAHUN 2020 2021 2022 2023 Demografi
1. 1.Jumlah Penduduk 1.167.686 1.180.391 1.196.017 1.201.764
a.Laki-laki 592.009 598.254 605.970 608.669
b.Perempuan 575.677 582.137 590.047 593.095
c.Rasio 102,84 102,77 102,70 102,63
1. 2.Kepadatan Penduduk (jiwa/km) 978 989 1,002 1.006,42
2. 3.Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 1,17 1,09 1,32 1,05
3. 4.Jumlah Rumah Tangga 277.855 301.470 305.336 309.121
4. 5.Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)
a.0-14 277.965 276.433 275.713 276.989
b.15-64 798.083 806.294 816.115 821.316
c.65+ 91.638 97.664 74.347 103.459
1. 6.Angka Beban Tanggungan (ABT) 46,31 46,40 46,55 46,32 Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2023 Dari data di atas, pada tahun 2023 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 276.989 jiwa; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 821.316 jiwa dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 103.459 jiwa. 30 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi Kondisi umum kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari pencapaian beberapa indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia. Capaian terhadap indikator-indikator tersebut dapat digambarkan pada uraian sebagi berikut. A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling banyak digunakan untuk menilai pembangunan ekonomi suatu daerah. Para penyelenggara atau pelaksana pembangunan seringkali menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi untuk mengevaluasi dan menganalisis perkembangan pembangunan ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan satu- satunya indikator ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat karena indikator ini hanya menunjukkan pertumbuhan perekonomian secara agregat tanpa melihat bagian penduduk mana yang menikmati pertumbuhan tersebut. Kinerja suatu perekonomian dicerminkan oleh semakin meningkatnya produktivitas dari kegiatan ekonomi. Kinerja ini hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan, karena dalam perhitungan ini faktor harga barang dan jasa sudah dihilangkan atau dianggap konstan/sama dengan tahun dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi yang muncul dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dapat mencerminkan naik/turunnya produksi suatu daerah. Perekonomian daerah ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). PDRB atas dasar harga konstan 2010 daerah Tahun 2019 hingga Tahun 2022 cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB mencapai Rp 16.864,15 Milyar dan meningkat hingga Rp 18.450,34 Milyar pada tahun 2019 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,59 persen. P D R B terkoreksi cukup tajam pada Tahun 2020, akibat terdampak Pandemi Covid-19, di tahun itu PDRB terkoreksi menjadi Rp 16.882,76 Milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,11 persen. Seiring pemulihan ekonomi PDRB 31 kembali bergerak naik, hingga Tahun 2023 PDRB bergerak naik menjadi Rp. 19.418,73 Milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,25 persen. Pertumbuhan ekonomi per tahun diukur melalui perbedaan PDRB pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya yang dirasiokan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Adapun struktur dan laju pertumbuhan ekonomi daerah ditampilkan dalam tabel berikut Tabel 2.17 Struktur Perekonomian Tahun 2019-2023 No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 20,99 21,27 21,02 20,67 20,05 2 Pertambangan dan penggalian 1,33 1,29 1,40 1,32 1,27 3 Industri pengolahan 2,43 2,47 2,46 2,46 2,45 4 Pengadaan listrik dan gas 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 6 Konstruksi 9,16 8,49 8,78 8,56 8,55 7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 16,24 15,73 15,74 15,52 15,36 8 Transportasi dan pergudangan 13,78 13,55 13,12 13,98 14,61 9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 1,90 1,82 1,78 1,90 1,93 10 Informasi dan komunikasi 5,45 6,77 7,00 7,07 7,22 11 Jasa keuangan dan asuransi 5,08 5,09 5,17 4,85 4,82 12 Real estat 3,28 3,29 3,54 3,54 3,58 13 Jasa perusahaan 0,46 0,45 0,47 0,50 0,51 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 3,33 3,20 3,04 2,85 2,77 15 Jasa pendidikan 10,75 10,92 10,85 10,95 10,97 16 Jasa kesehatan dan kegiatan 1,80 1,73 1,80 1,81 1,80 17 Jasa lainnya 3,85 3,74 3,64 3,84 3,92 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2024 32 Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2019-2023 No Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 4,77 1,44 2,34 3,74 2,14 2 Pertambangan dan penggalian -2,57 -2,70 12,75 -0,66 1,01 3 Industri pengolahan 9,29 1,07 3,34 5,54 4,63 4 Pengadaan listrik dan gas 3,74 -1,99 13,34 3,56 3,07 5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 3,21 8,85 6,39 2,79 2,87 6 Konstruksi 6,26 -7,15 7,02 2,95 5,09 7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 7,72 -3,00 3,58 4,07 4,17 8 Transportasi dan pergudangan 6,06 -1,51 0,24 12,50 9,99 9 Penyediaan akomodasi dan makan Minum 7,97 -3,82 1,10 12,44 6,95 10 Informasi dan komunikasi 9,20 24,27 7,09 6,64 7,46 11 Jasa keuangan dan asuransi 3,89 0,47 5,08 -1,01 4,66 12 Real estat 9,07 0,34 11,45 5,60 6,45 13 Jasa perusahaan 8,78 -2,83 9,21 11,68 6,89 14 Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial 4,57 -3,79 -1,60 -1,19 2,54 15 Jasa pendidikan 8,98 1,69 2,90 6,51 5,44 16 Jasa kesehatan dan kegiatan 8,90 -3,26 7,52 6,00 4,97 17 Jasa lainnya 7,73 -2,83 0,89 11,20 7,51 Laju PDRB (LPE) 6,59 0,11 3,56 5,53 5,25 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan 2024 B. Indeks Gini Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 – 1, indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan sama sekali. Indeks Gini Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan 2023 tergambar pada Tabel berikut. Tabel 2.19 Indeks Gini Tahun 2019-2023 Indeks Gini 2019 2020 2021 2022 2023 Capaian 0,435 0,361 0,349 0,345 0,351 Sumber : BPS Kab. Kuningan,2024 Capaian gini rasio Tahun 2023 berada pada level menengah dengan besaran 0,351, dapat dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,425 dan Nasional sebesar 0,388. 33 Tabel 2.20 Perbandingan Indeks Gini Ratio Daerah, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Gini Kuningan 0,435 0,361 0,349 0,345 0,351 Indeks Gini Jabar 0,402 0,403 0,412 0,417 0,425 Indeks Gini Nasional 0,380 0,385 0,381 0,381 0,388 Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2024 Indeks gini daerah berada pada level menengah dengan besaran 0,35 yang masih cukup jauh dibawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,42. Kondisi tersebut menggambarkan pendapatan masyarakat yang masih relatif lebih merata dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit diatas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin). Indeks Gini Ratio Daerah selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2023 indeks gini ratio Daerah sebesar 0,351, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebersar 0,425 dan 0,388. C. Kemiskinan Persentase penduduk miskin daerah masih tinggi walaupun dari tahun ketahun cenderung menurun, dari persentase penduduk miskin sebesar 12,82 persen pada Tahun 2020 menurun menjadi 12,12 persen pada Tahun 2023. Angka ini masih di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan daerah memang belum signifikan, terlihat dari Tahun 2019 hingga 2023, angka kemiskinan rata-rata hanya turun sekitar 0,17 persen. Tabel 2.21 Angka Kemiskinan Tahun 2019-2023 No. Indikator Angka Kemiskinan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) 123,20 139,20 143,35 140,25 133,80 2 Garis Kemiskinan(Rp) 340.775 352.350 358.069 371.665 402.767 3 Persentase Penduduk Miskin 11,41 12,82 13,10 12,76 12,12 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 34 Untuk melihat perkembangan tingkat kemiskinan maka digunakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk daerah. Berdasarkan data Kuningan Dalam Angka Tahun 2024, tingkat kemiskinan daerah Tahun 2023 tercatat sebesar 12,12 persen dari jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan ini termasuk cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,62 persen. Tingkat kemiskinan daerah tercatat menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Indramayu. D. Tingkat Pengangguran Terbuka BPS mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sejak tahun 2015 lalu, angka pengangguran daerah cenderung terus meningkat selama kurun 5 (lima) tahun terakhir. Meski geliat sektor wisata sudah sangat tinggi, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja di dalamnya. Selain itu, salah satu tantangan serius daerah adalah tingginya angka migrasi terutama di kecamatan-kecamatan tertentu. Banyak penduduk usia produktif yang mencari sumber penghidupan di luar daerah mengingat sulitnya mencari pekerjaan di daerahnya sendiri. Dampaknya, angka pengangguran pun terbilang tinggi dan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah perkembangannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun hanya Tahun 2022 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran adalah sebesar 7,94 persen dan berada di bawah tingkat pengangguran provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 8,22 persen. Namun, pada Agustus Tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka meningkat jadi 8,99 persen. Angka tersebut berada di atas tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat yakni sebesar 8,17 persen, tahun-tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2023 angka pengangguran mengalami penurunan menjadi 9,49 persen. Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut. 35 Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2019 2020 2021 2022 2023 9,68 11,22 11,68 9,81 9,49 Sumber: Kuningan dalam angka, 2024 E. Indeks Pembangunan Manusia Salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk menilai capaian kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Trend capaian pembangunan manusia terus mengalami peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang mengakibatkan pembangunan manusia terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional. Meskipun dinamika pembangunan manusia terus meningkat yang diperlihatkan oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun hingga Tahun 2022 capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Baru pada Tahun 2023 IPM mencapai kategori tinggi dengan capaian lebih dari
2. 70.IPM beserta Indeks Kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.23 Indikator IPM Tahun 2019 -2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Umur Harapan Hidup (UHH) 73,23 73,59 73,78 74,03 74,91 Indeks Kesehatan 81,89 82,45 82,74 83,12 84,48 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,37 7,57 7,80 7,88 7,89 Indeks Pendidikan 58,12 59,18 59,97 60,27 60,36 Pengeluaran per Kapita Setahun (ribu rupiah) 9.637 9.459 9.409 9.620 10.011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,10 69,38 69,71 70,16 70,99 Sumber: Badan Pusat Statistik , 2024 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah, utamanya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan 36 melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan. Pembangunan sosial budaya harus dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak- hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana telah dibahas di bagian terdahulu. Sementara kualitas pembangunan masyarakat dalam hal ini dicerminkan dengan Indeks Modal Sosial (IMS), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). A. Indeks Modal Sosial (IMS) Indeks Modal Sosial (IMS) dihasilkan dari rata-rata dari gabungan seluruh indeks komponen-komponen IMS. Indeks Modal Sosial positif adalah indeks berarah positif, artinya makin besar indeks suatu daerah maka makin besar modal sosial yang dimiliki daerah tersebut. Nilai 0 (nol) merupakan nilai IMS yang terendah. Namun faktanya hampir tidak mungkin IMS yang bernilai 0 (nol). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan dan melakukan interaksi dengan orang lain di sekitarnya, sehingga antar individu terjalin hubungan dalam tatanan sosial bermasyarakat. Sebaliknya, nilai IMS teoritis yang tertinggi adalah 100 (seratus), walaupun faktanya hampir sangat tidak mungkin terjadi indeks modal sosial yang mencapai nilai maksimum tersebut. Wilayah yang mempunyai nilai IMS yang rendah, yaitu capaian nilai IMS semakin mendekati nol menunjukkan bahwa kondisi modal sosial masyarakat di wilayah tersebut sangat rendah, dan sangat perlu untuk 37 ditingkatkan. Banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan rendahnya modal sosial di masyarakat, seperti masih rendahnya perencanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sebaliknya, wilayah yang mempunyai nilai IMS yang tinggi, yaitu semakin mendekati 100, menunjukkan bahwa kondisi modal sosial masyarakat di wilayah tersebut dapat diperhitungkan sebagai salah satu modal pembangunan. Selan itu, sangat mungkin cocok untuk ditetapkan sebagai lokasi implementasi program dan kegiatan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Capaian IMS daerah berdasarkan hasil Studi Modal Sosial tahun 2020 (SMS 2020) sebesar 56,67. Artinya, modal sosial yang dimiliki kabupaten ini menuju ke arah tinggi, meskipun saat ini masih tergolong relatif rendah atau belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai modal pembangunan. Namun apabila memperhatikan sebaran antar wilayah pada Gambar dibawah, Kecamatan Subang dan Darma memiliki nilai IMS mendekati angka 70. Setidaknya di dua kecamatan ini modal sosial yang dimiliki mengarah kepada tingkatan cukup tinggi, sehingga bisa dijadikan sebagai investasi pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian terlihat pula ada beberapa wilayah yang capaian modal sosialnya masih sangat rendah, yaitu di bawah 50 seperti pada Kecamatan Hantara, Cilebak dan Karangkancana, yang perlu perhatian lebih dalam perencanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah-wilayah tersebut. Gambar 2.9 Indeks Modal Sosial Menurut Wilayah Tahun 2020 Sumber: Hasil Olah SMS, 2020 43,98 47,92 49,66 50,32 50,70 51,73 52,32 52,39 52,62 53,59 54,47 55,03 55,24 55,30 55,54 55,66 55,72 56,05 56,67 57,03 57,20 57,24 57,48 58,35 58,48 59,50 60,50 60,75 61,53 61,67 63,94 69,55 69,78 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 031 HANTARA 061 KARANGKANCANA 171 CIGANDAMEKAR 111 MALEBER 091 KALIMANGGIS 110 LEBAKWANGI 101 CIPICUNG 140 CIGUGUR 180 MANDIRANCAN 3208 KAB. KUNINGAN 120 GARAWANGI 121 SINDANGAGUNG 080 LURAGUNG 071 CIBEUREUM 081 CIMAHI 160 JALAKSANA 050 SUBANG 38 Secara lengkap, capaian indeks modal sosial dan indeks-indeks pendukungnya dapat dilihat pada diatas capaian nilai indeks modal sosial pada tahun 2020 ini setidaknya menjadi gambaran awal tentang fenomena modal sosial yang dimiliki masyarakat daerah. Untuk selanjutnya, apakah modal sosial ini akan meningkat atau berubah ke arah sebaliknya, akan bergantung pada bagaimana perencanaan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dilakukan secara optimal dan berkesinambungan dengan pengawasan yang efektif dan efisien, serta memperhatikan kepentingan umum dan kearifan lokal. Modal sosial dan modal ekonomi yang dikolaborasikan secara bersama-sama dengan tekad yang kuat, maka pembangunan daerah tidak mustahil akan berjaya dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakatnya. Tabel 2.24 Indeks Modal Sosial Menurut Wilayah dan Komponen- Komponennya Tahun 2020 Kecamatan IPS IRP IRAS ITE IJLD IMH IMS 010 Darma 34,44 95,83 73,50 80,00 66,17 67,33 69,55 020 Kadugede 29,98 90,00 52,29 62,22 75,00 55,00 60,75 021 Nusaherang 22,95 95,00 49,17 61,11 60,42 68,33 59,50 030 Ciniru 25,58 90,83 37,71 67,78 41,25 70,83 55,66 031 Hantara 20,16 78,33 38,75 20,00 50,83 55,83 43,98 040 Selajambe 48,20 66,67 66,04 37,78 73,33 18,33 51,73 050 Subang 28,77 98,89 59,44 98,52 59,17 73,89 69,78 051 Cilebak 28,00 72,50 40,21 35,56 46,25 65,00 47,92 060 Ciwaru 23,72 80,56 61,25 62,22 43,61 30,56 50,32 061 Karangkancana 18,22 82,92 55,00 65,56 47,92 28,33 49,66 070 Cibingbin 30,69 91,50 69,92 14,22 72,17 63,67 57,03 071 Cibeureum 33,25 93,89 70,97 16,30 78,06 70,56 60,50 080 Luragung 24,62 90,17 42,67 80,44 47,00 66,00 58,48 081 Cimahi 18,70 97,71 46,67 86,11 52,92 67,08 61,53 090 Cidahu 28,50 77,29 31,35 69,44 61,04 64,17 55,30 091 Kalimanggis 15,96 91,67 51,88 40,00 48,75 67,50 52,62 100 Ciawigebang 22,69 89,33 53,67 49,33 54,17 61,00 55,03 101 Cipicung 32,58 91,67 61,67 32,22 65,83 47,50 55,24 110 Lebakwangi 28,56 84,72 47,78 51,85 63,89 50,00 54,47 111 Maleber 23,66 96,11 34,86 43,70 60,56 55,00 52,32 120 Garawangi 24,65 82,50 63,33 40,74 62,50 69,44 57,20 121 Sindangagung 31,45 81,39 59,17 54,81 54,17 63,89 57,48 130 Kuningan 28,12 79,90 49,48 45,28 66,04 67,50 56,05 140 Cigugur 25,34 81,67 51,25 53,33 57,08 64,58 55,54 150 Kramatmulya 23,37 73,33 39,69 73,89 47,50 63,75 53,59 160 Jalaksana 27,60 81,39 65,97 72,59 62,22 73,89 63,94 161 Japara 29,87 91,25 60,00 72,22 52,50 64,17 61,67 170 Cilimus 20,08 90,00 52,08 55,00 53,33 72,92 57,24 171 Cigandamekar 18,09 62,92 52,08 54,44 49,17 67,50 50,70 180 Mandirancan 24,71 82,50 51,25 53,33 65,83 56,67 55,72 181 Pancalang 22,65 79,17 50,83 46,67 64,17 50,83 52,39 190 Pasawahan 27,69 74,58 61,88 52,22 64,58 69,17 58,35 3208 Kab. Kuningan 26,03 84,99 52,53 55,77 58,58 62,13 56,67 Sumber: Studi Modal Sosial (SMS) 2020 39 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan kondisi IMS daerah sebagai berikut:
3. 1.Capaian Indeks Partisipasi Sosial (IPS) sangat rendah;
4. 2.Capaian Indeks Rasa Percaya (IRP) cukup tinggi;
5. 3.Capaian Indeks Resiprositas, Altruisme dan Support (IRAS) cenderung rendah;
6. 4.Capaian Indeks Toleransi dan Eksternalitas (ITE) cenderung rendah;
7. 5.Capaian Indeks Jaringan Luar dan Dalam Komunitas (IJLD) cenderung rendah;
8. 6.Capaian Indeks Makna Hidup (IMH) masih rendah;
9. 7.Capaian Indeks Modal Sosial (IMS) cenderung rendah. B. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukkan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama. Selama kurun waktu lima tahun kebelakang pencapaian IDG daerah menunjukkan posisi diatas capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun pencapaian IPG pada kurun waktu yang sama masih menunjukkan posisi daerah dibawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pada indikator yang berkontribusi terhadap pencapaian IPG dan IDG, selain dipengaruhi faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, aksesibilitas perempuan terhadap sumber daya pembangunan, juga karena belenggu stereotype bahwa perempuan harus berada di ranah publik, tidak dapat dielakan. Oleh karena diperlukan langkah-langkah affirmatif untuk mewujudkan pencapaian IPG dan IDG yang terus meningkat dari waktu ke waktu, melalui peningkatan capaian indikator pembentuknya. Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun (IDG) dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 IPG Kabupaten Kuningan 86,92 86,81 86,97 87,17 87,31 Jawa Barat 89,26 89,20 89,36 89,80 90,23 40 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 IDG Kabupaten Kuningan 70,58 70,54 73,04 73,67 73,47 Jawa Barat 69,48 70,24 70,62 71,22 71,74 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 C. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Desa dilaksanakan melalui fasilitasi berupa pemberian bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan Desa agar tepat sasaran dan tepat pengelolaan. Indikator pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.26 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 – 2023 Sumber: Dinas Pemberdaaan Masyarakat Desa Kab. Kuningan, 2024 Berdsarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa indeks desa membangun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2023 mencapai 0,77 poin. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah desa berstatus mandiri berdasarkan data terakhir mencapai 95 desa dengan pertumbuhan yang cukup signifikan seperti halnya pada jumlah desa berstatus maju mencapai 218 desa pada tahun 2023 dan berhasil menaikan status desa berkembang menjadi desa maju sebanyak 68 desa. Sehingga pada tahun tersebut manyisakan 48 desa masih memiliki status desa berkembang. D. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T: terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 Tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 Tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Desa Membangun 0,68 0,7019 0,723 0,7446 0,77 Jumlah Desa Mandiri 3 22 35 62 95 Jumlah Desa Maju 90 115 161 183 218 Jumlah Desa Berkembang 255 220 165 116 48 Jumlah Desa Tertinggal 13 4 0 0 0 41 kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.
a.Cakupan Peserta KB aktif Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 Tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Tabel 2.27 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 PUS 222.559 229.423 228.205 186.575 181.855 Contraceptive Prevalance Rate (%) 71,03 71,56 71,60 67,14 73,63 Jumlah Alat kontrasepsi terdistribusi (%) 100 100 100 100 69,46 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kuningan, 2024 Peserta KB aktif selama periode Tahun 2019 sampai Tahun 2023 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Contraceptive Prevalance Rate (CPR) Tahun 2019 sebesar 71,03% mengalami peningkatan menjadi 71,56% pada Tahun 2020, selanjutnya mengalami peningkatan Tahun 2021 menjadi 71,60%, namun pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 67,14% dan mengalami peningkatan Kembali di Tahun 2023 menjadi 73,63%. Ini menunjukkan perlunya terus-menerus dilakukan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran PUS untuk menjadi peserta CPR. E. Kepemudaan dan Olahraga Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan, sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, Pemerintah daerah telah mengimplementasikan melalui program dan kegiatan yaitu seleksi Capaskibraka, bimbingan teknis kewirausahaan, pembinaan saka pariwisata seleksi pemuda, Jambore Pemuda Daerah (JPD), kabizza fest, koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten, koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan 42 kapasitas daya saing wirausaha pemula, pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses, pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan, pelaksanaan koordinasi, strategis lintas sektor mengenai penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dengan mengimplementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat kabupaten dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata mengimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Adapun prasarana olahraga yang dimiliki bisa dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.28 Prasarana Olahraga yang Dimiliki Tahun 2019 -2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (kecamatan) 32 32 32 32 32 Jumlah sarana prasarana olahraga (buah) 17 13 39 32 42 Sumber: Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2024 F. Kebudayaan Arah Kebijakan pengembangan Bidang Kebudayaan adalah:
a.Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah dengan arah kebijakan pelestarian budaya lokal, aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, seni dan perfilman daerah;
b.Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya dengan arah kebijakan meningkatnya perlindungan d an pengakuan atas seni dan budaya daerah;
c.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Seni dan Budaya dengan arah kebijakan (1) Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya dan pariwisata serta masyarakat; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. 43 Tabel 2.29 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 – 2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (persen) 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kegiatan) 12 8 8 12 12 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (unit) 15 15 2 2 2 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024 2.3 Aspek Daya Saing 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Persaingan dalam meningkatkan daya saing daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan faktor penentu daya saing ekonomi. Selain itu dituntut kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian terhadap daerah lainnya. Indikator yang kerap digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan bidang ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik yang dihitung dari sisi produksi dan penggunaan serta disajikan atas dasar harga berlaku (current price) dan harga konstan (constan price). Secara makro besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9,08 persen, atau dari semula sebesar Rp.29.519,83 miliar menjadi Rp 32.544,89 miliar. Perkembangan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku belum dapat dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Daerah (kinerja perekonomian), karena pada besaran PDRB tersebut masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa atau pertumbuhan ekonomi secara makro umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Dari hasil perhitungan, BPS mencatat PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2022 mencapai Rp.18.450,32 miliar dan menjadi Rp 19.418,73 miliar pada tahun 2023. 44 Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum perekonomian daerah secara makro mengalami percepatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 5,25 persen. Besaran peningkatan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan tersebut yang kerap dipakai sebagai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Tabel 2.30 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019─2023 Kategori Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022*) 2023**) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.113,44 6.302,21 6.435,08 7.026,81 7.723,37 B Pertambangan dan Penggalian 303,55 312,73 369,59 375,77 407,76 C Industri Pengolahan 561,95 577,69 610,72 663,71 719,05 D Pengadaan Listrik dan Gas 22,89 22,38 25,49 27,32 28,79 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 23,88 26,32 28,56 30,01 31,11 F Konstruksi 2.237,71 2.090,20 2.342,69 2.533,80 2.750,90 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.578,48 3.586,95 3.785,58 4.106,71 4.424,73 H Transportasi dan Pergudangan 3.574,37 3.591,64 3.673,81 4.353,13 5.194,09 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 466,02 466,23 484,72 568,47 641,89 J Informasi dan Komunikasi 880,41 1.094,15 1.154,70 1.211,23 1.306,64 K Jasa Keuangan dan Asuransi / 1.392,98 1.414,09 1.557,61 1.667,16 1.789,77 L Real Estat 646,47 655,42 732,08 798,74 865,88 M,N Jasa Perusahaan 113,55 112,74 123,82 145,33 161,89 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 962,35 940,97 932,41 919,34 958,83 P Jasa Pendidikan 2.986,53 3.182,13 3.374,44 3.638,16 3.924,13 45 Kategori Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022*) 2023**) Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 404,72 401,02 440,21 473,30 514,21 R,S,T,U Jasa lainnya 823,84 842,00 847,60 980,84 1.101,86 Produk Domestik Regional Bruto 25.093,15 25.618,87 26.919,10 29.519,83 32.544,89 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber Data : Kuningan Dalam Angka, 2024 Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019─2023 Kategori Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022*) 2023**) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.540,57 3.591,62 3.675,49 3.812,90 3.894,39 B Pertambangan dan Penggalian 223,47 217,43 245,14 243,51 245,97 C Industri Pengolahan 411,82 416,25 430,15 453,98 475,00 D Pengadaan Listrik dan Gas 15,09 14,79 16,77 17,36 17,90 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14,99 16,32 17,36 17,85 18,36 F Konstruksi 1.543,85 1.433,51 1.534,20 1.579,41 1.659,77 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.737,99 2.655,96 2.751,05 2.862,89 2.982,16 H Transportasi dan Pergudangan 2.323,00 2.287,91 2.293,42 2.580,10 2.837,97 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 320,06 307,84 311,23 349,94 374,25 J Informasi dan Komunikasi 919,42 1.142,56 1.223,60 1.304,80 1.402,17 K Jasa Keuangan dan Asuransi / 855,98 859,97 903,64 894,50 936,16 L Real Estat 553,01 554,89 618,42 653,07 695,21 M,N Jasa Perusahaan 78,04 75,83 82,81 92,48 98,86 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 561,60 540,31 531,67 525,34 538,67 46 Kategori Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022*) 2023**) dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan 1.812,97 1.843,53 1.896,95 2.020,36 2.130,30 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 302,65 292,77 314,78 333,66 R,S,T,U Jasa lainnya 649,64 631,27 636,86 708,17 Produk Domestik Regional Bruto 16.864,15 16.882,76 17.483,54 18.450,32 19.418,73 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber Data : Kuningan dalam Angka, 2024 Dapat disimpulkan tabel di atas, seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori andalan atau kategori yang memberi sumbangan terbesar adalah pertanian, dimana pada tahun 2023 kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 7.723,37 miliar, atau dengan share 23,73 persen terhadap perekonomian. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk masih tampak didominasi oleh kategori pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah). Berikut data Produk Domestik Regional Bruto ditampilkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2019 sd 2023 (Miliar Rupiah) Konstan 2019 2020 2021 2022*) 2023**) PRIMER 6.416,99 6.614,94 6.804,67 7.402,58 8.131,13 SEKUNDER 2.846,43 2.716,59 3.007,46 3.254,84 3.529,85 TERSIER 15.829,72 16.287,34 17.106,98 18.862,41 20.883,92 PDRB 25.093,15 25.618,87 26.919,10 29.519,83 32.544,90 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber Data: Diolah dari PDRB Lapangan Usaha Kab. Kuningan Tahun 2024 Pendapatan perkapita yang merupakan gambaran daya beli masyarakat, sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan perkapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi 47 pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam kenyataannya penghitungan pendapatan perkapita yang benar- benar diterima oleh penduduk daerah sulit dilakukan karena masih belum tersedianya arus pendapatan yang mengalir antar kabupaten. Oleh karena itu sampai saat ini penyajian data pendapatan masih menggunakan produk domestik regional bruto. Dengan demikian angka PDRB ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan tranfer yang masuk maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk yang dipakai dalam perhitungan ini adalah proyeksi penduduk yang didasarkan pada data hasil SP 2010. Secara rinci pendapatan perkapita dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.33 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) Uraian 2019 2020 2021 2022*) 2023**) PDRB Berlaku (Miliar Rp) 25.093,15 25.618,87 26.919,10 29.519,83 32.544,89 PDRB Berlaku Perkapita (Rp) 23.150.000 22.000.000 22.890.000 24.830.000 27.080.000 Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB 9,28 -4,99 3,68 8,21 9,08 Jumlah Penduduk 1.083.839 1.164.697 1.180.391 1.196.017 1.201.764 Pada periode 2019-2023 perkembangan pendapatan perkapita daerah tampak cukup berfluktasi, dengan pertumbuhan mulai dari -4,99 persen di titik terendah dan 9,28 persen dititik tertinggi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan perkapita daerah sebesar -4,99 persen atau dari semula Rp 23.152.104 menjadi Rp 21.996.164. Dan pada tahun 2021 dapat dikatakan rebound perekonomian daerah menjadi Rp. 22.000.000 sedangkan tahun 2023 menjadi Rp 27.080.000. Namun demikian peningkatan-peningkatan tersebut belum sepenuhnya Keterangan : *) Angka Perbaikan; **) Angka Sementara Sumber Data : Diolah dari PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2024 48 dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional daerah tidak mutlak merata. Namun demikian, PDRB per kapita dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah daerah per penduduk selama satu tahun. Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat, dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Tabel 2.34 Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (Ribu Rupiah) Uraian 2019 2020 2021 2022* 2023** PDRB Konstan (Juta Rp) 16.864.146,93 16.882.758,61 17.483.555,25 18.450.341,67 19.481.728,97 PDRB Konstan Perkapita (Rp) 15.560.000 14.500.000 14.870.000 15.520.000 16.160.000 Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 5,67 -6,84 2,57 4,37 4,13 Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) 0,87 7,46 0,97 1,11 1,04 Pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan seperti tampak pada tabel diatas. lebih menggambarkan perkembangan secara riil dari pendapatan perkapita yang diterima oleh penduduk atau dalam pengertian secara makro daya beli masyarakat. A. Pangan 1) Ketersediaan Pangan Utama Data ketersediaan beras menunjukkan penurunan pada Tahun 2020, yang sebelumnnya pada Tahun 2019 sebesar 281,56 dan pada Tahun 2020 sebesar 261,17, sedangkan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 274,21. Data konsumsi beras terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan ada ketergantungan masyarakat terhadap beras. Kondisi demikian berpotensi terjadi kerawanan pangan beras diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat karena antara produksi dan konsumsi. Ketersediaan pangan dapat dilihat keterangan : *) Angka Perbaikan; **) Angka Sementara Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Sumber Data : Diolah dari PDRB Lapangan Usaha Kab. Kuningan Tahun 2024 49 pada tabel berikut. Tabel 2.35 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/Tahun)
1. 1.Beras 281,56 261,17 274,21 293,61 266,9
2. 2.Daging Sapi dan Kerbau Daging Ayam 1.855 24.575 1.563 25.805 2.195 28.991 5.145 36.045
3. 3.Telur 8.112 17.144 17.121 23.654 27.406
4. 4.Susu 18.934 19.263 19.781 18.402 16.936
5. 5.Ikan 20.070 21.627 23.337 25.068 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Kuningan, 2024 1) Ketahanan dan Kerentanan Pangan Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 105 desa dari 376 desa (27,93%) yang terdiri dari 2 desa (0,53%) Prioritas 1; 32 desa (8,51%) Prioritas 2; dan 71 desa (18,9%) Prioritas 3. Desa prioritas 1 tersebar 1 desa di kecamatan Ciwaru, 1 Desa di kecamatan Cidahu, Desa prioritas 2 tersebar 2 desa di Kecamatan Darma; 1 Desa di kecamatan Kadugede, 1 Desa di Kecamatan Nusaherang, 2 desa di Kecamatan Ciniru, 5 Desa di Kecamatan Hantara, 2 Desa di Kecamatan Selajambe, 2 Desa kecamatan Subang, 2 Desa di Kecamatan Cilebak, 1 Desa Kecamatan Ciwaru, 1 Desa Kecamatan di Karangkancana. 1 Desa di Kecamatan Cibingbin. 1 Desa Kecamatan Luragung, 4 Desa di Kecamatan Cidahu, 2 Desa di Kecamatan Kalimanggis, 1 Desa di Kecamatan Maleber, 1 Desa Kecamatan Garawangi, 1 Desa Kecamatan Sindangagung, 1 Desa di Kecamatan Mandirancan, dan 1 Desa Kecamatan Pasawahan, prioritas 3 tersebar 5 desa di Kecamatan Darma, 2 Desa di Kecamatan Kadugede, 2 Desa di Kecamatan Nusaherang, 3 Desa di Kecamatan Ciniru, 4 desa di Kecamatan Selajambe, 2 Desa di Kecamatan Subang, 2 Desa di Kecamatan Cilebak, 2 Desa di Kecamatan Ciwaru, 4 Desa di Kecamatan Karangkancana, 4 Desa di Kecamatan Cibingbin, 1 Desa di Kecamatan Cibeureum, 1 desa di Kecamatan Luragung, 2 Desa di Kecamatan Cimahi, 4 Desa di Kecamatan Cidahu, 4 Desa Kecamatan Kalimanggis, 3 Desa Kecamatan Ciawigebang, 3 Desa di Kecamatan Cipicung, 3 Desa di Kecamatan Maleber, 4 Desa di Kecamatan Garawangi, 1 Desa di Kecamatan Sindangagung, 4 desi di Kecamatan Kuningan, 1 Desa di Kecamatan Cigugur, 1 Desa di Kecamatan Kramatmulya, 3 desa di Kecamatan Japara, 1 Desa di Kecamatan Cilimus, 2 Desa di Kecamatan Cigandamekar, 1 desa Kecamatan Pancalang, dan 2 Desa di Kecamatan 50 Pasawahan. B. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Perkembangan KUKM Daerah dapat dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut. Tabel 2.36 Indikator kinerja KUKM Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Wirausahawan (org) - 100 262 220 480 Jumlah UMKM yang dibina (buah) 470 100 464 1.317 400 Jumlah Koperasi Aktif (buah) 453 460 491 492 520 Jumlah Koperasi Sehat (buah) 55 60 75 75 50 Jumlah Koperasi yang dibina (buah) 457 490 515 100 100 Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap usaha UMKM (Buah) 449 456 465 10 30 Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT (produk) 50 40 65 100 269 Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal (produk) 50 40 34 1.028 1.104 Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah (buah) 350 400 500 500 500 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindusrtian dan Perdagangan Kab. Kuningan, 2024 C. Kelautan dan Perikanan Sektor perikanan yang dikembangkan adalah jenis perikanan darat atau air tawar. Meski sektor perikanan bukan menjadi unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi penyangga pangan daerah. Capaian produksi perikanan menunjukkan trend yang positif setiap Tahunnya sehingga dapat menjadi usaha ekonomi produktif tradisional masyarakat di perairan lahan milik maupun diperairan umum. Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan bibit unggul, re-stocking benih ikan di perairan umum dan pelarangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan di perairan umum. Tabel 2.37 Sarana Prasarana Perikanan Tahun 2019 – 2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Sarana prasarana Perikanan (Unit) 40 40 42 45 45 Produksi ikan (Ton) 20.378 21.949 23.337 24.941 27.440 Pasar ikan 5 5 5 5 5 Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Kuningan, 2024 51 2.3.2 Daya Saing SDM A. Pendidikan Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu daerah, namun pengertian sumber daya manusia tidak dalam artian jumlah, tapi lebih pada kualitas. Inilah yang menjadi penjelas mengapa daerah dengan sumber daya manusia yang tersedia melimpah namun tidak mempunyai daya saing yang tinggi, karena kualitasnya yang masih rendah. Keadaan SDM suatu daerah dapat dilihat dari kondisi Indeks Pendidikan, Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan angka beban ketergantungan (ABT) di daerah tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Capaian indeks Pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan. Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2022 adalah sebesar 60,36. Indeks Pendidikan Daerah yang dibentuk berdasarkan pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama Sekolah, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Harapan lama sekolah (HLS) tercatat sebesar 12,26 tahun pada 2023. Ini berarti anak- anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga jenjang SMA. Di sisi lain, pencapaian indikator Rata-rata lama sekolah masih jauh tertinggal dari standar maksimumnya yang sebesar 15 tahun, dengan capaian Tahun 2023 masih di angka 8 tahun. Sarana pendidikan yang masih kurang memadai ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan beberapa penyebab belum terealisasinya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Angka rasio ketergantungan (ABT) daerah relative cukup tinggi cukup tinggi, yaitu 46,32 pada Tahun 2023. Artinya tiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 46 hingga 47 penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Ketersediaan lapangan kerja dan skill masih menjadi penyebab utama tingginya ABT ini. Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu daerah besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat 52 memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah Tahun 2023 adalah sebesar 61,95 persen. Berdasarkan capaian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja masyarakat masih rendah (kriteria BPS >64,13% = tinggi; <64,13% = rendah) angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 61 sampai 62 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja. Berdasarkan perpres nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, daerah menjadi bagian dari pengembangan wilayah tersebut. Kawasan ini diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Di kawasan ini sedang dibangun kawasan industri berteknologi tinggi yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang. Tentunya harus menangkap peluang tersebut, pembangunan SDM berdaya saing dan berkualitas menjadi kuncinya. Dalam mewujudkan SDM berdaya saing dan berkualitas, akan didorong kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat yang meliputi peningkatan kualitas sekolah vokasi melalui pemenuhan sarana dan prasarana SMA dan SMK, serta meningkatkan SDM vokasi untuk menyiapkan angakatan kerja yang siap kerja. Tabel 2.38 Indeks Pendidikan, TPAK, dan Rasio Beban Ketergantungan Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pendidikan 58,21 59,18 59,97 60,27 60,36 TPAK 61,20 61,98 68,32 61,80 61,95 ABT (Rasio Beban Ketergantungan) n/a 50,89 46,40 46,55 46,32 Sumber: BPS Kab. Kuningan dan Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, 2024 Sebagai penunjang untuk mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas kondisi pendidikan daerah terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut adalah data-data terkait dengan sektor pendidikan. Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2019-2023 53 No. Informasi Demografi Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A. Penduduk Usia Sekolah 99,86 99,98 99,71 N/A 1 7 - 12 Tahun 99,82 99,85 99,86 99,90 99,91 2 13 - 15 Tahun 89,29 89,20 89,15 94,25 94,85 3 16 - 18 Tahun 75,39 75,50 75,20 N/A B. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 SMP/MTs/ Sederajat 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 C. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat 99,88 99,89 99,80 99,90 99,90 SMP/MTs/ Sederajat 91,21 91,22 91,80 93,25 93,87 SMA/SMK/MA/Sederajat 66,79 64,73 67,61 66,86 70,96 D. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (%) 97,84 98,56 97,50 98,03 98,29 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Kuningan, 2023, BPS Kuningan Dalam Anggka, 2024 Angka partisipasi Murni penduduk sudah terbilang tinggi untuk jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat. Hal ini menggambarkan kesadaran akan Pendidikan dasar yang sudah baik, namun masih terbilang rendah untuk jenjang SMA/SMK/MA Sederajat. Hal ini harus menjadi perhatian Bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Bara, karena kewenagan SMA/SMK/MA/sederajat ada di pihak Provinsi. Tabel 2.40 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019-2023 No Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 SD Jumlah Guru 6.628 5.872 5.942 5.995 6.939 Jumlah Murid 102.147 100.375 99.384 98.354 96.947 Rasio 1:0.065 1:0.059 1: 0.060 1:0.061 1:0,072 2 SMP Jumlah Guru 2.427 2.348 2.460 2.416 2.674 Jumlah Murid 40.480 40.078 40.430 40.310 40.688 Rasio 1:0,060 1:0.059 1: 0.061 1:0.060 1:0,66 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024 Rasio guru dan murid masih harus ditingkatkan, yaitu rata-rata 1:0,060 yang artinya rata-rata 1 orang guru mengampu 15 orang murid. Namun penting dilihat lebih jauh soal sebaran guru, apakah sudah terdistribusi secara adil untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang ada, terutama antara desa dan kota. Data menunjukan, angka putus sekolah dasar (SD/MI) sampai dengan Tahun 2023 mencapai 0,01 persen. Untuk jenjang pendidikan 54 sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah Tahun 2019 sebanyak 0,17 persen, capaian kondisi di akhir Tahun 2023 adalah 0,15 persen. Tabel 2.41 Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2019-2023 NO URAIAN Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Sekolah Dasar (SD/MI) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan , 2024 Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Tabel 2.42 Angka Kelulusan Tahun 2019-2023 No. Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
6. 1.Sekolah Dasar (SD/MI) 100 100 100 100 100
7. 2.Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024 Berdasarkan tabel di atas, angka kelulusan sekolah dasar (SD/MI) dan Pendidikan sekolah menengah pertama yaitu sebesar 100 persen untuk setiap Tahunnya. B. Kesehatan Kesehatan secara komprehensif meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, sehingga sektor kesehatan juga harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya keempat jenis tindakan tersebut. Dalam bidang kesehatan, beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kualitas kesehatan yang ada, meliputi: angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka usia harapan hidup, angka balita gizi buruk, dan jumlah fasilitas kesehatan. 1) Angka Kematian Bayi Kasus kematian bayi trennya fluktuatif, dengan kematian 69 bayi di Tahun 2019 naik menjadi 152 kematian bayi pada Tahun 2023, Hal ini masih menjadi perhatian bersama stakeholders pembangunan bidang Kesehatan. Perkembangan angka kematian bayi tergambar pada tabel berikut. 55 Tabel 2.43 Angka Kematian Bayi Tahun 2019-2023 No Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Bayi Lahir Hidup 19.454 19.315 18.493 16.573 15.855 2 Kematian Bayi per Tahun 69 80 102 89 152 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2024 Tingginya angka kematian bayi, memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan persoalan akses dan kualitas kesehatan guna meminimalisir kejadian tersebut. 2) Angka Kematian Ibu (AKI) Tercatat masih terdapat angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Di Tahun 2023 mengalami penurunan, menjadi 21 kasus. sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.44 Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus per 100 ribu) 23 27 49 24 21 Jumlah Ibu Hamil/melahirkan 19.454 19.315 18.493 16.880 16.800 Sumber: Profil Kesehatan Kab. Kuningan, 2024 3) Persentase Balita Gizi Buruk Angka gizi buruk terus mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, sebagaimana tergambar pada tabel berikut. Tabel 2.45 Angka Gizi Buruk Tahun 2019-2023 INDIKATOR TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Gizi Buruk (%) 0,67 0,71 0,50 4.30 0,1 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2024 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah A. Infrastruktur Pendidikan Tabel berikut menyajikan data yang terkait dengan kondisi ruang kelas yang ada. 56 Tabel 2.46 Kondisi Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023 Satuan Pendidikan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 TK Ruang Kelas: 501 730 588 896 943 - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat 439 53 9 592 114 24 485 70 33 862 26 8 908 30 5 SD Ruang Kelas: 4.657 4.553 4.434 4.539 4.667 - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat 3.936 412 309 3.867 624 62 3.771 508 155 3.888 453 198 4.495 164 8 SMP Ruang Kelas: 1.320 1.515 1.420 1.561 1.596 - Baik - Rusak Ringan - Rusak Berat 1.268 26 26 1.481 14 20 1364 31 25 1.529 18 14 1.566 25 5 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024 Ada masalah penting terkait dengan infrastruktur pendidikan, yaitu banyaknya ruang kelas yang belum representatif sebagai tempat belajar siswa. Pembangunan ruang kelas rusak, baik rusak ringan maupun berat ini menjadi hal penting, mengingat satuan pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Terkait dengan rasio murid dan sekolah, tabel berikut menggambarkan ketersediaan infrastruktur sekolah. Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar 2019-2023 No Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 SD Jumlah gedung sekolah 651 652 657 656 657 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun 118.573 119.990 120.152 119.988 112.370 Rasio 1:182 1:184 1:183 1:183 1:171 2 SMP Jumlah gedung sekolah 102 103 109 112 119 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun 55.580 59.112 60.598 61.362 58.802 Rasio 1:545 1:574 1:556 1:548 1:494 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2024 Jumlah SD terbilang banyak, dengan rasio 1:171 pada Tahun
8. 2023.Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap 57 pendidikan dasar tingkat SD harusnya sudah mulai mudah. Sedangkan untuk tingkat SMP, rasio jumlah sekolah dan jumlah murid jauh lebih tinggi, artinya, terjadi kepadatan jumlah murid dalam satu sekolah dan berpotensi akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah. B. Infrastruktur Kesehatan Infrastruktur kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang harus tersedia dan terdistribusi secara adil baik antara kota maupun desa. Gambaran fasilitas Kesehatan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2019-2023 No NAMA FASILITAS 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rumah Sakit 11 12 12 12 12 2 Poned 24 24 24 24 24 3 Puskesmas 37 37 37 37 37 4 Posyandu 1.426 1.428 1.433 1.435 1.438 5 Balai Pengobatan/Klinik 25 27 27 35 40 6 Poskesdes 249 252 251 204 281 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2024 Puskesmas berjumlah 37 dengan jumlah Kecamatan sebanyak 32, artinya seluruh kecamatan sudah memiliki penyedia layanan kesehatan yang sudah cukup representatif. Dari 361 desa, sudah terdapat 281 Poskesdes, artinya masih terdapat desa yang belum memiliki poskesdes. C. Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan dan Penataan Ruang 1) Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang perlu dilakukan, tidak hanya untuk mempermudah masyarakat beraktifitas, namun pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan daya saing untuk bisa berkompetisi dengan daerah lain. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, terminal dan semua fasilitas pendukung lain adalah kunci untuk membuat barang-barang lokal bisa memiliki daya saing. Jalan yang baik dan mulus akan membuat mobilitas barang dan orang menjadi lebih cepat, hal ini tentu saja akan menjadikan pelaku usaha mampu melakukan efisiensi baik dari segi waktu dan biaya. Hal tersebut akan berdampak untuk menekan biaya produksi yang akhirnya membuat harga barang menjadi lebih terjangkau (murah). Kondisi infrastruktur daerah, khususnya jalan dan jembatan digambarkan pada tabel berikut. 58 Tabel 2.49 Kualitas Intfrastruktur Tahun 2020-2023 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 Jalan dan jembatan dalam Keadaan Baik (Km) 612,77 633,29 646,39 659,67 Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan 76,50 79,06 80,70 82,36 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang, 2024 Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 260/KPTS.DPUPR-259/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten, panjang jalan kabupaten kurang lebih 800,99 km (250 ruas jalan). Jumlah jembatan sebanyak 555 buah jembatan, sampai dengan akhir Tahun 2023 tingkat kemantapan jalan/jembatan mencapai kurang lebih 82,357 %. Disamping itu, terdapat jalan nasional kurang lebih 35,42 km (7 ruas jalan) dan jalan provinsi kurang lebih 86,32 km (12 ruas jalan). 2) Infrastruktur Sumber Daya Air Daerah memiliki empat sungai besar yaitu Sungai Cisanggarung, Cijangkelok, Citaal, Cisande, dan 735 titik mata air, 113 situ/embung dan 2 waduk yang berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian, pariwisata dan sumber air baku. Selain itu, terdapat juga infrastruktur irigasi yang dibangun dalam rangka penguatan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 79 DI dengan luas total 27.999 hektar yang terdiri dari 67 DI kewenangan kabupaten dan 12 DI kewenangan provinsi. Kondisi Jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.50 Inventarisasi dan Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2023 Bangunan Utama No Bangunan Utama Jumlah Kondisi Bangunan Pintu Bangunan Pintu Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat bh bh bh bh bh bh 1 Bendung Tetap 738 290 484 131 123 104 95 91 2 Bendung Gerak 1 4 1 - - 4 - - Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuningan, 2024 59 Saluran Irigasi No Saluran Jumlah Kondisi Tanah Lining Tanah Lining Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 Sal. Induk 25.887 35.064 5.017 19.841 1.029 27.933 5.013 2.119 2 Sal. Sekunder 212.79 4 194.42 3 92.331 61.698 58.765 145.002 28.536 20.466 3 Sal. Tersier 292.74 9 115.09 6 136.759 83.603 72.387 67.505 24.564 23.028 4 Pembuang 13.870 132 1.683 5.822 6.365 68 64 - Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuningan, 2024 Bangunan Irigasi No. Bangunan Jumlah Kondisi Buah Pintu Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat bh bh Bh bh bh bh bh bh 1 Bagi 122 52 89 18 15 20 9 23 2 Bagi Sadap 41 27 35 2 4 16 7 4 3 Sadap 680 459 439 158 83 138 142 174 4 Kantong Lumpur 66 47 34 18 14 10 15 22 5 Pengatur 26 17 19 2 5 8 2 7 6 Gorong – gorong 187 2 138 31 18 2 - - 7 Got Miring 11 - 6 4 1 - - - 8 Terjunan 51 - 36 9 6 - - - 9 Pelimpah Samping 82 6 55 17 10 5 - 1 10 Pembilas 26 22 22 1 3 10 9 3 11 Jembatan 192 - 182 10 - - - - Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuningan, 2024 3) Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 RTRW sedang dalam proses revisi sejak ditetapkan, pada saat ini proses revisi ditingkat provinsi Jawa Barat. D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga ke perdesaan. Namun, perkembangannya belum sepenuhnya sesuai dengan data backlog dan standar permukiman yang layak huni, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut ini data rumah kumuh atau rutilahu. 60 Tabel 2.51 Jumlah Rumah Kumuh/Rutilahu Per 30 Desember 2023 No Kecamatan Jumlah Rumah Rumah Kumuh/ Rutilahu % Rumah Kumuh/ Rutilahu
9. 1.Darma 10.976 561 5,11
10. 2.Kadugede 6.342 161 2,54
11. 3.Nusaherang 4.834 103 2,13
12. 4.Ciniru 5.077 65 1,28
13. 5.Hantara 3.937 97 2,46
14. 6.Selajambe 4.152 66 1,59
15. 7.Subang 5.500 257 4,67
16. 8.Cilebak 2.489 169 6,79
17. 9.Ciwaru 8.559 484 5,65
18. 10.Karangkancana 5.770 118 2,05
19. 11.Cibingbin 10.025 584 5,83
20. 12.Cibeureum 6.516 465 7,14
21. 13.Luragung 12.931 58 0,45
22. 14.Cimahi 8.258 597 7,23
23. 15.Cidahu 11.277 175 1,55
24. 16.Kalimanggis 9.031 121 1,34
25. 17.Ciawigebang 21.383 275 1,29
26. 18.Cipicung 6.846 109 1,59
27. 19.Lebakwangi 9.432 302 3,20
28. 20.Maleber 11.292 667 5,91
29. 21.Garawangi 10.038 221 2,20
30. 22.Sindangagung 8.975 150 1,67
31. 23.Kuningan 30.598 319 1,04
32. 24.Cigugur 12.319 71 0,58
33. 25.Kramatmulya 11.750 90 0,77
34. 26.Jalaksana 13.179 89 0,68
35. 27.Japara 4.907 191 3,89
36. 28.Cilimus 13.216 52 0,39
37. 29.Cigandamekar 8.295 94 1,13
38. 30.Mandirancan 5.752 85 1,48
39. 31.Pancalang 3.949 329 8,33
40. 32.Pasawahan 6.315 108 1,71 Jumlah 293.920 7.233 2,46 Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024 E. Lingkungan Hidup Isu lingkungan hidup yang berkembang di daerah diantaranya berupa pencemaran air, persampahan, banjir dan longsor, perubahan fungsi lahan serta kebakaran hutan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Meskipun dampak tersebut diatas belum meluas, namun perlu diupayakan penanganan secara serius yang melibatkan para pihak dan multi sektor, sejak perencanaan sampai pengawasan. Tidak kalah penting penyusunan database tentang kondisi lingkungan hidup sangat dipelukan sebagai basis perencanaan pembangunan ke depan. 61 Salah satu isu lingkungan yang terdokumentasikan saat ini adalah data tentang layanan persampahan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.52 Jumlah Volume Sampah yang Terangkut serta Cakupan Pelayanan Tahun 2019-2023 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan, 2024 F. Perhubungan Sarana prasarana dan fasilitas perhubungan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.53 Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2019-2023 Sarana Prasarana/ Fasilitas 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Terminal Type A 1 1 1 1 1 Jumlah Sub Terminal 10 10 10 10 10 Jumlah Rambu Lalin 69 50 0 45 0 Jumlah Traffic Light 9 9 10 0 0 Jumlah Warning Light 2 1 0 0 0 Jumlah Lampu PJU 7131 607 810 496 7.822 Panjang Pagar Pengaman 1300 0 0 0 3.992 Shelter (Buah) 13 14 14 14 0 Jumlah Trayek Layanan 64 64 64 20 20 Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kuningan, 2024 Berkaitan dengan isu perhubungan yang dapat dianggap krusial di saat ini adalah penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan disekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung. 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi Upaya perbaikan daya saing investasi daerah terus berlangsung secara berkelanjutan melalui pelibatan semua pihak. Harus disadari beberapa faktor utama, seperti politik, ekonomi, kelembagaan, SDM, sosial budaya serta sentiment positif akan menentukan peningkatan daya saing investasi daerah sebagai destinasi investasi yang credible. Beberapa indikator yang dapat menentukkan tingkat daya saing investasi diantaranya adalah, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan kondusivitas daerah. No Persampahan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Volume Produksi Sampah (ton/tahun) 170.149 170.958 172.826 175.869 179.839 2 Sampah Yang Ditangani (ton/tahun) 93.572 95.637 131.087 107.441 111.055 3 Cakupan Layanan (kec) 13 14 14 14 14 62 IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD berada pada kriteria tinggi dengan nilai 3,02 pada IDSD Tahun 2022, dan kriteria inovatif dengan perolehan skor 36,30 pada IID Tahun 2023. Keamanan dan kondusifitas di suatu daerah sangat berpengaruh akan terhadap banyak hal, terlebih atas minat para pemilik modal bisnis besar untuk berinvestasi. Kondusifitas daerah cenderung terjaga, hal ini sudah menjadi komitmen Bersama antara Pemerintah daerah dan pemangkunkepentingan lainnya. Kondusifitas daerah tergambar dari cukup tingginya indeks rasa aman dan indeks kerukunan beragama. Tahun 2022 Indeks Rasa Aman mencapai 74,75 persen dan Indeks Kerukunan Beragama mencapai 78,27 persen. Tabel 2.54 IDSD, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Rasa Aman Tahun 2020-2023 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 IDSD 0,72 n/a 3,02 3,41 Indeks Kerukunan Umat Beragama 67,46 72,39 78,27 74,10 Indeks Rasa Aman 71.00 72.00 74.75 76,25 Sumber: website kemendagri; Kesbangpol Kab. Kuningan, 2024 A. Penanaman Modal Pemerintah daerah berkeinginan kuat untuk menjadi daerah konservasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan adalah pada sektor agraris, pariwisata dan industri yang ramah lingkungan. Investasi untuk industri dibatasi pada zonasi tertentu saja. Data-data di atas menunjang kondisi tersebut, di mana besaran investasi pada periode Tahun 2019-2023 secara umum meningkat namun dengan nilai investasi yang kecil tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 senilai RP. 764.767.278.043 dan Kondisi akhir realisasi investasi di Tahun 2023 sebesar Rp.1.880.066.349.870. Tabel 2.55 Jumlah Nilai Investasi dan Kerjasama Investasi Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp) 764.767.278.043 383.012.406.831 1.800.363.869.952 7.004.865.478.704 1.880.066.349.870 Sumber: DPMPTSP, 2024 63 2.4 Aspek Pelayanan Umum Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada hampir semua bidang yang menyangkut pelayanan pada masyarakat. 2.4.1 Reformasi Birokrasi Saat ini reformasi birokrasi bukanlah sekadar proses administratif semata tapi reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus terus mendorong agar reformasi birokrasi memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi harus terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital. Peningkatan impementasi reformasi birokrasi tercermin pada capaian indeks Reformasi Birokrasi yang diukur dari capaian indikator- indikator yang telah ditentukan oleh Kemenpan-RB. Pada lima tahun terakhir capaian Indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat, disajikan pada grafik dibawah ini. Gambar 2.10 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 Sumber: Kemenpan-RB, 2024 (diolah) Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 masih dengan capaian predikat “CC” yang berarti Cukup (memadai), hal itu menggambarkan selama kurun itu AKIP cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Namun pada Tahun 52,53 53,03 54,75 56,78 68,22 2019 2020 2021 2022 2023 64 2023 capaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat ditingkatkan menjadi “B” yang berarti BAIK, hal ini menggambarkan bahwa AKIP sudah baik, khususnya pada unit kerja utama. 2.4.2 Pelayanan Publik Survey kepuasan masyarakat (SKM) merupakan salah satu upaya untuk mengkur kualitas dari pelayanan pemerintaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi pelayanan dan mengetahui kekurangan dari pelayanan dari berbagai aspek sehingga dapat menjadi acuan dalam peningkatan layanan pemerintah kedepan Aspek atau parameter yang dinilai dalam SKM adalah 1) Pelayanan administrasi dasar (lisensi dan perizinan), Infrastruktur dan utility dasar, Pelayanan Sosial dasar, Dukungan ekonomi dasar, Program-Program umum. Salah satu upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berikut ini merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan pemerintah Tahun 2019-2022. Gambar 2.11 Survey Kepuasan Masyarakat Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, 2023 Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah mengalami penuruan dari Tahun 2019- 2021 hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akibat pandemi covid-19 sehingga beberapa sektor layanan pemerintah tidak 83,4 80,04 76,51 85 72 74 76 78 80 82 84 86 2019 2020 2021 2022 65 berjalan secara optimal dan beberapa sektor juga terhenti akibat pandemic covid. Selanjutnya pada Tahun 2022 pasca pemulihan pandemi menunjukan hasil positif dari berbagai sektor yang mulai tumbuh termasuk juga dengan layanan pemerintah yang mulai kembali normal sehingga menyebabkan nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 85 persen dari tahun sebelum nya sebesar 76,51 persen. 2.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah daerah menyadari pentingnya peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung semua sektor Pembangunan. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga pada akhirnya pelayanan publik dapat lebih berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Upaya yang dilakukan dalam penerapan SPBE tercermin dalam peningkatan Indeks SPBE dari tahun ke tahun. Berikut disajikan grafik pencapaian indeks SPBE lima tahun terakhir. Gambar 2.12 Indeks SPBE Tahun 2019-2023 Sumber: KemenpanRB, 2024 Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, indeks SPBE terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 meraih indeks 2,24 dengan predikat “Cukup”, dan Tahun 2022 meningkat dengan nilai indeks 2,88 atau predikat “Baik”. Terakhir pada Tahun 2023 indeks SPBE mengalami peningkatan lagi dengan meraih indeks 3,39 serta berhasil mempertahankan raihan predikat “Baik”. Hal itu berdasarkan Surat 2,11 2,24 2,88 3,39 2019 2021 2022 2023 66 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hingga Tahun 2024, dalam upaya terus meningkatkan inovasi dalam hal pelayanan publik secara digital, pemerintah daerah terus berbenah dalam mengimplementasikan SPBE dengan cara mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik, layanan administrasi dan layanan keuangan di lingkup pemerintah daerah. 2.4.4 Inovasi Daerah Inovasi daerah pada hakikatnya ditunjukkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan public secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, semakin baiknya nilai inovasi di daerah akan semakin meningkatkan daya saing daerah. Capaian Indeks daya saing daerah pada tahun 2023 telah mencapai 3,14 poin atau dengan kategori sedang. Angka tersebut disusun berdasarkan 4 kompenen yaitu, lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Capaian IDSD tersebut terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sebesar 2,97 poin sehingga ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan daya saing daerah. Jika dilihat dati angka Indeks Inovasi Daerah, selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan angka yang fluktuatif, pada tahu 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 35,96 menjadi 3,8 namun pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 36,3 poin. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan dan didorong untuk terus bersaing melalui inovasi-inovasi dalam pembangunan yang dilaksanakan agar pembangunan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tabel 2.56 Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indek Daya Saing Daerah n/a 0,17 n/a 3,02 3,14 Indek Inovasi Daerah n/a n/a 35,96 3,8 36,3 Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024 67 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Refleksi Pembangunan 2005-2025 terangkum dalam hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi diuraikan sebagai berikut. A. Kesimpulan Capaian Indikator Makro 2005-2023
41. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas SDM terus mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan angka IPM yang selalu meningkat dari 61,63 pada Tahun 2005 menjadi 70,99 pada Tahun 2023.
42. 2.Angka Kemiskinan Angka kemiskinan cenderung turun dari 18,69 persen pada Tahun 2005 menjadi 12,12 persen pada Tahun 2023.
43. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPT cenderung fluktuatif, selama periode Tahun 2005 – 2022 TPT terendah terjadi pada Tahun 2014 sebesar 6,88 persen dan tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 11,68 persen. Secara keseluruhan TPT mengalami peningkatan dari 9,30 persen pada Tahun 2005 menjadi 9,49 persen ditahun 2023.
44. 4.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan dari 5,14 persen pada Tahun 2005 menjadi 5,25 persen pada Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar 6,48 persen pada Tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 dari 6,59 persen pada Tahun 2019 menjadi 0,11 persen.
45. 5.Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita (Ribu) cenderung mengalami kenaikan dari Rp23.152,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp24.827,21 pada Tahun 2023.
46. 6.Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan cenderung fluktuatif. Ketimpangan terendah sebesar 0,226 poin terjadi pada Tahun 2008 dan tertinggi sebesar 0,380 poin pada Tahun 2019. Secara umum ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan dari 0,235 poin Tahun 2005 menjadi 0,351 68 poin Tahun 2023.
47. 7.PDRB Perkapita PDRB perkapita cenderung mengalami peningkatan dari 7,67 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi 24,83 juta rupiah pada Tahun 2023. Capaian Periodesasi RPJPD 2005-2025 Berdasarkan hasil telaah capaian per lima tahun periodesasi RPJPD 2005-2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:
48. 1.Periode I (Tahun 2005-2008) Pada periode ini pembangunan jangka menengah difokuskan pada “Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumber daya Manusia” yang salah satunya ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta melakukan peningkatan kualitas SDM, baik SDM Aparatur maupun Angkatan kerja.
49. 2.Periode II (Tahun 2009-2013) Pada periode ini penjabaran pembangunan dilakukan dengan menyusun dokumen RPJMD Tahun 2009-2013. Pembangunan jangka menengah difokuskan pada “Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan Pembangunan Daerah” yang salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) untuk mendukung produktivitas agropolitan dan pariwisata.
50. 3.Periode III (Tahun 2014-2018) Pada periode ini penjabaran pembangunan dilakukan dengan menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018. Pembangunan jangka menengah difokuskan pada “Pemantapan Kemandirian Masyarakat” yang ditunjukan bertambahnya wirausaha baru dan berkembangnya pariwisata daerah sehingga tumbuh berbagai macam produk UMKM dari hasil pertanian.
51. 4.Periode IV (Tahun 2019-2023) Pada periode ini penjabaran pembangunan dilakukan dengan menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2019-2023. Pembangunan jangka menengah difokuskan pada “Pemantapan Daerah dalam Pembangunan Regional Nasional” yang salah satunya ditunjukkan 69 dengan semakin meningkatnya capaian IPM, serta dengan digagasnya program Desa Pinunjul untuk pemantapan agropolitan dan pariwisata. Capaian Visi RPJPD 2005-2025 Berdasarkan evaluasi terhadap capaian periode perencanaan, dapat disimpulkan bahwa sasaran pada setiap misi sudah tercapai. Akan tetapi dalam implementasinya ada beberapa kekurangan seperti :
52. 1.Belum adanya implementasi program untuk perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan.
53. 2.Perkembangan pariwisata masih belum optimal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Pangandaran.
54. 3.Indikator iman dan taqwa belum bisa dijabarkan secara kuantitatif sebagai tolok ukur pembangunan agropolitan dan pariwisata.
55. 4.Belum terwujudnya pemerataan pembangunan ditandai dengan adanya beberapa wilayah yang masih terdapat kemiskinan ekstrim. Penghambat dan Pendukung Ketercapaian Visi dan Misi RPJPD 2005- 2025 Faktor penghambat ketercapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 sebagai berikut:
56. 1.Tingkat inflasi yang kadang kurang terkendali.
57. 2.Kurang optimalnya dukungan anggaran untuk pengembangan agropolitan dan pariwisata.
58. 3.Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja dan capaian disetiap periode RPJMD.
59. 4.Perangkat daerah kurang fokus terhadap visi dan misi dan belum sepenuhnya menjadikan dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah.
60. 5.Terjadinya pandemi covid-19 yang mengubah target dan capaian di akhir periode RPJPD. Faktor pendukung ketercapaian Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 dapat dirangkum sebagai berikut:
61. 1.Bentang alam wilayah dan kesuburan tanah sangat mendukung perkembangan pertanian dan pariwisata.
62. 2.Masih kuatnya budaya gotong royong di masyarakat. 70
63. 3.Kondusivitas keamanan masyarakat relatif baik.
64. 4.Berada dalam wilayah pendukung pengembangan kawasan Metropolitan Rebana. B. Rekomendasi Rekomendasi dan tindaklanjut yang dapat dipertimbangkan dari hasil kajian dan evaluasi terhadap capaian RPJPD 2025-2025, antara lain sebagai berikut:
65. 1.Memperkuat kebijakan anggaran untuk mendukung terwujudnya visi dan misi RPJPD mendatang;
66. 2.Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RPJPD disetiap periodesasi RPJMD;
67. 3.Mendorong Perangkat Daerah untuk fokus pada pelaksanaan visi misi RPJPD dengan menjadikan dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah;
68. 4.Meningkatkan ketangguhan wilayah dalam menghadapi bencana.
69. 5.Mengoptimalkan potensi bentang alam wilayah untuk mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata;
70. 6.Pengoptimalan dan pemanfaatan potensi budaya gotong royong di masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan pertanian;
71. 7.Memanfaatkan kondusivitas dan keamanan untuk mendorong investasi;
72. 8.Mendorong pengembangan wilayah untuk mendukung kawasan Rebana-metropolitan Cirebon dan kawasan wisata unggulan Jawa Barat;
73. 9.Menyusun program perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan;
74. 10.Merumuskan indikator dan paramenter untuk memudahkan evaluasi pada RPJPD yang akan dating;
75. 11.Memperkuat kebijakan yang bersifat spasial;
76. 12.Menjaga keselarasan dan konsistensi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 71 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Tren demografi dapat menjadi dasar dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan suatu daerah. Proyeksi pertumbuhan penduduk juga diperlukan untuk memetakan peluang dan tantangan pembangunan dari waktu ke waktu. Penduduk Daerah Tahun 2023 sebanyak 1.201.764Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 608.669 jiwa dan perempuan sebanyak 593.095 jiwa (BPS Kabupaten Kuningan, 2024). Piramida penduduk Daerah mencerminkan bentuk piramida penduduk dewasa (stasioner). Piramida ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk relatif stabil, dimana angka kematian dengan angka kelahiran cenderung seimbang dan penduduk yang berumur tua hampir sebanding dengan penduduk muda. Gambar 2.13 Piramida Penduduk Tahun 2023 Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2024 Proyeksi penduduk daerah Tahun 2025-2045 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.57 Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LPP (%) SEX RATIO 2025 626.391 599.102 1.225.493 0,95 104,55 2030 661.967 617.465 1.279.432 0,87 107,21 2035 699.563 627.112 1.326.675 0,73 111,55 2040 739.294 625.426 1.364.720 0,57 118,21 72 TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LPP (%) SEX RATIO 2045 781.282 612.779 1.394.061 0,43 127,50 Sumber : BPS, dianalisis 2023 Data di atas menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk daerah diproyeksikan menurun setiap lima tahunnya dan jumlah penduduk laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sensus Penduduk tahun 2020 juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,49 persen pada 2010 menjadi 1,25 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Perlambatan laju pertumbuhan penduduk ini harus dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif dan mendorong semakin menurunnya rasio ketergantungan sehingga bonus demografi dapat memberikan manfaat secara optimal. 2.6.1 Tren Demografi dan Permukiman Kebutuhan infrastruktur perumahan akan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Di Indonesia, perumahan dan permukiman tidak hanya menjadi kebutuhan fisik semata, namun juga menjadi ruang bagi interaksi sosial, ekonomi, dan kultural yang vital bagi masyarakat. Karenanya permukiman yang sehat dengan lingkungan yang kohesif secara sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesia. Meski tren laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, namun jumlah penduduk akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2045 Penduduk daerah diproyeksikan akan menjadi 1.394.061 jiwa dengan kepadatan wilayah sebesar 11,67 jiwa/ha. Jumlah total kebutuhan rumah di tahun 2045 sebanyak 348.515,3 rumah dengan kebutuhan lahan seluas 13.941 ha (hunian tidak bertingkat). Berdasarkan data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Tahun 2023-2043, luas total kawasan permukiman di tahun 2043 direncanakan seluas 17.391,54 ha. Dengan menggunakan data konstan rencana luas kawasan permukiman tersebut, kepadatan permukiman pada tahun 2045 diproyeksikan akan menjadi sebesar 80,16 jiwa/ha. Meskipun kebutuhan akan pengembangan rumah susun (hunian bertingkat) diperlukan ketika 73 kepadatan penduduk mencapai lebih dari 200 jiwa/ha, namun perlu menyiapkan rencana pengembangan hunian bertingkat terutama di daerah perkotaan. Hal ini dengan pertimbangan bahwa saat ini semakin banyak permukiman padat dan tidak teratur yang tumbuh di kawasan perkotaan. Arah pengembangan permukiman ke depan dengan memperhatikan pertambahan kepadatan penduduk perlu adanya peningkatan kualitas permukiman dan perumahan yang sehat, layak, dan aman. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan akibat desakan pengembangan permukiman. Tabel 2.58 Proyeksi Penduduk, Kepadatan Penduduk Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Permukiman Tahun 2025-2045 No. Tahun Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Kabupaten (Jiwa/Ha) Kepadatan Penduduk Permukiman (Jiwa/Ha) Kebutuhan Lahan Hunian Tidak Bertingkat (Ha) Kebutuhan Rumah 1 2025 1.225.493 10,26 70,46 12.255 306.373,3 2 2030 1.279.432 10,71 73,57 12.794 319.858 3 2035 1.326.675 11,11 76,28 13.267 331.668,8 4 2040 1.364.720 11,43 78,47 13.647 341.180 5 2045 1.394.061 11,67 80,16 13.941 348.515,3 Sumber : BPS, dianalisis 2023, 1 rumah = 4 orang Selain memperhatikan aspek kesehatan dan kelayakan, pengembangan permukiman juga perlu memperhatikan ketahanan bencana. Pengembangan kawasan permukiman perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bencana yang mungkin terjadi dengan mengurangi risiko terjadinya bencana. 2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik menggunakan pendekatan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. 74 2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan Untuk mendukung pelayanan publik di bidang pendidikan dibutuhkan sarana prasarana seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat. Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 1.115 TK, 871 SD/sederajat, dan 290 SMP/sederajat. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana pendidikan per lima tahun sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.59 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pendidikan No. Tahun TK SD SMP SMA 1 2025 980 766 255 255 2 2030 1.024 800 267 267 3 2035 1.061 829 276 276 4 2040 1.092 853 284 284 5 2045 1.115 871 290 290 Sumber : analisis, 2023 Jumlah gedung SD/sederajat pada Tahun 2022 sebanyak 656 buah. Dengan demikian, kebutuhan tersebut sudah terlampaui. Adapun kebutuhan gedung SMP/sederajat masih terdapat gap sebanyak 178 buah jika dibandingkan data Tahun 2022 yakni sejumlah 112 gedung SMP/sederajat. 2.6.4 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayan publik di bidang kesehatan dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut seperti posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas. Pada tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 1.115 posyandu, 46 Puskesmas Pembantu, dan 12 Puskesmas. Tabel 2.60 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Kesehatan No. Tahun Posyandu Puskesmas Pembantu Puskesmas 1 2025 980 41 10 75 No. Tahun Posyandu Puskesmas Pembantu Puskesmas 2 2030 1.024 43 11 3 2035 1.061 44 11 4 2040 1.092 45 11 5 2045 1.115 46 12 Sumber: analisis, 2023 Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya industri kesehatan. Selain puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di level masyarakat, pengembangan rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan berkualitas perlu menjadi prioritas jangka panjang untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor kesehatan ini. Jika dibandingkan dengan data Tahun 2022, ketersediaan posyandu sudah terlampaui yakni sebanyak 1.435 buah. Adapun kebutuhan puskesmas dan pustu masih terdapat gap sebesar 21 buah di mana jumlah puskesmas Tahun 2022 sebanyak 37 buah, sedangkan pustu masih belum tersedia, menurut analisis SNI 03-1733-2004 hanya dibutuhkan 12. Hal ini mengingat bahwa karena pendekatannya perkotaan, SNI 03-1733-2004 tidak mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, jarak dan aksesibilitas di suatu kabupaten. Oleh karena itu, wajar apabila terdapat perbedaan antara hasil analisis dengan yang tersedia saat ini. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar pelayanan minimal termasuk kebutuhan sumber daya manusianya. Untuk menunjang kinerja puskesmas, perlu juga dibangun puskesmas pembantu yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, untuk pemerataan pelayanan kesehatan ke masyarakat, perlu juga dibangun Rumah Sakit terutama di wilayah timur. 2.6.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Perdagangan Sarana perdagangan ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Pada Tahun 2045, dibutuhkan pasar lingkungan sebanyak 46 buah 76 dan pasar/pusat perbelanjaan sebanyak 12 buah. Tabel 2.61 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Perdagangan No. Tahun Pasar lingkungan pasar / pusat perbelanjaan 1 2025 41 10 2 2030 43 11 3 2035 44 11 4 2040 45 11 5 2045 46 12 Sumber: analisis, 2023 2.6.6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah pula potensi timbulan sampah yang dihasilkan. Pada Tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 3 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan 46 Tempat Penampungan Sementara di tingkat desa/kelurahan. Saat ini di terdapat 1 (satu) buah TPA yakni TPA Ciniru di Kecamatan Jalaksana. Meskipun demikian, terdapat kebijakan pemerintah yang melarang pembangunan TPA baru sehingga prasarana yang masih perlu disediakan hingga Tahun 2045 yaitu TPST sebanyak 2 buah. Tabel 2.62 Proyeksi Kebutuhan TPA atau TPST No. Tahun TPS TPA/TPST 1 2025 41 3 2 2030 43 3 3 2035 44 3 4 2040 45 3 5 2045 46 3 Sumber : analisis,2023 Meskipun dibutuhkan TPA, akan tetapi kebijakan Pemerintah saat ini sudah tidak lagi menganjurkan membangyn TPA baru sehingga yang diperlukan adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu 77 tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilihan, pengumpulan, pengolahan dan pemroresan akhir sampah. Diperlukan upaya maksimal untuk melakukan pengurangan sampah mulai dari hulu (rumah tangga) serta mengoptimalkan TPS, TPS3R dan bank sampah. Perda No. 4/2010 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan setiap individu atau badan usaha pengguna persil perumahan untuk membangun TPS dan setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk menyediakan dan/atau melakukan pengolahan sampah. Saat ini sudah ada 40 TPS3R dan 52 Bank Sampah. 2.6.7 Proyeksi Kebutuhan Terminal Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sangat dibutuhkan oleh masayarakat untuk kegiatan mobilisasi orang ataupun barang. Salah satu sarana LLAJ yang sangat dibutuhkan dalam pergerakan orang maupun barang yaitu terminal. Pada Tahun 2045 dibutuhkan sebanyak 12 terminal untuk mendukung mobilitas penduduk. Selain kebutuhan dari sisi kuantitas, infrastruktur dan fasilitas terminal yang dirancang untuk 20 tahun ke depan membutuhkan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem informasi digital. Selain itu, keberadaan terminal juga harus mampu mendukung jaringan transportasi massal yang menghubungkan daerah dengan kabupaten dan kota di sekitarnya, terutama Kota Cirebon. Adanya jaringan transportasi kereta di Kota Cirebon harus diimbangi dengan keberadaan transportasi pengumpan (feeder) yang berkualitas dan dapat menjangkau hingga pelosok daerah. Saat ini sudah terdapat 11 terminal yang terdiri dari 1 terminal wisata terpadu dan 10 terminal angkutan orang/barang. Optimalisasi terminal masih menjadi tantangan tersendiri di tengah semakin berkembangnya transportasi online. Tabel 2.63 Proyeksi Kebutuhan Terminal No. Tahun Terminal 1 2025 10 2 2030 11 3 2035 11 4 2040 11 78 No. Tahun Terminal 5 2045 12 Sumber : analisis, 2023 2.6.8 Proyeksi Kebutuhan Pangan Pokok Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanat undang-undang menyebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Seiring dengan berjalannya waktu dengan adanya pertambahan penduduk, kebutuhan penyediaan pangan yang cukup akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang intensif dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka menuju Kemandirian Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Namun pada bab ini pembahasan difokuskan pada proyeksi penyediaan pangan pokok mayoritas penduduk, yaitu Beras. 79 Tabel 2.64 Proyeksi Kebutuhan Beras Tahun Jumlah Penduduk* Rata-Rata Konsumsi Beras Perkapita Per Tahun** (Kg/Orang/Thn) Kebutuhan Beras (Ton) Kebutuhan Lahan (Ha) Ketersediaan Lahan*** (Ha) 2025 1.225.493 100,90 123.652 15.987 26.522 2030 1.279.432 100,90 129.095 16.743 25.229 2035 1.326.675 100,90 133.862 17.381 24.000 2040 1.364.720 100,90 137.700 17.882 22.830 2045 1.394.061 100,90 140.661 18.260 21.718 Sumber Data : * BPS Kabupaten Kuningan ** Buku Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2022, Pusdatin Kementan 2022 *** Asumsi Alih Fungsi Lahan sebesar 1% per Tahun Untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk Daerah Tahun 2045 sedikitnya diperlukan 140.661 ton beras dengan asumsi rata-rata konsumsi beras per kapita per tahunnya tetap seperti angka tahun 2022, yaitu sebesar 100,9 kg/kapita/tahun. Kebutuhan ini dapat bertambah seiring dengan kenaikan rata-rata konsumsi per kapita. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras dengan adanya upaya diversifikasi pangan, sehingga angka rata-rata konsumsi beras per kapita dapat ditekan. Diversifikasi pangan merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Permintaan pangan yang semakin meningkat juga perlu diantisipasi dengan memastikan ketersediaan lahan pangan. Tekanan terhadap lahan pangan dapat mempengaruhi terhadap produksi pangan di samping faktor-faktor lain seperti menurunnya tingkat kesuburan tanah dan faktor iklim. Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, ketersediaan lahan pangan secara luasan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan. Namun harus diperhatikan tidak semua lahan pangan merupakan lahan yang sepanjang tahun bisa ditanami. Data tahun 2022 menunjukan bahwa terdapat 8.948 ha lahan pangan merupakan lahan tadah hujan artinya sumber air hanya diperoleh dari besarnya curah hujan yang ada. Kondisi ketidakstabilan cuaca dan iklim akibat memburuknya pemanasan global dapat menyebabkan penurunan 80 produktivitas pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga produktivitas pertanian, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kualitas, kuantitas, serta ketersediaan lahan pertanian pangan sekaligus memitigasi dan beradaptasi dengan kondisi perubahan iklim. Tabel 2.65 Luas Realisasi Tanam Komoditas Padi Tahun 2022 IRIGASI TADAH HUJAN Luas Realisasi Dalam Satu Tahun Jumlah Luas Realisasi Dalam Satu Tahun Jumlah Ditanam Padi Tidak ditanami padi Ditanam Padi Tidak ditanami padi Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Ditanami Tan lainnya Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Ditanami Tan lainnya 428 5.761 11.961 231 18.381 3.068 4.890 689 301 8.948 LUAS TOTAL Luas Realisasi Dalam Satu Tahun Jumlah Ditanam Padi Tidak ditanami padi Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Ditanami tanaman lainnya 3.496 10.651 12.650 532 27.329 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar luas lahan sawah irigasi dapat ditanami hingga tiga kali musim tanam. Hal ini menandakan bahwa produktivitas pertanian cukup tinggi dan diproyeksikan akan dapat mencukupi kebutuhan pangan baik di lingkup daerah maupun nasional. Tren ini harus dijaga dengan melakukan proteksi dari alih fungsi lahan serta meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian sehingga dapat mencapai kedaulatan pangan. 81 2.6.9 Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangannya. Data Tahun 2022, dari 376 desa, 50 desa masuk dalam prioritas 1 (13,30 %), 72 desa prioritas 2 (19,15 %) dan 71 desa prioritas 3 (18,88 %). Gambaran lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 10 berikut. Berdasarkan data tersebut berarti pada tahun 2022 masih terdapat 193 desa (51,33 %) yang masuk dalam prioritas penanganan penyediaan sarana dan prasarana penyedia pangan. Tabel 2.66 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas Prioritas Rasio Jumlah Desa Persentase 1 >= 0,0229 50 13,30% 2 > 0,0229 - 0,0348 72 19,15% 3 > 0,0348 - 0,0467 71 18,88% 4 > 0,0467 - 0,0653 90 23,94% 5 > 0,0653 - 0,0897 38 10,11% 6 > 0,0897 55 14,63% Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 2.6.10 Akses Terhadap Akses Air Bersih Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. 82 Tabel 2.67 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih berdasarkan Skala Prioritas Prioritas Range Jumlah Desa Persentase 1 2 3 4 5 6 >= 0,2736 0,1117 -< 0,2736 0,0331 -< 0,1117 0,0069 -< 0,0331 0,0018 -< 0,0069 < 0,0018 66 56 73 84 52 45 17,55 14,89 19,41 22,34 13,83 11,97 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 2.6.11 Akses Tenaga Kesehatan Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Tabel 2.68 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa Berdasarkan Skala Prioritas Prioritas Range Jumlah Desa Persentase 1 2 3 4 5 6 >= 2,7814 1,5313 -< 2,7814 0,8263 -< 1,5313 0,3698 -< 0,8263 0,1888 -< 0,3698 < 0,1888 60 60 70 71 66 49 15,96 15,96 18,62 18,88 17,55 13,03 Sumber : Dokumen RSVA, 2021. 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 2.7.1 Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. 83 RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, terdapat dua acuan yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan syarat: SELARAS. Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi dan investasi di daerah. Sebagai peraturan daerah, RTRW juga memiliki kepastian hukum. Sedangkan RPJPD memberi payung konseptual bagi pembangunan secara aspasial. RPJPD berbicara boleh tidaknya pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada RTRW. Penerjemahan RTRW dalam rencana pembangunan tercantum dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Kedua dokumen tersebut saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program utama, pembiayaan dan lokasi program. RTRW dan RPJPD memiliki dimensi waktu yang sama yaitu 20 tahun dan kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Saat ini dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, visi dan misi kepala daerah yang nantinya dijabarkan ke dalam RPJMD hanya diarahkan agar sesuai dengan RPJPD, maka secara otomatis visi dan misi kepala daerah juga harus mengacu pada RTRW. Untuk itu, sinergi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi/penyelarasan antara RTRW dengan RPJPD mutlak dibutuhkan sebagai acuan seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan. Penyelarasan dimaksud juga menjadi sangat strategis dilakukan seiring dengan momentum pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024 dan berakhirnya masa RPJPD di Tahun 2025, serta Revisi RTRW pasca Undang-Undang Cipta Kerja dimana seluruh daerah akan menyusun RPJPD dan Revisi RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun, dalam kenyataannya antara Rencana Tata Ruang dan 84 Rencana Pembangunan sering tidak sinergi. Padahal, sinergi kedua rencana tersebut dapat membuat proses penyusunan menjadi lebih efektif dan efisien. Tata ruang sebagai panglima pembangunan sektoral dan wilayah saat ini masih belum selaras dengan rencana pembangunan RPJPD. Berdasarkan hasil quick riset dari 28 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota dari perwakilan tiap pulau yang dilakukan secara sampling oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri Tahun 2022, RPJPD dan RPJMD masih kurang selaras dengan RTRW, dimana tingkat keselarasan antara RPJPD dengan RTRW sebesar 58%. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor diantaranya belum adanya juknis penyelarasan RPJPD dengan RTRW, terdapat perbedaan periodisasi waktu antara RPJPD dengan RTRW, dan belum optimalnya kapasitas SDM pada Perangkat Daerah yang memahami tata ruang sehingga ketergantungan terhadap konsultan dengan target tertentu sangat tinggi [Setiawati, 2023]. Dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD penting diselaraskan dengan tujuan, kebijakan dan strategi dalam muatan RTRW agar terpadu dan pemanfaatan ruang menjadi harmonis dengan pembangunan sektoral, serta dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang. Manfaat rencana tata ruang wilayah antara lain mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkualitas. RTRW perlu diintegrasikan dan berperan memberikan norma, batasan dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya. RTRW juga menjadi acuan/pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana program pembangunan di daerah, RPJPD sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRW nantinya juga perlu ditindaklanjuti dengan rencana detail sebagai dasar bagi daerah dalam memberikan izin- izin pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan. Harmonisasi antara RTRW dengan RPJPD akan menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 85 2.7.2 Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah serta Program/Proyek Strategis Berdasarkan amanat regulasi dan Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045, daerah memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa Barat bagian timur. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diataranya letak geografis yang strategis di antara wilayah Cirebon, Majalengka, dan Ciamis serta memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata dan memiliki potensi industri yang cukup besar, terutama industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. A. Identifikasi dan Analisis Pusat Purtumbuhan Pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut dapat dikembangkan melalui program strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah secara signifikan, antara lain dengan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan Pengembangan pariwisata. Berikut pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
77. 1.Pusat Pertumbuhan Wilayah Perkotaan Kecamatan Kuningan, Ciawigebang, Cilimus, Luragung, dan Mandirancan merupakan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan yang memiliki wilayah pelayanan kabupaten. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah perkotaan di daerah dapat dilakukan melalui program/proyek strategis berikut:
a.Pembangunan jalan tol Kuningan-Cirebon: Jalan tol ini akan menghubungkan daerah dengan Cirebon, sehingga akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
b.Pengembangan kawasan wisata: Pengembangan kawasan wisata perkotaan akan mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah.
1. 2.Pusat Pertumbuhan Wilayah Pedesaan Cibingbin, Cidahu, Cigugur, dan Darma, dan wilayah pedesaan lainnya merupakan pusat pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah pedesaan di daerah dapat dilakukan melalui program/proyek strategis kawasan perdesaan sebagai 86 berikut:
a.Pengembangan infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
b.Pengembangan pertanian dan perkebunan: Pengembangan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
c.Pengembangan pariwisata: Pengembangan pariwisata alam dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan program/proyek strategis tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. B. Proyek Strategis Daerah
1. 1.Kawasan Rebana Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan Rebana merupakan Kawasan pengembangan baru yang meliputi 7 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Konsep Pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menggunakan konsep Integrasi, Inovatif, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, kemudian di kembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan pengembangan polysentric smart region merupakan struktur ruang yang didalamnya terdapat kawasan perkotaan inti (Growth Pole) dan kawasan perkotaan sekitarnya (Growth Foundation). Growth Pole di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aero City, Kota Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing dari masing-masing wilayah. Untuk Growth Foundation di Kawasan Rebana terdiri dari pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil Menengah (SIKM) yang ada di Kawasan Rebana. Kawasan Metropolitan Rebana memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh dari Kawasan Metropolitan Rebana: 87
a.Peningkatan perekonomian, Kawasan Metropolitan Rebana diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Hal ini akan membuka peluang untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomiannya. Daerah memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi-potensi tersebut dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan.
b.Peningkatan infrastruktur, Pembangunan infrastruktur di Kawasan Metropolitan Rebana, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, akan memberikan manfaat bagi daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke pusat-pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.
c.Peningkatan kualitas hidup, Pembangunan di Kawasan Metropolitan Rebana akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Potensi pengembangan di daerah yang dapat memanfaatkan Kawasan Metropolitan Rebana:
a.Pengembangan pariwisata, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.
b.Pengembangan industri, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan dan menarik investor.
c.Pengembangan pertanian, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya Kawasan Metropolitan Rebana, potensi pertanian daerah dapat lebih dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut ini rencana pengambangan kawasan rebana di daerah:
1. 1.Pembangunan jalan alternatif Cirebon-Ciamis (segmen Cipasung- Cikijing-Panawangan) untuk mendukung aksibilitas BIJB Kertajati dan jalur logistik Cisundawu-Ciamis 88
2. 2.Pengembangan jalan Lingkar Timur-Selatan untuk mendukung konektivitas jalan poros Tengah pada jalur Nasional Pantura, Pansela dan Tol Cipali
3. 3.Peningkatan ruas jalan Cipasung-Subang-Cilebak-Cilacap untuk meningkatkan aksebilitas wilayah Selatan yang terisolir, untuk membuka peluang jalur alternatif ekonomi baru dari Cilacap menuju Ciayumajakuning dan BIJB Kertjati.
4. 4.Pembangunan SPAM Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan- Cirebon-Brebes, daerah merupakan kabupaten pendukung pemasok air minum di Kawasan Rebana.
5. 5.Daerah sendiri mempunyai keunggulan dan potensi pada sektor pariwisata melaksanakan pembangunan jalan lingkar Cigugur- Cisanta untuk meningkatkan akses menuju obyek wisata Palutungan dan sekitarnya Pemerintah Daerah harus melakukan persiapan yang matang agar dapat memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini meliputi perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan daerah lain, serta dukungan dari masyarakat. Dengan persiapan yang matang, dapat menjadi salah satu wilayah yang paling diuntungkan dari Kawasan Rebana.
6. 2.Wilayah Pengembangan Kawasan Ciayumajakuning Ciayumajakuning adalah salah satu Wilayah Pengembangan (WP) kawasan yang ditargetkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Pembangunan Ciayumajakuning memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi daerah. Berikut adalah beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh dari Ciayumajakuning:
a.Peningkatan Perekonomian, Ciayumajakuning diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Hal ini akan membuka peluang bagi daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomiannya. Daerah memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi-potensi tersebut dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan. 89
b.Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan infrastruktur di Ciayumajakuning, seperti jalan tol, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, akan memberikan manfaat bagi daerah. Infrastruktur tersebut akan memudahkan akses daerah ke pusat-pusat ekonomi dan perdagangan di Jawa Barat dan sekitarnya.
c.Peningkatan kualitas hidup, Pembangunan di Ciayumajakuning akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Potensi pengembangan daerah yang dapat memanfaatkan Ciayumajakuning:
a.Pengembangan pariwisata, Daerah memiliki potensi pariwisata yang besar, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi pariwisata daerah dapat lebih dikembangkan dan dipromosikan ke wisatawan domestik dan mancanegara.
b.Pengembangan industri, Daerah memiliki potensi industri yang besar, seperti industri pertanian, industri pengolahan, dan industri kreatif. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi industri daerah dapat lebih dikembangkan dan menarik investor.
c.Pengembangan pertanian, Daerah memiliki potensi pertanian yang besar, seperti pertanian padi, pertanian hortikultura, dan pertanian perkebunan. Dengan adanya Ciayumajakuning, potensi pertanian daerah dapat lebih dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
1. 3.Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 terdapat beberapa proyek diidentifikasi bernilai strategis yaitu yang ada di daerah adalah jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya. Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya diperkirakan akan mulai direncanakan pada periode tahap 1 (2025-2029) . Pembangunan jalan tol Cirebon- Kuningan-Tasikmalaya memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi daerah. beberapa potensi manfaat yang dapat diperoleh daerah dari jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya:
a.Peningkatan aksesibilitas, Pembangunan jalan tol Cirebon- Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan aksesibilitas daerah ke 90 wilayah lain di Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perjalanan dan berbisnis.
b.Peningkatan konektivitas, Pembangunan jalan tol Cirebon- Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan konektivitas daerah dengan wilayah lain di Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
c.Peningkatan pariwisata, Pembangunan jalan tol Cirebon- Kuningan-Tasikmalaya akan meningkatkan pariwisata daerah. Hal ini akan menarik wisatawan domestik dan mancanegara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d.Peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh daerah untuk memanfaatkan potensi jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya:
a.Pengembangan infrastruktur pendukung, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan membutuhkan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana transportasi publik. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan infrastruktur pendukung tersebut agar dapat memanfaatkan potensi jalan tol secara optimal.
b.Pengembangan potensi ekonomi, Pembangunan jalan tol Cirebon- Kuningan-Tasikmalaya akan membuka peluang bagi pengembangan berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, industri, dan pertanian. Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi ekonomi tersebut agar dapat menarik investasi dan meningkatkan perekonomian.
c.Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pembangunan jalan tol Cirebon-Kuningan-Tasikmalaya akan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. 91 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 Permasalahan Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kondisi kesenjangan antara kinerja pembangunan yang diharapkan untuk dicapai dengan realita yang terjadi saat ini. Pembahasan permasalahan daerah didasarkan pada 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. 3.1.1 Permasalahan pada Aspek Geografi Sebagian wilayah rawan terhadap bencana alam. Kondisi geografis wilayah pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat pemberian Tuhan (given). Keberadaannya perlu dikelola secara bijak agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan terhindar dari berbagai kemungkinan bencana yang muncul di kemudian hari. Daerah dianugerahi kondisi alam dan posisi yang strategis untuk pengembangan wilayah. Anugerah tersebut antara lain tanah yang subur untuk pertanian, alam yang indah untuk pariwisata, menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana, berada pada lintasan jalan nasional yang menghubungkan PKN Cirebon dengan wilayah Priangan Timur, dan dekat dengan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). Meskipun demikian, kondisi topografi yang bervariasi serta karakteristik geologi di dalam maupun di sekitarnya menjadikan wilayah daerah tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya bencana alam. Bencana alam yang berpotensi terjadi yaitu gerakan tanah, banjir geomorfologis, letusan gunung api, dan gempa bumi. Bencana gerakan tanah terutama longsor dan banjir geomorfologis dapat terjadi semakin intens seiring dengan terus terjadinya perubahan iklim global (Climate Change). Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian ESDM, wilayah yang berpotensi terjadi gerakan tanah seluas 53.368,90 Ha (44,69% luas wilayah) dengan tingkat kerentanan menengah dan 15.893,92 Ha (13,31% luas wilayah) dengan tingkat kerentanan tinggi. Wilayah rentan gerakan tanah menengah hingga tinggi didominasi pada wilayah perbukitan di bagian selatan dan timur. Sementara itu berdasarkan Peta Kawasan Resiko Bencana, banjir geomorfologis akan 92 muncul terutama saat terjadi curah hujan tinggi periode 25 tahunan yang mengakibatkan luapan air sungai. Wilayah ini mencakup sebagian wilayah di Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi dan Kecamatan Luragung dengan luasan sekitar 2.320,80 Ha. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bencana letusan Gunung api dapat menimpa terutama wilayah di sekitar Gunung Ciremai yang merupakan Gunung api aktif. Wilayah tersebut memiliki luas sekitar 7.197,05 Ha. Aktivitas vulkanik Gunung Ciremai juga dapat menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Selain gempa vulkanik, terdapat beberapa sesar seperti Sesar Cibingbin dan Sesar Subang, namun keduanya teridentifikasi bukan merupakan sesar primer. Artinya gempa yang terjadi pada umumnya merupakan gempa lanjutan dengan episentrum berada di luar daerah. Menurut BMKG (2019), peristiwa gempa dipicu oleh aktivitas Sesar Baribis segmen Ciremai. Dengan adanya kemungkinan berbagai bencana tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan konsep pembangunan tangguh bencana. Selain itu, dengan morfologi daerah yang berbukit yaitu seluas 46 ribu hektar dengan ketinggian yang bervareasi menjadikan potensi kerentanan pergerakan tanah yang cukup tinggi. Potensi ini terletak pada wilayah bagian barat dan selatan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus untuk pembangunan tertama dalam meningkatkan mitigasi bencana terhadap masyarakat. 3.1.2 Permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2022 PDRB per kapita daerah sebesar Rp.24.682.000,- atas dasar harga berlaku dan sebesar Rp.18.450.340,- atas dasar harga konstan. Nilai PDRB per kapita tersebut menempati posisi ketiga terbawah di Provinsi Jawa Barat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan aktivitas ekonomi 93 khususnya pada 5 sektor penyumbang PDRB terbesar. Selain itu, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, pemerintah daerah harus terus meningkatkan lapangan usaha agar serapan tenaga kerjanya tinggi. Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan. Pandemi Covid- 19 telah memberikan dampak yang luar biasa dan mengguncang perekonomian di berbagai wilayah di dunia termasuk di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah saat puncak pandemi mengalami penurunan menjadi 0,11 persen (Tahun 2021). Selain itu, banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat pandemi juga memberi pengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Angka kemiskinan daerah cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2019-2021 mulai dari 11,41 persen di Tahun 2019, menjadi 12,82 persen di Tahun 2020, dan 13,10 persen di Tahun 2021. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pasca pandemi Covid- 19, pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12,76 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan di Jawa Barat dan Nasional yang berturut-turut masing- masing sebesar 7,98 persen dan 9,5 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, persentase kemiskinan di daerah menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat. Tingginya Angka Pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah selalu mengalami peningkatan dari 9,68 persen di Tahun 2019 menjadi 11,68 persen di Tahun 2021. Namun, angka TPT tersebut mengalami penurunan menjadi 9,81 persen di Tahun 2022. Angka ini masih berada di atas rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional yakni masing-masing sebesar 8,31 persen dan 5,86 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, TPT daerah menempati peringkat 6 (enam) tertinggi di Jawa Barat. Di antara penyebab tingginya penggangguran yaitu terbatasnya lapangan usaha, masih rendahnya kompetensi pencari kerja, dan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki para pencari kerja. 94 3.1.3 Permasalahan pada Aspek Daya Saing A. Permaslahan Daya Saing Ekonomi Produktivitas Perekonomian Belum Optimal. Sebagai daerah penyangga wilayah perkotaan, sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki peran yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Daerah. PDRB Daerah di dominasi oleh sektor pertanian walau laju pertumbuhannya mengalami perlambatan, diantaranya dikarenakan produk yang dihasilkan dari sektor pertanian belum diimbangi dengan industri pengolahannya. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi perlambatan laju pertumbuhan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB diataranya pelambatan regenerasi SDM sehingga diperlukan transformasi pertanian konvensional ke pertanian modern. Selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan yang merupakan produk pertanian diperlukan optimalisasi pemanfaatan lahan dan diversifikasi pangan beserta produk olahannya. Kapasitas dan daya saing UMKM masih terbatas. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan hilirasi produk pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakat. Dalam menciptakan hal tersebut masih terdapat masalah yang dihadapi diantaranya minimnya modal usaha UMKM yang berdampak pada terbatasnya kapasitas produksi sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan yang optimal, kurangnya pengetahun pelaku usaha mengenai ilmu manajemen bisnis, pelaku UMKM hanya fokus pada produksi barang dan belum memikirkan bagaimana cara mengekspansi usaha, kurangnya inovasi produk untuk meningkatkan daya saing bisnis dan distribusi pemasaran yang masih terbatas sehingga diperlukan pendampingan dari pemerintah. B. Permasalahan daya saing SDM Belum Optimalnya Pembangunan Sumber daya Manusia. Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM daerah selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, akan tetapi nilai tersebut masih berada di bawah IPM Jawa Barat dan Nasional. Nilai IPM pada Tahun 2022 sebesar 70,16, sedangkan nilai IPM Jawa Barat dan Nasional secara berurutan masing-masing sebesar 73,12 dan 72,91. Menurut data BPS

(2022), pada Tahun 2022 mengalami peningkatan status dari level “sedang” (60 ≤ IPM < 70) menjadi level “tinggi” (70 ≤ IPM < 80). Meskipun 95 demikian, masih menempati peringkat 17 tertinggi di Jawa Barat. Belum Optimalnya Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Di dalam narasi RPJMN Tahun 2020 – 2024 dicanangkan kebijakan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Indikator yang digunakan untuk mengukur. Keberhasilan kebijakan ini yaitu dengan menghitung angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun angkanya masih di bawah 8. Terakhir, pada Tahun 2022 rata-rata lama sekolah hanya 7,88 tahun. Hal ini berarti masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat. Adanya ketimpangan infrastruktur penunjang pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan serta pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu sebaran tenaga pendidik juga harus mendapatkan perhatian untuk membangun pemerataan serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas, manusia yang maju, berakhlak dan memiliki daya saing tinggi. Masih Terdapatnya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting. Kasus gizi buruk sejak Tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada Tahun 2017 persentase gizi buruk pada balita sebanyak 0,26 persen dan angkanya selalu meningkat hingga Tahun 2020 menjadi 0,71 persen. Lalu, pada Tahun 2021 angkanya mengalami penurunan menjadi 0,5 persen. Persoalan yang dihadapi daerah yang merupakan salah satu daerah darurat penanganan stunting di Indonesia. Pada Tahun 2019 persentase balita stunting sebesar 8,39 persen menurun menjadi 6,21 persen di Tahun 2021 dan meningkat lagi pada Tahun 2022 menjadi 6,6 persen berdasarkan data aplikasi e-PPGBM. Penangana kasus balita gizi buruh dan stunting ini memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia yang berkualitas, permasalahan yang dihadapi bidang kesehatan ini adalah bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang update. Selain itu, pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular harus terus dioptimalkan serta difasilitasi dengan jaminan kesehatan nasional. Hal yang terjadi saat ini adalah bahwa keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan tersebut sudah tinggi, namun peran aktif dari masyarakat itu sendiri terhadap kewajiban dalam kepesertaan jaminan kesehatan masih 96 rendah. C. Permasalahan Daya Saing Infrastruktur Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih terdapat ketimpangan antar wilayah baik infrastruktur yang sifatnya pelayanan dasar seperti penyediaan air minum dan sanitasi, diberbagai wilayah dengan kondisi geografis yang berbukit dan pola permukiman yang tersebar masih terbatas dalam penyediaan akses hal ini disebabkan karena biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan pola permukiman yang compact. Untuk infrastruktur penunjang perekonomiaan kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti konektivitas antar wilayah yang belum optimal karena terbentur oleh kondisi geografis, kondisi kemantapan jalan yang belum merata, akses yang belum terkoneksi dengan jalan bebas hambatan, sehingga belum optimal dalam meningkatkan investasi pada sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan. Kondisi sarana prasarana sumber daya air belum optimal dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian hal ini karena masih ditemukan infrastrutur irigasi yang ditemukan dalam keadan rusak, belum optimalnya rehabilitasi dan pembangunan bangunan konservasi air. Penyediaan rumah layak huni belum maksimal. Berdasarkan data, masih terdapat 7.233 unit rumah tidak layak huni pada tahun

2023.Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terkait dengan kemampuan masyarakat dalam menyediakan standar hunian layak. Dengan laju pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045, maka harus diimbangin dengan pemenuhan kebutuhan hunian. Namun masalah yang dihadapi adalah bahwa pendataan rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku. Selain itu identifikasi kawasan dan pemukiman kumuh belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Melihat pada penataan ruang dan wilayah, masih banyak masyarakat bermukim dilokasi yang merupakan kawasan rawan bencana serta dalampemenuhan bantuan perbaikan rumah korban bencana alam tidak dapat dilakukan secara optimal. Maka, hal ini harus menjadi perhatian penting seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu mengakomodir kebutuhan untuk pembangunan daerah. Perencanaan tataruang yang ada belum memuat tentang arah pembangunan dalam pengembangan 97 kawasan peruntukan industri ramah lingkungan sehingga investasi belum dapat dioptimalkan. Sehingga, untuk menjawab permasalahan kemiskinan dan pengangguran, diperlukan regulasi yang dapat mengakomodir pengembangan kawasan industri ramah lingkungan sebagai wujud dari pembangunan yang berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. 3.1.4 Permasalahan pada Aspek Pelayanan Umum Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdsarkan data pada capaian nilai Reformasi birokrasi masih mencapai angka 68,22 dengan predikat “B” hal ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai nilai yang maksimal dengan meningkatkan atau integritas dan kualitas seluruh SDM aparatur pemerintahan diberbagai bidang. 3.1.5 Permasalahan pada Aspek Daya Saing Daerah Terjadinya bonus demografi yang belum diimbangi dengan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan kerja. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi terjadi sejak Tahun 2020 dimana angka beban tanggungan (ABT)/ defendency ratio berada di bawah 50 % yakni 46,3 % di Tahun 2020 dan 46,4 % di Tahun 2021. Bonus demografi ini merupakan peluang sekaligus tantangan apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Adanya bonus demografi dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi beban pembangunan apabila SDM usia produktif memiliki keterampilan dan keahlian yang rendah atau sedikitnya lapangan kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang tidak terserap, semakin banyak pula tingkat pengangguran. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka. 3.2 Telaah Isu/Kebijakan terkait Pembangunan Daerah Dalam penentuan isu strategis daerah dilakukan terlebih dahulu telaah isu dimulai dengan telaahan isu global, isu nasional, isu provinsi dan isu daerah. Sehingga terjadi kesinambungan antara isu yang dihadapi oleh daerah dengan isu-isu yang akan terjadi dalam skala internasional atau global. Berikut ini merupakan telahaan isu-isu yang 98 akan terjadi selama periode 20 tahun kedepan. 3.2.1 Telaah Isu Global Saat ini, isu global yang sedang marak disoroti adalah persoalan lingkungan, mulai dari perubahan iklim hingga krisis SDA karena eksploitasi alam secara berlebih. Karena itu, trend global masih membahas seputar upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, mulai dari dekarbonisasi, pembangunan hijau, sirkular ekonomi hingga digitalisasi. Persoalan tersebut semakin diperkuat oleh Pusat Penelitian Kehutanan Dunia dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) yang menjelaskan bahwa terdapat empat tantangan utama yang dihadapi umat manusia di masa depan, yaitu:
1.Deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati;
2.Kerusakan sistem pangan (termasuk lahan terdegradasi dan sumber air);
3.Perubahan iklim;
4.Rantai pasokan dan nilai yang tidak berkelanjutan. Berangkat dari kerentanan yang menjadi perhatian global tersebut, maka penting bagi daerah untuk turut berkontribusi terhadap upaya mengatasi krisis lingkungan melalui kerangka pembangunan berkelanjutan, yang bukan sekedar berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan kepentingan sosial dan daya dukung lingkungan. 3.2.2 Isu Nasional Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa terdapat beberapa isu dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa yang akan datang, berikut ini merupakan penjelasannya.
1.Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2.Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN);
3.Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai;
4.Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah; 99
5.Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
6.Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
7.Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
8.Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;
9.Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan
10.Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi;
11.Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;
12.Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
13.Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas;
14.Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi;
15.Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
16.Kualitas pendidikan yang masih rendah;
17.Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah;
18.Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah;
19.Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;
20.Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintah masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
21.Belum terimplementasi manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D;
22.ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik 100
23.Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
24.Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar;
25.Beberapa permasalahan terkait integrasi masih terjadi pada partai politik;
26.Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;
27.Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
28.Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan;
29.demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluaan dan hubungan formal kelembagaan;
30.Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan terutama perbatasan;
31.perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan untuk Stabilitas ekonomi makro Indonesia;
32.Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembungan masyarakat;
33.Tingginya laju kehilangan dan rendahnya permanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
34.Ketimpangan antar daerah masih cukup tinggi terutama pulau Jawa dan luar Jawa;
35.Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhan;
36.konektivitas laut dan penyebrangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpangan antar pulau belum optimal;
37.Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementrian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang; 101
38.Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas. 3.2.3 Isu Provinsi Berdasarkan Pengantar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa terdapat 6 isu yang akan dihadapi oleh Jawa Barat dimasa yang akan datang, berikut ini merupakan penjelasannya.
1.Belum stabilnya kondisi geopolitik dan ekonomi global mempengaruhi perekonomian indikator makro;
2.Melambatnya laju pertumbuhan daerah seiring perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan;
3.Semakin memburuknya kondisi lingkungan dampak pemanasan global;
4.Tingginya angka ketergantungan akibat komposisi penduduk usia rentan meningkat 3 kali lipat;
5.Maraknya modernisasi dan urbanisasi di Jabar Utara mengakibatkan peralihan Desa Wisata dan Kampung Adat menuju perkotaan (terganggunya pertanian dan pariwisata);
6.Ketimpangan fiskal antardaerah di Jawa Barat akibat pemekaran wilayah otonomi baru. 3.2.4 Isu Daerah Berdasarkan hasil analisis dari kondisi isu-isu daerah saat ini, berikut ini merupakan penjelasan dari isu-isu yang akan terjadi di masa yang akan datang.
1.Kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi;
2.Belum optimalnya kinerja sektor unggulan daerah di bidang pertanian dan pariwisata;
3.Pengelolaan lingkungan yang belum optimal dalam mendukung konsep daerah konservasi;
4.Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB semakin menurun setiap tahunnya;
5.Pembangunan industri telah diarahkan pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) namun belum terakomodir dalam RTRW; 102
6.Sektor pendidikan berkontribusi besar terhadap PDRB namun kualitas pendidikan masih cukup rendah;
7.SDM yang belum berdaya saing dan masih rendahnya penguasaan IPTEK;
8.Ketimpangan kualitas tenaga pendidik antar daerah;
9.Ketersediaan dan mutu fasilitas kesehatan tidak sebanding dengan kebutuhan;
10.Kapasitas fiskal yang masih rendah;
11.Pembangunan ekonomi daerah yang belum berkelanjutan;
12.Pembangunan daerah yang masih timpang dengan daerah tetangga. 3.3 Isu Strategis Daerah Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena sangat berpengaruh dan menimbulkan dampak yang signifikan pada suatu wilayah. Dalam menentukan isu strategis daerah secara umum didasarkan pada Vision Based dan Problem Based yang dapat mempengaruhi suatu wilayah dari internal dan eksternal daerah dengan mempertimbangkan Aspek-aspek dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan visi dan tantangan pembangunan yang ada, isu strategis daerah Tahun 2025-2045, sebagai berikut:
1.Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Kemiskinan dan kerentanan sosial masih menjadi isu mendasar yang penting untuk diselesaikan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemiskinan ditandai dengan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap kerja layak, tingkat pendapatan yang masih rendah, serta pengangguran. Sedangkan kerentanan sosial berhubungan dengan potensi terjadinya konflik sosial, melemahnya bangunan kepekaan sosial, ketidakadilan gender serta eksklusi sosial yang perlu diatasi. Pilihan kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai isu strategis akan terkait erat dengan berbagai sektor yang akan menjadi isu strategis dalam pembangunan, mulai dari penguatan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. 103
2.Tatakelola Pemerintahan yang baik dan demokratis Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan untuk penguatan pelayanan publik, dibutuhkan kinerja pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien dan tangkas/lincah (agile). Hal ini dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, pencatatan sipil, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk bagi kelompok rentan dan marginal. Sumber daya birokrasi pemerintahan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga mendukung bukan hanya pelayanan terhadap masyarakat, melainkan juga memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya inovasi-inovasi lokal. Inovasi pemerintah dibutuhkan untuk menciptkan ekosistem yang kondusif untuk membangun budaya produktif masyarakat, sehingga karakter pemerintahan yang responsif dan terbuka perlu dibangun.
3.Kualitas dan Daya Saing SDM Keberhasilan pembangunan SDM akan mempengaruhi peningkatan produktivitas masyarakat di sektor pertanian, pairiwisata dan industri. Pembagunan SDM dilakukan untuk menciptakan SDM yang berkarakter, terampil, produktif dan berdaya saing, melalui pendekatan pendidikan akademik, agama, sosial, budaya dan teknologi. Peningkatan SDM tidak sebatas hanya menyasar dunia pendidikan formal, melainkan juga memperkuat aktor strategis, diantaranya: birokrasi pemerintah, pemerintah desa, kelompok-kelompok sosial budaya, lembaga kemasyarakatan di desa, dan kelompok sektoral lainnya. Pendidikan formal, informal dan nonformal akan menjadi arena strategis untuk mendukung penguatan SDM masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga akan menyasar peningkatan kualitas kesehatan, keterampilan, ketahanan keluarga, ketahanan sosial dan budaya.
4.Peningkatan produktivitas sektor pertanian Pertanian sebagai sektor unggulan daerah masih cukup rendah produktivitasnya sehingga mempengaruhi PDRB. Sektor pertanian masih berpeluang cukup besar untuk digerakkan sebagai penopang ekonomi kabupaten dengan target membangun kedaulatan pangan untuk 104 kesejahteraan petani, serta meningkatkan PDRB. Peningkatan produktivitas pertanian akan ditempuh melalui diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi dan pengolahan produk pertanian. Isu strategis di sektor pertanian juga akan bersinergi dengan sistem pendidikan yang harapannya dapat menyasar usia anak maupun remaja sehingga persoalan regenerasi petani dapat diselesaikan dengan pendekatan pendidikan berbasis teknologi pertanian.
5.Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas berpotensi mendukung produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan bukan hanya ruang hidup melainkan juga penghidupan masyarakat, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting memberi warna bagi pembangunan infrastruktur daerah, sehingga dapat mengurangi degradasi lingkungan karena massifnya pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini juga perlu diarahkan untuk mendukung penguatan sektor unggulan daerah, yaitu: pertanian, pariwisata dan industri. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan lingkungan yang lestari.
6.Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Saat ini masih banyak SDA yang belum dikelola secara maksimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan SDA selain penting untuk mendukung kedaulatan pangan, juga sangat potensial mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas dan desa yang selama ini sudah mulai tumbuh namun belum merata. Masih banyak SDA yang perlu dikelola untuk mendukung produktivitas masyarakat, khususnya di perdesaan. Pengelolaan SDA berbasis komunitas dan desa perlu mendapat perhatian penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 105
7.Pengembangan Industri Hijau Pengembangan sektor industri menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian guna membangun iklim investasi. Namun pengembangan sektor industri perlu memperhatikan kebijakan daerah yang memiliki komitmen sebagai daerah konservasi, sehingga kebijakan terkait dengan pengembangan industri harus berperspektif ramah lingkungan (industri hijau) yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Pengembangan industri hijau perlu memperhatikan, antara lain: pengembangan industri yang ramah lingkungan, efektif dan efisien, energi terbarukan, serta teknologi karbon rendah. Karena itu, beberapa strategi yang dapat ditempuh, misalnya: meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, membangun sistem 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery), modifikasi peralatan dan teknologi, maupun proses produksi yang efektif dan efisien.
8.Penguatan Teknologi dan Pengembangan Inovasi Tantangan yang cukup serius salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dan minimnya inovasi baik di tingkat pemerintah daerah, desa maupun masyarakat. Dokumen ini perlu memberikan perhatian serius dalam mendorong upaya penguatan teknologi dan pengembangan inovasi khususnya di sektor unggulan (pertanian, pariwisata dan industri) sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pemanfaatan teknologi dan inovasi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya (SDA dan SDM). Dunia pendidikan dan dunia usaha harus mampu beradaptasi dengan lompatan teknologi yang cukup cepat, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi kreatif yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten untuk tumbuh dan berkembang. 106 4 VISI DAN MISI DAERAH 4.1 RPJPN 2025-2045 Sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 telah disusun 5 sasaran Visi, 8 Misi (agenda), 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang secara utuh mencerminkan Semangat Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045. 4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045 Visi Abadi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat visi abadi yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pembangunan periode sebelumnya. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.
1.Berdaulat Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia 107 sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
2.Maju Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di Kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap Gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
3.Berkelanjutan Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan Pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup Masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, Kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. 4.1.2 Misi Berangkat dari Visi yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (agenda pembangunan) terdiri atas:
1.Transformasi sosial, merupakan agenda untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2.Transformasi ekonomi, merupakan agenda untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, parawisata ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. 108
3.Tranfomasi tata kelola merupakan agenda untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4.Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, merupakan agenda untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan agenda untuk memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga berkelanjutan sumber daya alam.
6.Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan merupakan agenda untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supreMisi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7.Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan agenda untuk pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8.Kesinambungan pembangunan merupakan agenda untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaannya efektif serta pembiayaan pembangunan. 4.1.3 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (Game Changer). Terdapat 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) untuk Transformasi Indonesia, adalah sebagai berikut : 109
1.Transformasi sosial

a.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
b.Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dan abadi pendidikan.
c.Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan.
d.Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
e.Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
1. 2.Transformasi Ekonomi
a.Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
b.Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, pada teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
c.Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
d.Superplatfrom untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
e.Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
f.Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
1. 3.Transformasi Tata Kelola
a.Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi manajemen ASN ( terutama single salary dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
b.Penguatan integritas partai politik.
1. 4.Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
a.Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi kelembagaan Kejaksaan sebagai advocaat generaal. 110
b.Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
c.Transformasi perencanaan dan fiskal: pembangunan berbasis resiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
d.Informasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
1. 5.Ketahanan sosial budaya dan ekologi
a.Penguatan karakter dan jati diri bangsa
b.Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
c.Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (food, energy, water) 4.2 RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-245 4.2.1 Visi Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan”. Visi provinsi Jawa Barat Tahun 2045 merupakan keberlanjutan dari Visi Provinsi Jawa Tahun 2005-2025 : “Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia” yang mentargetkan unggul 2025 dikancah Nasional dan pada tahun 2045 pada tingkat internasional.
1. 1.Termaju, merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.
2. 2.Berdaya Saing Dunia, merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang.
3. 3.Berkelanjutan, merupakan kondisi pembangunan dengan mempertimbangan pembangunan berkelanjutan yang dicirikan dengan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. 111 4.2.2 Misi Berdasarkan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 dapat diterjemahkan kedalam 8 (delapan) misi agar dapat memastikan tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut ini merupakan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045:
4. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Dan Berdaya Saing, merupakan agenda dalam upaya mengembangkakan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing dengan menggabungkan aspek moralitas dan professional dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.
5. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif, merupakan agenda dalam upaya mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif untuk menciptakan pertumbahan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yg kurang beruntung;
6. 3.Menguatkan Tata Kelola yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif, merupakan agenda dalam upaya menguatkan tata kelola pemerinntahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima;
7. 4.Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah, merupakan agenda dalam upaya mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan denga iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat;
8. 5.Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan, merupakan agenda dalam upaya mewujudkan masyarakat madani berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk membentuk masyakarat inklusif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, keragaman sosial budaya, kemajuan, dan peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup.
9. 6.Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif, merupakan agenda dalam upaya meningkatkan infratruktur wilayah yang merata dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan antar 112 wilayah dan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur.
10. 7.Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas, merupakan agenda dalam upaya mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas untuk mencipktakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, merupakan agenda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditujukan agar pertahapan periode pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan. 4.3 RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045 4.3.1 Visi Visi pembangunan daerah di tahun 2045 adalah: “Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG)”. Visi tersebut adalah upaya dalam mendukung Provinsi dan Negara untuk mewujudkan daerah yang mandiri, maju dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki pada sektor Pertanian dan Pariwisata. Tabel 4.3 Penyelarasan Visi RPJPD 2025-2045 NO VISI RPJPN 2025-2045 VISI RPJPD PROVINSI 2025-2045 VISI RPJPD KAB/KOTA2025-2045 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, Dan Berkelanjutan Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan Dan Berdaya Saing (GEMILANG) Kuningan Gemilang adalah visi dan semangat pembangunan yang meyakini pencapaian gemah ripah, maju berkelanjutan, dan berdaya saing disemua sektor pembangunan untuk menjadi bagian dari keunggulan Indonesia Emas 2045. Berikut penjelelasan visi Kuningan Gemilang 2045 :
12. 1.Gemah Ripah, mengamanatkan pembangunan yang selaras dengan nilai kelestarian alam, mampu menyediakan sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. 113
13. 2.Maju Berkelanjutan, mengamanatkan pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan lokal untuk mampu bersaing secara global, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sinergi dan klaborasi.
14. 3.Berdaya Saing, mengamanatkan pembangunan yang mampu membentuk sumber daya manusia unggul secara utuh, lahir dan bathin, iman dan akal, membangun masyarakat yang harmonis dan agamis berakhlaqul kharimah. Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah di tunjukkan dengan ketercapaian dari 5 (lima) sasaran visi daerah yaitu:
15. 1.Peningkatan Pendapatan per kapita
16. 2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yang diukur dengan
17. 3.Peningkatan daya saing daerah;
18. 4.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
19. 5.Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca. Berikut ini merupakan tabel penyelarasan sasaran visi Daerah, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045 beserta target dari setiap indikatornya: 114 Tabel 4.69 Penyelarasan Sasaran Visi, Indikator beserta Target Daerah, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 1 Pendapatan per kapita setara negara maju
a.GNI Per Kapita (US$) 5,500 30,300 Peningkatan Pendapatan per kapita
a.PDRB per kapita (Rp Juta) 57,41 - 57,77 273,17 - 325,25 Peningkatan Pendapatan per kapita PDRB per kapita (Rp. Juta/Kapita) 29,09 – 29,45 63,2 – 115,28b. Kontribusi PDB Maritim (%) 7.6 15
b.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 48,19 186.06
c.Kontribusi PDB Manufaktur (%) 20.8 28
c.Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 41,87 – 42,00 46,43 – 47,60 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) 2,22 2,24 2 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
a.Tingkat Kemiskinan (%) 6,0 - 7,0 0,5 - 0,8 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 5,58- 6,46 0,09 - 0,34 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 10,42- 11,5 0,16 – 1,05
b.Rasio Gini (indeks) 0,379 - 0,382 0,377 - 0,320 Rasio gini (Indeks) 0,383 – 0,390 0,357 – 0,380 Gini Rasio (indeks) 0,34 - 0,347 0,313 - 0,336
c.Kontribusi PDRB KTI (%) 21,5

(2022)28.5 Kontribusi PDRB Provinsi (%) 12.72 10.77 Kontribusi PDRB Kabupaten/kota (Persen) 1,23 1,28
1. d.Laju Pertumbu han Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,96 – 5,37 5,07- 6,27 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,18 – 5,71 5,48 – 6,68 115 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Ekonomi 3 Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat Global Power Index (peringkat) 34
(2023)15 besar Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat Indeks Daya Saing Daerah 3,87 5,00 Peningkatan daya saing daerah Indeks Daya Saing Daerah 3,51 4,51 4 Daya saing sumber daya manusia meningkat Indeks Modal Manusia (indeks) 0,54
(2022)0.73 Peningkatan daya saing sumber daya manusia Indeks Modal Manusia 0,55 0,72 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 71,43 77,50 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38.6 93.5 Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 6,61 75,84 Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar) 7,14 15,52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 64,06 72,08 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 68,16 73,2 116 4.3.2 Misi Berdasarkan Visi Daerah pada Tahun 2045 agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan maka telah disusun 8 (delapan) misi daerah sebagai acuan dalam pencapaian target daerah. Berikut ini merupakan misi daera Tahun 2045:

1.Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa. Dalam kurun 20 tahun, akan dapat mencapai kualitas sumber daya manusia yang dapat berkinerja dan berkontribusi dengan kompetensi dan keterampilan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal. Di masa depan, mampu mewujudkan perekonomian yang kuat, stabil sehingga dapat menghadapi tekanan eksternal berbasis potensi dan keunggulan lokal. Ekonomi daerah dibangun dengan fokus utama pada sektor unggulan yang dimilki yaitu sektor pertanian dan pariwisata dengan mewujudkan industrialiasi hijau dan berkelanjutan. Pemerintah daerah di masa depan harus menjadi garda terdepan sebagai daerah yang berdaulat di sektor pangan melalui kapasitasnya dalam pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang berkualitas, bergizi, dan sesuai dengan kearifan lokal. Selain itu, daerah akan memiliki kemandirian pangan dengan mengembangkan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan serta mengembangkan diversifikasi pangan.
3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan. Pemerintah daerah di masa depan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang responsif dan transparan. Tata kelola pemerintahan di masa mendatang harus mampu mendorong layanan publik yang partisipatif, akuntabel, dan profesional untuk kesejahteraan masyarakat.
4.Meningkatkan keadilan , integritas dan kondusifitas daerah. Dengan mendorong industry hijau berkelanjutan, Pemerintah daerah dalam 20 tahun mendatang harus mengedepankan upaya dalam penegakan hukum, menjaga integritas dan mewujudkan 117 keamanan dan ketertiban umum. Ekses negative dari pembangunan dapat diminimalisir melalui strategi dan pendekatan yang intens teradap masyarakat sehingga dapat terciptanya harmonisasi pembangunan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
5.Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan. Sejalan dengan potensi yang kuat di sektor wisata alam dan wisata perdesaan, ke depan Pemerintah daerah akan mewujudkan misinya sebagai daerah yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata. Sumber daya masyarakat harus mempertahankan nilai, norma dan budaya dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berwawasan lingkungan dengan menekankan pada prinsip berkelanjutan dan inklusif sehingga dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.
6.Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Pada Tahun 2045 nanti, pemerintah dapat hadir untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat berkembang dan tidak ada daerah yang tertinggal sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Infrastruktur yang inklusif dapat dibangun di seluruh wilayah mulai dari tingkat desa termasuk daerah perbatasan guna meningkatkan aksesibilitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
7.Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas. Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang bekualitas yang terdiri dari Pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, Kemanan dan ketertiban, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dengan adil tanpa terkecuali. Pemerintah Daerah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga peningkatan kualitas SDM yang maju dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur daerah pada masa yang akan datang akan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antaran aspek sosial, ekonomi, 118 lingkungan dan tata kelola dengan memfokuskan pada pengembangan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Industri Hijau yang dikembangkan akan menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara lestari dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam proses produksinya. Berikut ini merupakan tabel penyelarasan sasaran Misi Daerah, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045: 119 Tabel 4.70 Penyelarasan Misi Daerah, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2045 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Kelompok Agenda/Misi Agenda/Misi Misi Misi 1 Transformasi Indonesia Transformasi social Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa 2 Transformasi ekonomi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal 3 Transformasi tata kelola Menguatkan Tata Kelola yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan 4 Landasan Transfromasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah Meningkatkan keadilan , integritas dan kondusifitas daerah 5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan 6 Kerangka Implementasi Transformasi Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan 7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas 120 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Kelompok Agenda/Misi Agenda/Misi Misi Misi ramah lingkungan 8 Kesinambungan pembangunan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan 121 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan slama 20 (dua puluh) tahun untuk mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan RPJPD menyajikan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Tahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang periode 2025 - 2045 terbagi menjadi 4 (empat) periode yaitu Tahap I (2025 - 2029), Tahap II (2030 - 2034), Tahap III (2035 - 2039), dan Tahap IV (2040 - 2045). Setiap periode 5 (lima) tahunan tersebut memiliki arah kebijakan yang diharapkan dapat memberi penekanan fokus pembangunan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG). Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah disusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan:
1.Visi dan misi daerah
2.Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)
3.Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
4.Rencana tata ruang wilayah (RTRW)
5.Kondisi dan potensi daerah Berikut ini merupakan tahapan pembangunan RPJPD 2025-2045: 5.1.1 Tahapan Pertama Fondasi (2025-2029): Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata dan SDM. Pada tahap pertama ini menitikberatkan pada peningkatan inovasi dan produktivitas pertanian, pariwisata, dan SDM. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:
1.Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan,pendidikan dan jaminan sosial untuk semua
2.Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat 122
3.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4.Penyelenggaraan transformasi tata kelola ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah;
5.Penguatan nilai kebudayaan dan berwawasan lingkungan;
6.Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan
7.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
8.Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. 5.1.2 Tahap Kedua Akselerasi (2030-2034): Mengembangkan Industri Pertanian dan Pariwisata. Selanjutnya, tahap kedua menitikberatkan pada pengembangan industri pertanian dan pariwisata. Upaya akselerasi pembangunan ini, meliputi:
1.Pembangunan sumber daya manusia produktif, berdaya saing berlandaskan iman dan bertaqwa;
2.Peningkatan Kualitas, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan pariwisata, serta perluasan potensi pertumbuhan ekonomi;
3.Peningkatan fungsi kelembagaan resposif dan kolaboratif yang efektif dan memiliki integritas dalam pengembangan sektor unggulan;
4.Penguatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkrit untuk mewujudkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah;
5.Penguatan nilai-nilai nilai budaya dalam membentuk Karakter dan Jati Diri dalam Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6.Akselerasi pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
7.Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas;
8.Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. 123 5.1.3 Tahapan Ketiga Pemantapan (2035-2039): Mengembangkan Industri Ramah Lingkungan. Tahap Ketiga menitikberatkan pada pengembangan industri ramah lingkungan berbasis potensi unggulan yaitu pertanian dan pariwisata. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan ini, antara lain:
1.Penguatan daya saing sumber daya manusia
2.Peningkatan sinergitas perekonomian yang berbasis potensi;
3.Penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan
4.Penguatan kelembagaan yang berintegritas dan berkeadilan;
5.Penguatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Konsisten;
6.Optimalisasi pembangunan wilayah
7.Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8.Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan; 5.1.4 Tahapan Keempat Perwujudan (2040-2045): Meningkatkan Daya Saing Daerah Tahapan ini menitikberatkan pada upaya meningkatkan daya saing daerah dengan melaksanakan hal-hal berikut ini:
1.Perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa;
2.Perwujudan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal;
3.Perwujudan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
4.Perwujudkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah;
5.Perwujudan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan;
6.Perwujudan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
7.Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas;
8.Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 124 Mengacu kepada Visi dan Misi daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan daerah untuk setiap misi adalah sebagai berikut:
1.Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa Untuk mengembangkan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

a.Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan,pendidikan dan jaminan sosial untuk semua;
b.Pembangunan sumber daya manusia produktif, berdaya saing berlandaskan iman dan bertaqwa
c.Penguatan daya saing sumber daya manusia
d.Perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa
1. 2.Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal Untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat;
b.Peningkatan Kualitas, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan pariwisata, serta peningkatan sebaran pertumbuhan ekonomi;
c.Peningkatan sinergitas perekonomian yang berbasis potensi;
d.Perwujudan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal.
1. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: 125
a.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
b.Peningkatan fungsi kelembagaan resposif dan kolaboratif yang efektif dan memiliki integritas dalam pengembangan sektor unggulan;
c.Penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan;
d.Perwujudan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan.
1. 4.Meningkatkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah. Untuk meningkatkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan transformasi tata kelola ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah;
b.Penguatan implementasi kebijakan yang tegas dan konkrit untuk mewujudkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah;
c.Penguatan kelembagaan yang berintegritas dan berkeadilan;
d.Perwujudkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah.
1. 5.Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan Untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan;
b.Penguatan nilai-nilai budaya dalam membentuk karakter dan jati diri dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
c.Penguatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Konsisten;
d.Perwujudan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.
1. 6.Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan 126 Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
b.Akselerasi pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan;
c.Optimalisasi pembangunan wilayah;
d.Perwujudan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan.
1. 7.Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas Untuk membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata;
b.Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas;
c.Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
d.Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.
1. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:
a.Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan;
b.Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan;
c.Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan;
d.Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 127 Tabel 5.71 Arah Kebijakan VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM (FONDASI) Mengembangkan industri pertanian dan pariwisata (AKSELERASI) Mengembangkan industri ramah lingkungan (PEMANTAPAN) Meningkatkan daya saing daerah (PERWUJUDAN) Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG) Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatanm ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan Perluasan upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Penguatan sistem sanitasi lingkungan Perwujudan Lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya Percepatan eliminasi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit tropis terabaikan Perwujudan keluarga sehat dan tangguh terhadap penyakit Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas Pemerintaan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan 128 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV khusus tenaga kesehatan terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas didaerah Afirmasi 3TP Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Percepatan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Pemantapan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perwujudan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehetan Prima Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan Pemantapan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan Perwujudan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dasar dan menengah Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah Perwujudan akses pendidikan anak usia dini dasar dan menengah Penguatan dan pengembangan Akselerasi pendidikan vokasi Peningkatan akses dan Perwujudan pendidikan 129 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah bersertifikasi peningkatan literasi dan edukasi serta pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tinfkat kebekerjaan tinggi dan terintegras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri kualitas pendidikan non formal pendidikan bagi warga tidak mampu dan berkebutuhan khsusus dalam percepatan penignkatan kualifikasi angkatan kerja Perluasan dan peningkatan bantuan pembiyaan bagi peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi vokasi berkelas dunia bebasis TIK dengan tingkat kebekerjaan tinggi Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Penyelenggaraan penidikan yang berkualitas dan berkeadilan Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik 130 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kependidikan terutama untuk guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Perlindungan sosial adaptid terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama bagi kelompok merjinal rentan dan msyarakat Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi Peningkatan kualitas potensi ekonomi lokal yanh unik dan bernilai tinggi Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy) Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing Penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktid dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktid terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikat Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikasi dan berdaya saing global 131 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV reskilling Penyiapan dan penataan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah Pengembangan dan penataan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah Pemantapan kegiatan ekonomi didaerah Perwujudan kegiatan ekonomi didaerah Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jamanan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya Perluasan penyediaan jaminan sosial seperti jamanan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif Perwujudan sistem jaminan sosial Pengembangan dan paningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Percepatan dan paningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Pemantapan dan paningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Perwujudan dan paningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan BABS di rumah tangga Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga Percepatan sarana dan prasarana dalam penanganan BABS di rumah tangga Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat Pemantapan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat Perwujudan bebas praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga Peningakatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Pemantapan dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Perwujudan dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan Percepatan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan PemantapanPenyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan Perwujudan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan 132 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk- Cisanggarung dan Citanduy. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperitymelalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk Cisanggarung dan Citanduy. Penguatan akses, distribusi dan pemanfaatan pangan Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Pemantapan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 133 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui penyiapan modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Penerapan closed loop modelpertanian dan perikanan. 134 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Pemantapan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Perwujudan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasibagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan yang berpotensi masuk pasar ekspor/global. Perwujudan produk perikanan berdaya saing global. 135 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV dan pengolahan, dan pemasaranperikanan melalui digital marketplace/ platform. Modernisasi dan sarana produksi perikanan. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan&petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Penerapan closed loop model pertanian dan perikanan. 136 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainya padat modal dan padat karya Pengembangan sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainya terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah Pemantapan industri sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri primer lainya di kawasan peruntukan industri serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal. Pemantapan industri sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainya terpadu, berdaya saing, ramah lingkungan, dan halal. Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Pemantapan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Peningkatan ketahanan bencana Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik Peningkatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Peningkatan ketahanan bencana Peningaktan sistem pengelolaan Penguatan infrastruktur perdesaan/perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/ perkotaan untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan kawasan perkotaan secara inklusif, berkelanjutan. Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Penguatan ketahanan bencana Penguatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu Perwujudan City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota/desa, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata, terutama pada kawasan perkotaan dan perdesaan Perwujudan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan. Perwujudan ketahanan bencana Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste city dan 137 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV terpadu menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy mendukung circular economy Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Penataan dan pengembangan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection Pemantapan coverage dan kecepatan akses internet untuk menjamin konektivitas area area weak coverage di kawasan perkotaan dan perdesaan. Perwujudan coverage dan kecepatan akses internet di kawasan perkotaan dan perdesaan. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi Pemantapan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem 138 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV transportasi publik transportasi publik transportasi publik transportasi publik Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Pengembangan sumber daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan. Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Akselerasi dan penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa Pemantapan jalan daerah dan jalan desa. Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang mantap. Pembangunan Jalan untuk konektivitas antar daerah pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasoklogistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan- Ciamis. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dengan Tol Getaci untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan. Percepatan dan pemantapan Jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dengan Tol Getaci untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan. Perwujudan konektivitas dan akses intraregional di Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI nasional berdaya saing di tataran global. 139 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment) Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon Penerapan kebijakan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global Perwujudan penerapan modernisasi koperasi Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan dan pemantapanrantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Penataan dan restrukturisasi BUMD. Peningkatan produktivitas BUMD. Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global. Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital. Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas sosial-ekonomi lingkungan. Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas sosial- ekonomi lingkungan. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik. Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat. 140 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Pemantapan digitalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. Perwujudan tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah profesional dan bebas korupsi. Pemantapan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang inklusif, tepat fungsi, berbasis digital, dan berorientasi pada peningkatan daya saing Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan. Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Perwujudan layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja Percepatan Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja Penguatan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja Perwujudan ASN daerah yang unggul berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 141 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik. Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik. Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan daerah. Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Meningkatkan keadilan, integritas dan kondusifitas daerah. Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja Percepatan upaya kemandirian fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran Pemantapan upaya kemandirian fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang optimal/berkualitas serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 142 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Perwujudan sistem pengendalian inflasi daerah (produksi, distribusi, dan akses pangan). Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Pelestarian dan pemantapan kebudayaan lokal, serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat berlandaskan kemajuan teknologi. Perwujudan kebudayaan dan penguatan pengembangan diplomasi di kancah internasional. Penguatan karakter dan jati diri bangsa serta nilai keagamaan dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan serta pendalaman nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien, Pengembangan upaya pelestarian kawasan lindung dan ekosistem alami. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung, hutan lindung dan ekosistem alami. Pemantapan upaya pelestarian kawasan lindung dan ekosistem alami. Perwujudan pelestarian kawasan lindung dan ekosistem alami. 143 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, melalui mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana. Akselerasi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, melalui mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana. Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, melalui mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana. Perwujudan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Penguatan kualitas keluarga secara utuh dalam berbagai bidang. Perwujudan kualitas keluarga yang bahagia, tentram, dan mandiri. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan inklusi sosial dalam pembangunan. Pemantapan pembangunan responsif gender, perlindungan anak dan berlandaskan inklusi sosial. Perwujudan kesetaraan gender, perlindungan anak dan inklusi sosial. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan inklusi sosial dalam pembangunan. Pemantapan pembangunan responsif gender dan perlindungan anak berlandaskan inklusi sosial. Perwujudan kesetaraan gender, perlindungan anak dan inklusi sosial. 144 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Pemantapan pembangunan responsif gender berlandaskan nklusi sosial. Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Percepatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan pertanian dan industry primer lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan pertanian dan industry primer lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri sektor industri pariwisata, pengolahan pertanian dan industry primer lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri sektor industri pariwisata, pengolahan pertanian dan industry primer lainnya. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas industri yang andal Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Perwujudan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal 145 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penguatan infrastruktur perdesaan /perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif Percepatan infrastruktur perdesaan /perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif Pemantapan infrastruktur perdesaan /perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif Perwujudan infrastruktur perdesaan /perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/perkotaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif Peningkatan ketahanan bencana Percepatan ketahanan bencana Penguatan ketahanan bencana Perwujudan ketahanan bencana Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi untuk kawasan perdesaan/perkotaan yang ramah lingkungan. Percepatan infrastruktur energi rendah emisi untuk kawasan perdesaan/perkotaan yang ramah lingkungan. Penguatan infrastruktur energi rendah emisi untuk kawasan perdesaan/perkotaan yang ramah lingkungan. Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi untuk kawasan perdesaan/ perkotaan yang ramah lingkungan. Penyedaiaan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya Pengelolaan jalan daerah dan jalan desa yang handal, terkoneksi dan berkeselamatan Akselerasi jalan daerah dan jalan desa yang handal, terkoneksi dan berkeselamatan Penguatan jalan daerah dan jalan desa yang handal, terkoneksi dan berkeselamatan Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang handal, terkoneksi dan berkeselamatan Mendorong Pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan Mendorong percepatan pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan Mendorong pemantapan pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan Perwujudan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR 146 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas. Pengembangan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Perwujudan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi Pengembangan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Perwujudan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penyediaan hunian serta penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan/perdesaan. Percepatan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penyediaan hunian serta penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan/perdesaan. Pemantapan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penyediaan hunian serta penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan/perdesaan. Perwujudan Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penyediaan hunian serta penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan/perdesaan. Penyediaan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak Peningkatan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak Pemantapan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak Perwujudan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste dan mendukung circular economy. Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste dan mendukung circular economy. Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste dan mendukung circular economy. Perwujudan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste dan mendukung circular economy. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau Peningkatan Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau Pemantapan Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau Perwujdan perumahan yang layak dan terjangkau Pengembangan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau 147 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV ketersediaan air. ketersediaan air. ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Akselerasi pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Pemantapan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Perwujudan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah Percepatan dan perluasan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Penerapan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis Akselerasi penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan struktur ruang Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang efisien Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan Percepatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan Pemantapan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan Perwujudan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan 148 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek- strategis/prioritas. Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek- strategis/prioritas Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh Percepatan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pemantapan LARAP-3C untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) Percepatan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan). Pemantapan pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor- sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor- sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria. Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria Perwujudan legalisasi aset dan redistribusi lahan bagi masyarakat. 149 VISI Misi ARAH KEBIJAKAN I II III IV Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. Perwujudan ekosistem riset daninovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI nasional berdaya saing di tataran global. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim Akselerasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Optimalisasi standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Perwujudan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR 150 5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Sasaran Pokok RPJPD merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung keterwujudan Visi RPJPD Daerah Tahun 2025-2045. Sasaran Pokok RPJPD Daerah mengacu pada arah pembangunan hasil penyelerasan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Indikator proksi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah jangka panjang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Terdapat 17 tujuh belas) arah pembangunan Pembangunan Daerah yang telah diselaraskan dengan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045, (1) Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM; (2) Peningkatan pendidikan untuk pendidikan daya saing SDM; (3) Peningkatan ketahanan sosial masyarakat; (4) IPTEK, Inovasi dan Peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata; (5) Penerapan Ekonomi Hijau; (6) Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata; (7) Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir; (8) Pengembangan Kluster Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan dan Perkotaan; (9) Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; (10)Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas; (11) Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah; (12) Peningkatan kerjasama regional;

(13)Peningkatan stabilitas dan kondusifitas wilayah; (14) Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender; (15) Peningaktan kualitas lingkungan hidup; (16) Pengembangan infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata; (17) Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim. 151 Tabel 5.72 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPN Tahun 2025-20245 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan 1 Transformasi Sosial IE1. Kesehatan untuk Semua Transformasi Sosial Pelayanan Kesehatan prima untuk semua Transformasi Sosial Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan berkualitas yang merata Peningkatan pendidikan untuk penguatan daya saing SDM IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju Peningkatan ketahanan sosial masyarakat 2 Transformasi Ekonomi IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Transformasi Ekonomi Peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Transformasi Ekonomi Peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan ekonomi hijau Penerapan Ekonomi Hijau IE 6. Transformasi Digital Tranformasi Digital Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir 152 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan Pengembangan Kluster Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan dan Perkotaan 3 Transformasi Tata Kelola IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif Transformasi Tata Kelola Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif Transformasi Tata Kelola Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Peningkatan kerjasama internasional dan ketahanan daerah Peningkatan kerjasama regional 153 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan Transformasi Arah Pembangunan 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Peningkatan kerukunan umat beragama Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Peningkatan stabilitas dan kondusifitas wilayah IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningaktan kualitas lingkungan hidup IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi Pengembangan infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim 154 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Secara rinci tercantum pada tabel berikut ini. 155 Tabel 5.73 Arah Kebijakan Transformasi Daerah Tahun 2025-2045 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Sosial Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 156 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. Pengembangan dan peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi Perluasan penyediaan jaminan sosial seperti jamanan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya Percepatan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan/perdesaan 157 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperitymelalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk Cisanggarung dan Citanduy. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha Pertanian Pengembangan closed loop model dalam Pertanian Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Modernisasi sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. 158 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainya padat modal dan padat karya Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Penguatan infrastruktur perdesaan/perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/ perkotaan untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan kawasan perkotaan secara inklusif, berkelanjutan Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dengan Tol Getaci untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan. 159 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan produktivitas BUMD. Transformasi Tata Kelola Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan serta pendalaman nilai-nilai keagamaan dan wawasan 160 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan kebangsaan. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana, melalui mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Implementasi Transformasi Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Akselerasi penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh 161 Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) Transformasi Arah Kebijakan Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) Percepatan pelaksanaan reforma agraria. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 162 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah sebanyak 45 indikator, mengacu kepada Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. IUP dan target tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi daerah. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut. 163 Tabel 5.74 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Daerah dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL IE1 Kesehatan untuk Semua Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM 1 Usia Harapan Hidup (tahun) 74.4 80 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75.29 80.78 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,27 79,01 2 Kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak: Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 115 16 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 114 15
1. a.Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah) 25 3 b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 13.5 5 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 13.5 5
2. b.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 20,51 5,40 c.Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran 4,25 2,38 3 Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk) 274 76 Penanganan Tuberkulosis: 91 100 Penanganan Tuberkulosis:
3. a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*
4. a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 91 98
5. b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 91 100
6. b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 91 98 4 Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional 98 99.5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 89.31 99.5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional 94,79 99 164 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 (%) (%) (%) (Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/KIS) IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata Peningkatan pendidikan untuk penguatan daya saing SDM 5 Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
7. a.Rata-rata nilai PISA a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: 22,25 – 24,25 71,81 – 73,81 - Membaca 396 485 i) Literasi Membaca 1,70 – 3,70 65,20 – 67,20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (point) 6,9 8 - Matematika 404 490 ii) Numerasi - Sains 416 487 b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: 35,55 – 37,55 71,42 – 73,42 i) Literasi Membaca 19,34 – 21,34 63,01 – 65,01 ii) Numerasi b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9.46 12 c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,52 – 9,53 12,05 – 12,09 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 7,91 9,11 165 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045
8. c.Harapan lama sekolah 13.37 14.81 d) Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,87 – 12,88 14,24 – 14,29 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,37 13,47 6 Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%) 33.94 60 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 9.64 9,64 – 14,50 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat 79,02 81,95 7 Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) 61.87 75 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 63.3 75 IE3 Perlindungan sosial yang adaptif Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju Peningkatan ketahanan sosial masyarakat 8 Tingkat kemiskinan (%) 6,0-7,0 0,5-0,8 Tingkat Kemiskinan (%) 5,85 – 6,46 0,09 - 0,34 Tingkat Kemiskinan (%) 10,42 - 11,50 0,16-1,05 9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 44.1 99.5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 39,77 80,04 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 44,42 44,72 10 Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) 20 60 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 24 70 TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah Peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata 11 Rasio PDB industry 20.8 28 Rasio PDRB Industri 41,15 – 46,43 – Rasio PDRB Industri 2,22 2,24 166 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 pengolahan (%) Pengolahan (%) 41,38 47,60 Pengolahan (%) 12 Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata
9. a.Rasio PDB Pariwisata (%) 4.5 8 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 2.88 4.89 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 2,03 2,64 b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) 18 100 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* 536.6 1,341.50 Rasio PDRB Sektor Pertanian (%) 24,49 25,96 13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7.9 110 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 1.84 2.06 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 4,78 13,02 14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) 1,3
(2019)5 i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) 12.31 20.28 ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) 6.3 14
1. b.Rasio kewirausahaan (%) 2.9 8 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3.5 9.86(Aug 2022) c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) 1,1
(2021)10 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 1.8 12.5 d. Return of Asset (ROA) BUMN (%) 3.4 5.6 Return on Aset (ROA) BUMD (%)* 1.62 5.56 15 Tingkat pengangguran terbuka (%) 5 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,3 – 7,0 6,1 – 7,1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,32-9,05 5,35-6,64 167 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 16 Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%) 55.4 70 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 52.3 62.3 17 Tingkat penguasaan IPTEK Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah 53,76 195,50 a. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 0,28
(2020)2,2-2,3 b. Peringkat Index Inovasi Global (peringkat) 75 (2022) 30 besar IE5 Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau 18 Tingkat penerapan ekonomi hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
1. a.Indeks ekonomi hijau (%) 70.8 90.65 a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 61.3 85.05 Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi 64,98 82,99 b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) 20 70 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 23.4 67.91 IE6 Transformasi Digital Transformasi Digital Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata 19 Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat) 51 20 besar Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* 6.4 8 Proporsi individu yang menggunakan internet (%) 48,78 87,26 IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir 20 Biaya logistic (% PDB) 16.9 9 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi* 7.88 5 -2019 21 Pembentukan modal tetap bruto (% PDB) 29.8 27.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 23,6 23,8 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 24,40 25,03 168 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 22 Ekspor barang dan jasa (% PDB) 26 40 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 24,42 44.8 Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) 14,43-18,13 13,33-25,70 IE8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan Pengembangan Kluster Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan dan Perkotaan 23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,783 1,2
2. a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 44.58 48.92
3. b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 64 100 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 56,95 100 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 78,60 100
4. c.Persentase Desa Mandiri (%) Persentase Desa Mandiri (%) 12,26 35,51 Persentase Desa Mandiri (%) 13,85 42,11 TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 169 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 24 Indeks materi hukum 0.25 0.49 Indeks Reformasi Hukum 90,7 100 25 Indeks system pemerintahan berbasis elektronik 2.34 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4,30 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,1 4.5 26 Indeks pelayanan publik 3.87 5 Indeks Pelayanan Publik 4,60 5 Indeks Reformasi Birokrasi B A 27 Anti Korupsi Indeks Integritas Nasional 72,96 87,89
5. a.Indeks integritas nasional 71.94 96.98 -2022
6. b.Indeks persepsi korupsi 34 60 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah) Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas 28 Indeks pembangunan 0.6 0.84 Indeks Kepatuhan Daerah 84,08 94,08 170 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 hukum (2021) 29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 62.8 80 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 51,78 69,16 Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%) 96 100 -2020 -2020 30 Indeks demokrasi Indonesia Sedang Tinggi Indeks Demokrasi Indonesia 84,12- 87,37 (Tinggi) Tinggi Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 75 98 (60-80) (>80) IE11 Stabilitas Ekonomi Makro Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah 31 Rasio pajak terhadap PDB (%) 10,0-12,0 18,0- 20,0 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 2,2 4,6 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,18-5,71 5,48-6,68 32 Tingkat inflasi (%) 2,5 + 1 2,0 + 1 Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,9 1,1 – 3,2 Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,9 1,1 – 3,2 33 Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
7. a.Aset perbankan/PDB (%) 66.9 200 Total Kredit/PDRB (%) 23.7 73.8
8. b.Aset dana pensiun/PDB (%) 7.6 60
9. c.Aset asuransi/PDB (%) 9.1 20 d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%) 57.8 120
10. e.Total kredit/PDB (%) 37.8 80-90 34 Inklusi keuangan (%) 91 98 Inklusi Keuangan (%) 94.22 99.03 IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah Peningkatan kerjasama regional 171 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 35 Asia Power Index (Diplomatic Influencer) 60,4
(2023)75,0- 80,0 Evektifitas Kerjasama Internasional 90,91
(2023)100 Evektifitas Kerjasama Regional 90 100 36 Asia Power Index (Military Capability) 14,16
(2023)45 Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat 3,022 4,5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan stabilitas dan kondusifitas wilayah 37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,57* 68.15 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 54,09 - 54,1 66,08 - 66,41 38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 75,19* 84.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 74,79 - 74,85 81,68 - 82,32 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin) 70 75 IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender 39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 58,49
(2022)80 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 70,92 – 70,95 75,81 – 76,05 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin) 52,93 56,03 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,459
(2025)0.15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,46 – 0,45 0,23 – 0,21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,52 89,88 IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningaktan kualitas lingkungan hidup 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35
(2020)0.7 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0.557 0.741 42 Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks kualitas lingkungan hidup 72,42
(2022)76.12 Indeks kualitas lingkungan hidup 56.27 57.68 Indeks kualitas lingkungan hidup 68,16 73,2
1. b.Rumah tangga dengan 12.5 70 Rumah tangga dengan 13.5 85 Rumah Tangga dengan 5,40 76,90 172 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 akses sanitasi aman (%) akses sanitasi aman (%) Akses Sanitasi Aman* c. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%) 15 90 Pengelolaan Sampah 11.54 90 Pengelolaan Sampah (13% terdaur ulang) (35% terdaur ulang) - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) -2022 Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah 5,66 79,80 - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 47.77 100 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) 100 100 -2022 IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi Pengembangan infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata 43 Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan energi, air, dan pangan
2. a.Ketahanan Energi a.Ketahanan Energi ‐ Indeks ketahanan energi 6.61 8.24 ‐ Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 1.404 2.670 ‐ Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* 191 165 b. Prevalensi ketidak cukupan pangan (%) 6.2 2.1
3. b.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 6.75 1.39 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 4,23 0,29
4. c.Ketahanan air c. Ketahanan Air 173 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025- 2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 ‐ Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita) 63.45 200 ‐ Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 4,93 63,12 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 2,40 6,24 ‐ Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%) 39 100 ‐ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 34,74 100 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 34,75 100 IE17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim 44 Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%) 0.14 0.11 Indeks Risiko Bencana (IRB) 131.62 107,27 - 86,47 Indeks Risiko Bencana (IRB) 129 109 45 Presentasi penurunan emisi GRK (%) Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Penurunan Emisi GRK
5. a.Kumulatif 28.12 51.51 a. Kumulatif 2,66 31,65 a. Kumulatif (Ton Co2eq) 393.756,10 2.653.249,68
6. b.Tahunan 32.65 80.89 b. Tahunan 9,27 70,08 174 Tabel 5.75 Perumusan Sasaran Pokok Daerah Tahun 2025-2045 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Mengembangakan SDM produktif yang berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,27 79,01 Meningkatnya kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDMMewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi dan keunggulan lokal Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Kesehatan Ibu dan Anak: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
7. a.Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah) 25 3 Meningkatkan keadilan , integritas dan kondusifitas daerah Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
8. b.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 20,51 5,4 Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
9. c.Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran 4,25 2,38 Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Penanganan Tuberkulosis: 175 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Membangun dan mengembangkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
10. a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 91 98 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan
11. b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 91 98 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/KIS) 94,79 99 Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. 2 Peningkatan pendidikan Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar Rata-Rata lama sekolah penduduk 7,91 9,11 Meningkatnya kualitas 176 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 untuk penguatan daya saing SDM dan pendidikan menengah) usia di atas 15 tahun (tahun) pendidikan untuk peningkatan daya saing SDM Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,37 13,47 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sed erajat 79,02 81,95 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (point) 6,9 8 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 177 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama 3 Peningkatan ketahanan sosial masyarakat Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%) 10,42 - 11,50 0,16 – 1,05 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakatPenguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 44,42 44,72 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. Pengembangan dan peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok 178 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 marjinal, rentan, dan masyarakat Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi Perluasan penyediaan jaminan sosial seperti jamanan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya 4 Peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperitymelalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk Cisanggarung dan Citanduy. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2,22 2,24 Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global Pengembangan Pariwisata Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 2,03 2,64 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan 179 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 4,78 13,02 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Rasio PDRB Sektor Pertanian (%) 24,49 25,96 Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 832-9,05 5,35- 6,64 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak Indeks Inovasi Daerah 53,76 195,5 Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan 180 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha Pertanian Pengembangan closed loop model dalam Pertanian Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian Modernisasi sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan primer lainya padat modal dan padat karya Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan 181 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Peningkatan produktivitas BUMD. 5 Penerapan Ekonomi Hijau Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau Indeks ekonomi hijau 64,98 82,99 Terwujudnya Ekonomi Hijau 6 Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital Proporsi individu yang menggunakan internet (%) 48,78 87,26 Terwujudnya Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 7 182 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 24,04 25,03 Terwujudnya Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir Penguatan infrastruktur perdesaan/perkotaan dan pengelolaan kawasan perdesaan/ perkotaan untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan kawasan perkotaan secara inklusif, berkelanjutan Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) 14,43- 18,13 13,33- 25,70 8 Pengembangan Kluster Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR. Indeks Desa Membangun (IDM) 0,783 1,2 Terwujudnya fungsi Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Percepatan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 78,6 100 Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan Persentase Desa Mandiri (%) 13,85 42,11 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak 183 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 di perkotaan/perdesaan 9 Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin) 3,1 4,5 Meningkatnya kualitas kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi B A Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik 184 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 10 Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%) 96 100 Meningkatnya Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 75 98 11 Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah Penguatan pengendalian inflasi daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,18-5,71 5,48- 6,68 Meninglatnya Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,9 1,1 – 3,2 12 Peningkatan kerjasama regional Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Efektivitas Kerjasama regional 90 100 Meningkatnya kerjasama regional Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk 185 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) 13 Peningkatan stabilitas dan kondusifitas wilayah Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin) 70 75 Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan serta pendalaman nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan. 14 Peningkatan kualitas Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan Indeks Pembangunan 52,93 56,03 Meningkatnya kualitas 186 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender lokal. Kualitas Keluarga (poin) keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,52 89,88 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 15 Peningaktan kualitas lingkungan hidup Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy Indeks kualitas lingkungan hidup 68,16 73,2 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman* 5,4 76,9 Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh Pengelolaan Sampah 187 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 rumah tangga. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah 5,66 79,8 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) 100 100 16 Pengembangan infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 4,23 0,29 Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) Kapasitas Air Baku (m3/det) 2,40 6,24 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 34,75 100 Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang 188 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 terkoneksi dengan Tol Getaci untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan. Akselerasi penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis dan pengendalian pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisara, sektor- sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) 189 Misi Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target Sasaran Pokok Baseline 2025 Target 2045 Percepatan pelaksanaan reforma agraria. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif 17 Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim Peningkatan ketahanan bencana Indeks Risiko Bencana (IRB)* 129 109 Meningkatnya kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik
12. a.Kumulatif 393.756, 10 2.653.24 9,68 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. 190 Tabel 5.76 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Trasformasi Sosial Meningkatnya kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM Peningkatan kualitas kesehatan untuk peningkatan daya saing SDM Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,27 79,01 Kesehatan Ibu dan Anak:
13. a.Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah) 25 3
14. b.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 20,51 5,4 c.Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran 4,25 2,38 Penanganan Tuberkulosis:
15. a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 91 98
16. b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 91 98 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/KIS) 94,79 99 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk peningkatan daya saing Peningkatan pendidikan untuk penguatan daya Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 7,91 9,11 191 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 SDM saing SDM Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,37 13,47 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat 79,02 81,95 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (point) 6,9 8 Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Peningkatan ketahanan sosial masyarakat Tingkat Kemiskinan (%) 10,42 - 11,50 0,16-1,05 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 44,42 44,72 Transformasi Ekonomi Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata Peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian dan pariwisata Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2,22 2,24 Pengembangan Pariwisata Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 2,03 2,64 Rasio PDRB Sektor Pertanian (%) 24,49 25,96 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 4,78 13,02 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,32-9,05 5,35-6,64 Indeks Inovasi Daerah 53,76 195,5 Terwujudnya Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi 64,98 82,99 Terwujudnya Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan Transformasi Digital dalam mendukung sektor pertanian dan Proporsi individu yang menggunakan internet (%) 48,78 87,26 192 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 pariwisata pariwisata Terwujudnya Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir Efektifitas dan Integrasi rantai pasok hulu sampai hilir Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 24,4 25,03 Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%) 14,43-18,13 13,33-25,70 Terwujudnya fungsi Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan Kluster Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perdesaan dan Perkotaan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,783 1,2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 78,6 100 Persentase Desa Mandiri (%) 13,85 42,11 193 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Transformasi Tata Kelola Meningkatnya Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Penguatan kebijakan yang berfokus pada adaptabilitas, responsivitas, inovasi, dan transparansi pemerintahan dan mewujudkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin) 3,1 4.5 Indeks Reformasi Birokrasi B A Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Meningkatnya Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas Penguatan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (%) 96 100 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum 75 98 Meninglatnya Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah Pengendalian stabilitas ekonomi dan inflasi daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,18-5,71 5,48-6,68 Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,9 1,1 – 3,2 194 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Meningkatnya kerjasama regional Peningkatan kerjasama regional Efektivitas Kerjasama regional 90 100 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Meningkatnya stabilitas dan kondusifitas wilayah Peningkatan stabilitas dan kondusifitas wilayah Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin) 70 75 Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin) 52,93 56,03 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,52 89,88 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Peningaktan kualitas lingkungan hidup Kualitas Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup 68,16 73,2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman* 5,4 76,9 Pengelolaan Sampah Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah 5,66 79,8 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT) 100 100 Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata Pengembangan infrastruktur untuk menunjang industri pertanian dan pariwisata Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 4,23 0,29 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 2,4 6,24 195 Agenda Transformasi Sasaran Pokok Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 34,75 100 Meningkatnya kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim Peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim Indeks Risiko Bencana (IRB)* 129 109 Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)
17. a.Kumulatif 393.756,10 2.653.249,68 196 6 PENUTUP 6.1 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan selama 20 tahun ke depan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. RPJPD ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan menjadi dasara dalam perumusan Visi dan Misi calon kepala daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Penyusunan RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi. Sebagai manifestasi dari kedudukannya sebagai pedoman, RPJPD 2025 – 2045 selanjutnya harus menjadi pijakan utama dalampenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode jangka panjang tersebut. Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian Visi Daerah 2025 – 2045 melalui pelaksanaan Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang bisa tercapai jika seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki komitmen bersama, dalam melaksanakan program secara berkesinambungan. Disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD yang dimuat dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Untuk merealisasikan RPJPD Tahun 2025-2045 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan pendekatan 197 yaitu: 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta visi- misi daerah. 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Konsultasi Publik Musrenbang Tingkat Kabupaten, dan Jaring Aspirasi Masyarakat. 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan. 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Selain pendekatan diatas, penyusunan RPJPD juga menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan- kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, identifikasi program- program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar perangkat daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/ kabupaten. 2) Pendekatan Integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan 198 prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas. 3) Pendekatan Spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan. Dalam pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD wajib melibatkan seluruh stakeholder pembangunan baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, oganisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Selanjutnya dalam periodenya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala agar dapat memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik dan efisien. 6.2 Pembiayaan RPJPD ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan alternatif sumber pembiayaan seperti CSR, KPBU dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam upaya peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat memperhatikan serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri agar dapat meningkatkan nilai tambah dan ekonomi lokal. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan “Kuningan Gemah Ripah, Maju, Berkelanjutan dan Berdaya Saing (GEMILANG)” 6.3 Proses Pelaksanaan Manajemen Resiko Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan target pembangunan dalam RPJPD. Keberlangsungan dan 199 keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu perlu disusun strategi untuk dapat mengelola berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi ketercapaian target pembangunan yaitu dengan pembuatan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dalam prosesnya, akan selalu ada masalah-masalah yang menghambat organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Masalah-masalah tersebut diidentifikasikan sebagai risiko, sedangkan usaha-usaha untuk mengelola masalah-masalah tersebut agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat didefinisikan sebagai manajemen risiko. Kerangka berpikir seperti itu kiranya dapat digunakan sebagai titik awal dalam memahami manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa serta mengendalikan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Manajemen risiko di Pemerintah Daerah dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern serta menerapkan manajemen risiko untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pj. BUPATI KUNINGAN, RADEN IIP HIDAJAT

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022