DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Kedudukan , Sistematika, Isi RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 20.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 21.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 4 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 – 2023. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
4.Bupati adalah Bupati Kuningan.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh camat.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari rencana tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kecamatan.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 6
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
14.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
15.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21.Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
22.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23.Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
24.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
25.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
26.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. 7
27.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah:
1. a.untuk menjabarkan visi, misi Bupati terpilih ke dalam perencanaan lima tahunan; dan
2. b.untuk memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
1. a.menetapkan visi, misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.menetapkan pedoman penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan perencanaan penganggaran; dan
3. c.memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 8

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

a.Bab I : Pendahuluan Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Memaparkan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, caaian pelaksanaan RPJPD, pencapaian sasaran RPJMD sebelumnya, pencapaian target MDGs dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
c.Bab III :Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Memuat uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan terdiri atas analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu dan sumber pendanaan pembangunan lainnya.
d.Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan isu-isu strategis, serta permasalahan yang harus diselesaikan dalam SDGs dan SPM.
e.Bab V :Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan. 9
f.Bab VI :Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih yang dijabarkan dalam program- program urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan.
g.Bab VII :Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan tentang kerangka pendanaan pembangunan serta program perangkat daerah yang akan dilaksanakan.
h.Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menguraikan indikator kinerja daerah yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing daerah.
i.Bab IX : Penutup Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang berisi prinsip-prinsip pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

BAB V

ISI RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD. 10
(3)Untuk memudahkan pengendalian pelaksanaan RPJMD digunakan Sistem Informasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Kuningan untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Teknokratik yang disiapkan oleh Bappeda dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
(2)Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
(3)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
(4)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya. 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 – 2023 I. UMUM Kuningan merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kuningan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai daerah yang menjadi hulu bagi tiga daerah aliran sungai yang dipergunakan oleh kabupaten/kota disekitarnya Kabupaten Kuningan memerankan fungsi sebagai daerah penyangga bagi area Ciayumajakuning (Cirebon kota/kab, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Kabupaten Kuningan terbagi atas 32 (tiga puluh dua) kecamatan. Kabupaten Kuningan dalam pembangunan jangka panjang 2005-2025 menetapkan visi;” Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Kuningan Menjadi Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata Termaju di Jawa Barat”. Visi pembangunan ini mengisyaratkan arah pembangunan Kabupaten Kuningan yang akan menitikberatkan pada sektor pertanian atau agropolitan dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah khususnya yang berbasis pariwisata alam dan budaya sebagai sektor unggulan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 menetapkan lima tahapan pembangunan. Posisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 berada dalam tahap keempat dengan fokus pada pemantapan peran daerah dalam pembangunan regional dan nasional. Kabupaten Kuningan juga telah mendeklarasikan konsep pembangunan sebagai “Kabupaten Konservasi” pada tahun 2006 dengan penerapan azas-azas konservasi dalam seluruh gerak pembangunan di Kabupaten Kuningan. Pilihan sadar menerapkan pola pembangunan ramah lingkungan merupakan hasil kajian mendalam terhadap potensi dan posisi Kabupaten Kuningan baik dalam skala lokal maupun regional. Pola pembangunan ini akan menjaga keseimbangan kemajuan sektor ekonomi, kelestarian ekologi dan pengembangan sosial budaya yang berkelanjutan yang merupakan implementasi pola pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kabupaten Kuningan juga mempunyai peran strategis dalam kebijakan regional baik skala nasional yang menetapkan Wilayah Cirebon sebagai Pengembangan Kawasan Nasional melalui pembangunan metropolitan Cirebon, Pelabuhan Laut Internasional dan pembangunan Jalan Trans-Jawa. Kebijakan regional Jawa Barat dengan pembangunan lapangan udara Kertajati, pembangunan Waduk Jatigede, pembangunan Tol Cipali dan Cisumdawu juga menuntut pendekatan pembangunan terpadu dimana setiap daerah dapat memainkan peran untuk mewujudkan pembangunan regional yang kuat. 13 Pendekatan RPJMD 2018-2023 diwarnai oleh tiga hal utama, pertama amanat RPJPD 2005-2025, kedua komitmen politis dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan ketiga adalah kajian teknokratis terhadap isu-isu strategis daerah serta proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak di Kabupaten Kuningan. Penetapan arah pembangunan yang fokus pada pemantapan peran daerah dalam pembangunan regional dan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah di era otonomi. Kehidupan harmonis dan pengembangan budaya yang sehat, kuat, toleran dan mempunyai ketahanan (resilience) yang tinggi melalui penerapan norma-norma agama merupakan upaya antisipasi terhadap tuntutan perubahan zaman, implikasi dari globalisasi dan keterbukaan arus informasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi komponen berikutnya dengan arah pengembangan pada pembangunan berbasis desa sehingga tidak terdapat lagi adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Visi RPJMD 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJPD 2005-2025 dan merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kuningan untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu “Kuningan Ma’mur, Agamis, Pinunjul (MAJU) berbasis desa 2023”. Untuk melaksanakan visi ini akan diwujudkan melalui pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan 2018-2023: a) Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sajati, b) Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan, c) Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu sajati, d) Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat, dan e) Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan ini terdiri atas 8 BAB dan 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, maksud dan tujuan, kedudukan, tata cara perencanaan pembangunan daerah, sistematika, isi RPJMD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada, serta 1 pasal penutup. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 berikut lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 14 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008