DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2024

Nomor: 03
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penyelenggaraan TJSL Perusahaan; Forum Pelaksana TJSL; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Penghargaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diperlukan suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
d.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-pndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
3.Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
7.Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya sehari-hari di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
b.memberi arahan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah agar menyelenggarakan TJSL sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan sinergi antara pelaksanaan program TJSL dengan program pembangunan Daerah; dan
b.melindungi Perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSL.

BAB II

FORUM PELAKSANA TJSL

Pasal 4

(1)TJSL Perusahaan menjadi kewajiban bagi:
1. a.Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
2. b.Penanaman modal.
(2)TJSL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan bagi Perusahaan dengan kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perusahaan milik swasta; dan
2. b.Perusahaan milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Program TJSL yang dibuat Perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Program TJSL Perusahaan meliputi:
1. a.bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
2. b.kemitraan usaha mikro dan koperasi;
3. c.program langsung pada Masyarakat; dan
4. d.pembangunan infrastruktur.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
2. b.meningkatkan kualitas pendidikan;
3. c.meningkatkan taraf kesehatan;
4. d.meningkatkan kesenian dan kebudayaan;
5. e.meningkatkan kekuatan ekonomi Masyarakat;
6. f.memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
7. g.memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
8. h.mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 7

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup, sosial dan keagamaan serta memberi bantuan sosial kepada Masyarakat.

Pasal 8

(1)Program kemitraan usaha mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Perusahaan dengan:
1. a.bermitra melalui yayasan atau organisasi sosial milik Perusahaan dengan cara mendirikan yayasan sendiri dibawah Perusahaan atau groupnya;
2. b.bermitra melalui pihak lain, dengan cara bekerjasama dengan badan hukum/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya; atau
3. c.bermitra atau bergabung dalam suatu konsorsium, dengan cara turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pasal 9

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a.hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
b.penghargaan berupa beasiswa kepada Masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
c.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan Masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
f.perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus.

Pasal 10

Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan prasarana untuk tempat ibadah, fasilitas kesehatan, prasarana pendidikan, dan fasilitas umum.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

FORUM PELAKSANA TJSL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

FORUM PELAKSANA TJSL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2013