3.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
(4)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan kajian akademis.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan bagi pembeatukan UPTD Satuan Pendidikan dan UPTD Puskesmas.
REGISTRASl PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG 'f>ROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2018 LEivIBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 3 ; / I "'MAC[A)N JONI NOMSEO Diundangkan di Oelamasi pada tangg~l 27 November 2018 ~PEN'.fABAT\SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG~ r, i \~ Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 27 November 2018 ~PI:r. BUPATI KUPANG,)j / -: ., / ==t::~P Agar setiap orang merigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 membawa perubahan yang signifikan terhadap Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada 5 (lima) elemen, penting yaitu kepala Daerah ( strategic apex), sekretaris Dae rah ( middle line), Dinas Daerah ( operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff}. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah rnelaksanakan fungsi penunjang (technostructure) mernpunyai tugas clan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) Penyesuaian Perangkat Daerah dilandasi pada prinsip pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas lJrusan Pemerintahan. dan potensi Daerah, dengan filosofi untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 pasca penetapan Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Ku pang telah melakukan penataan perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, hal ini merupakan ketaatan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan norma hukum lainnya. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tahun 2016, lebih menekankan kepada aspek penyesuaian nomenklatur, dan penggabungan beberapa urusan sesuai rurnpunriya. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Uru san Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan olelyJ setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. 'T PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAH KABUPATENKUPANG TENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATEN KUPANG. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 022 tr Pasal II Cukup jelas II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas