DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2023

Nomor: 04
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal Dasar dan Modal Disetor; Organ Perumdam Tirta Sendawar; Kepegawaian; Tahun Buku Perusahaan; Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA; Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis dan RKA; Perubahan Rencana Bisnis dan/atau RKA; Pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi; Penggunaan Laba; Kerjasama, Pinjaman, dan Pengadaan Barang dan Jasa; Asosiasi; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembubaran; Peran Serta Masyarakat; Tarif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur mengenai bentuk, pengurusan, dan organ Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu adanya pengaturan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah yang sudah berdiri diubah menjadi badan usaha milik daerah berbentuk perusahaan umum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir NVNIWS dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur,dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENDAWAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4.Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemegang Modal yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Sendawar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Sendawar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Daerah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Sendawar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Sendawar.
9.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Sendawar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Sendawar untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Sendawar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran daerah.
10.Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumdam Tirta Sendawar.
11.Pegawai adalah pegawai Perumdam Tirta Sendawar.
12.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat telah diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sendawar yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Sendawar.
(2)Peralihan status badan hukum menjadi Perumdam Tirta Sendawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumdam Tirta Sendawar.
(3)Ketentuan mengenai perubahan Lambang Perumdam Tirta Sendawar diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perumdam Tirta Sendawar berkedudukan dan berkantor Pusat di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumdam Tirta Sendawar didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 5

Perumdam Tirta sendawar bertujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumdam Tirta Sendawar melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup pelayanan Perumdam Tirta Sendawar meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air yang mendukung pendistribusian air minum.
(2)Perumdam Tirta Sendawar dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air minum.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumdam Tirta Sendawar meliputi di seluruh wilayah Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumdam Tirta Sendawar didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

(1)Modal Perumdam Tirta Sendawar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Dasar Perumdam Tirta Sendawar ditetapkan sebesar Rp849.088.920.098 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…