DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 4 diubah, huruf d angka 10 dihapus, huruf d angka 11 diubah, huruf d angka 18 diubah, huruf d angka 20 diubah, huruf d angka 21 diubah, huruf d angka 24 diubah, huruf e angka 1 diubah, huruf e angka 3 diubah, huruf e angka 4 diubah dan ditambah huruf e angka 5; Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;

b.bahwa untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan · Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; Menimbang BUPATI KUPANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANG.KAT DAERAH KABUPATEN KUPANG TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2018 BUPATI KUPANG PROVINSl NUSA TENGGARA TIMUR I 1 • l I I .~

Pasal 4

Tipelogi Perangkat Daerah terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas - Dinas Daerah, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan clan urusan pemerintahan bidang dJ_ Kebudayaan ' / Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) diubah sebagai berikut:
2. 1.Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 4 diubah, huruf d angka 10 dihapus, huruf d angka 11 diubah, huruf d angka 18 diubah, huruf d angka 20 diubah, huruf d angka 21 diubah, huruf d angka 24 diubah, huruf e angka 1 diubah, huruf e angka 3 diubah, huruf e angka 4 diubah dan ditambah huruf e angka 5, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUPANG. Menetapkan Pasall MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG dan BUPATI KUPANG Dengan Persetujuan Bersama
3. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011);
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lerqbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ~ent~g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);
6. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
7. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe- · A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan
9. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran
10. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial
11. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi
12. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bi dang Pangan
14. 10.Dihapus
15. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan uru san pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerin tahan bidang Keh u tanan
16. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. 14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
19. 15.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika urusan pemerintahan bidang Persandian clan urusan pemerintahan bidang Statistik
20. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu
22. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga
23. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
24. 20.Dinas Perikanan Tipe 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelau tan dan Perikanan
25. 21.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
26. 22.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian
27. 23.Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahanr.~ bidang Pertanian sub Urusan Peternakan /

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas
(2)Dihapus
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentt),2__ perangkat daerah ind uknya. J Pasal 6

2.Pasal 6 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Semau dengan Tipe A
2. 2.Kecamatan Semau Sela tan dengan Tipe A
3. 3.Kecamatan Kupang Barat dengan Tipe A
4. 4.Kecamatan Nekamese dengan Tipe A
5. 5.Kecamatan Kupang Tengah dengan Tipe A
6. 6.Kecamatan Taebenu dengan Tipe A
7. 7.Kecamatan Amarasi dengan Tipe A
8. 8.Kecamatan Amarasi Barat dengan Tipe A
9. 9.Kecamatan Amarasi Selatan dengan Tipe A
10. 10.Kecamatan Amarasi Timur dengan Tipe A
11. 11.Kecamatan Kupang Timur dengan Tipe A
12. 12.Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan Tipe A
13. 13.Kecamatan Amabi Oefeto dengan Tipe A
14. 14.Kecamatan Sulamu dengan Tipe A
15. 15.Kecamatan Fatuleu dengan Tipe A
16. 16.Kecamatan Fatuleu Barat dengan Tipe A 1 7. Kecamatan Fatuleu Tengah dengan Tipe A
17. 18.Kecamatan Takari dengan Tipe A
18. 19.Kecamatan Amfoang Selatan dengan Tipe A
19. 20.Kecamatan Amfoang Barat Daya dengan Tipe A
20. 21.Kecamatan Amfoang Utara dengan Tipe A
21. 22.Kecamatan Amfoang Barat Laut dengan Tipe A
22. 23.Kecamatan Amfoang Timur dengan Tipe A
23. 24.Kecamatan Amfoang Tengah dengan Tipe A
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan ·
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ··
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. 24.Dinas Perindustrian clan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindu strian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan. "' Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 003);
b.Peraturan Daerah Ka bu paten Kupang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tat_a Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 004);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 ten tang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah K.abupaten Ku pang Nomor 005);
d.Peraturan Daerah Ka bu paten Ku pang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Ku pang Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 006);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Ku pang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ku pang (Lembaran Daerah Kabupaten Ku pang Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 007);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Ku pang Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2008 Nomor 542 Seri D Nomor 7)
g.Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Ku pang Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang No~or 009) 9-" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -

Pasal 15

4.Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(2)UPTD yang telah terbentuk wajib menyusun naskah akademik sebagai kelengkapan dokumen paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perda ini ditetapkan.
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas Daerah dan UPT Badan yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kupang tentang pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan yang baru.

Pasal 14

3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

(4)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan kajian akademis.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan bagi pembeatukan UPTD Satuan Pendidikan dan UPTD Puskesmas. REGISTRASl PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG 'f>ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2018 LEivIBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 3 ; / I "'MAC[A)N JONI NOMSEO Diundangkan di Oelamasi pada tangg~l 27 November 2018 ~PEN'.fABAT\SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG~ r, i \~ Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 27 November 2018 ~PI:r. BUPATI KUPANG,)j / -: ., / ==t::~P Agar setiap orang merigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 membawa perubahan yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada 5 (lima) elemen, penting yaitu kepala Daerah ( strategic apex), sekretaris Dae rah ( middle line), Dinas Daerah ( operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff}. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah rnelaksanakan fungsi penunjang (technostructure) mernpunyai tugas clan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) Penyesuaian Perangkat Daerah dilandasi pada prinsip pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas lJrusan Pemerintahan. dan potensi Daerah, dengan filosofi untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 pasca penetapan Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ku pang telah melakukan penataan perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, hal ini merupakan ketaatan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan norma hukum lainnya. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tahun 2016, lebih menekankan kepada aspek penyesuaian nomenklatur, dan penggabungan beberapa urusan sesuai rurnpunriya. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Uru san Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan olelyJ setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. 'T PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAH KABUPATENKUPANG TENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN KUPANG. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 022 tr Pasal II Cukup jelas II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…