Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab 3. Pembentukan UPTD; Bab 4. Staf Ahli; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pernbentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
BAB II
Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga ditetapkan Kecamatan sebagai perangkat daerah.
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III
( 1 ) Selain UPTD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Urusan Pemerintahan bidang keschatan terdapat UPTD berupa:
BAB IV
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan .
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. . Ditetapkan di Oelamasi a .» Mei 2025 BUPATEN KUPANG, 1- ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 43 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 01/2025 4 PENJELASAN... O PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANOKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (righhsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang. Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan, susunan perangkat daerah ditinjau kembali Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas. y Dengan . . . Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan pada tiap scktor kclcmbagaan, maka perlu dilakukan restrukturisasi perangkat daerah dengan tctap mengcdcpankan prinsip hemat struktur kaya fungsi kclembagaan. Sclanjutnya berdasarkan rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 0008.5/21/B01.2 tanggal 20 Maret 2025 tcntang Rckomendasi Kclembagaan Perangkat Dacrah Kabupaten Kupang diberikan pesertujuan kcpada Bupati Kupang untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Dacrah scsuai dcngan karakteristik, kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hurufb Yang climaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. g Huruf g... Huruf g Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.
Yang dimaksud dengan tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar. Yang dimaksud dengan tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang. Yang dimaksud dengan tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil.
Membuka PDF…