(1)Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan Bulan April Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 33.308.936.513,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
(2)Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan operasional PDAM dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat.
(3)Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2)dianggarkan secara bertahap dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan ketentuan :
a.Dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp.
3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
b.Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
c.Dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
d.Dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 5
(4)Sumber tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah. Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 10 Juli 2015 Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 10 Juli 2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT (102/2015) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN I. UMUM. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan. Perubahan ini perlu dilakukan karena Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan akan mendapat Penyertaan Modal dengan sumber dana hibah pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum dianggarkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2008 dimaksud. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 8