Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Signifikansinya terletak pada perannya sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, serta dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di Kabupaten Kutai Barat. Ruang lingkup operasional lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik fundamental seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan strategis di sektor perkebunan dan transformasi digital. Warga negara berinteraksi dengan pemerintah kabupaten untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan usaha dan akses informasi publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan sesuai dengan visi "Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, dan Merata". Dibentuk berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999, pemerintah kabupaten ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal lainnya untuk mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan administrasi kependudukan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berfokus pada transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan daerah. Intervensi konkret termasuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang telah mendapatkan penghargaan Terbaik I kategori kabupaten. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berperan dalam isu nasional melalui kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional, khususnya di sektor perkebunan (karet dan sawit). Selain itu, komitmen terhadap transformasi digital dan e-government sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan. Keberhasilan dalam digitalisasi daerah juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mendukung percepatan digitalisasi nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk berbagai layanan, antara lain pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan pembangunan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik atau masalah lingkungan, serta mengakses informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah entitas pemerintahan daerah yang vital dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan fokus pada sektor perkebunan, transformasi digital, dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah ini berupaya mencapai visi "Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, dan Merata". Komitmen terhadap digitalisasi menunjukkan langkah progresif dalam menghadapi tantangan zaman dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2019
Perlindungan Terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas perlindungan Perempuan, perlindungan Anak, hak Korban, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kelembagaan, kerjasama dan koordinasi perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, peran serta masyarakat dan dunia usaha; h. sistem informasi dan pelaporan dan pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang pengawasan dan pengendalian warung internet, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, klasifikasi warnet yang terbagi atas 3 golongan: warnet golongan kecil, menengah, dan besar. Standarisasi kelayakan warnet, perizinan warnet, masa berlaku SIUP, larangan, pengawasan pengendalian dan penutupan warnet, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Penyertaan Modal Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal, Penganggaran, Hak dan Kewajiban, Pencairan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2024
Ketentuan Umum; Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retrbusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Insentif Pemungutan dan Retribusi Daerah; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Narkoba dan Psikotropika, Fasilitasi pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini meliputi antisipasi dini, pencegahan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat Pemerintah Daerah, selanjutnya membahas hal yang berkaitan dengan penanganan, pendanaan, partisipasi masyarakat, upaya khusus, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, dan penghargaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 yang semula sebesar Rp3.978.248.088.631,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp542.695.582.395,00 (lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp4.520.943.671.026,00 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan sampah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pengelolaan sampah diantaranya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tugas dan wewenang, hak kewajiban dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah, perizinan, lembaga pengelola, pembiayaan dan kompensasi, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan ini menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 yang semula sebesar Rp2.661.632.188.625,00 (dua triliun enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp480.190.590.245,00 (empat ratus delapan puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah),00 sehingga menjadi Rp3.141.822.778.870,00 (tiga triliun seratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).