DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2023

Nomor: 08
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 yang semula sebesar Rp3.978.248.088.631,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp542.695.582.395,00 (lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp4.520.943.671.026,00 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
4.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14.Lain-lain pendapatan ssli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.978.248.088.631 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp542.695.582.395 (lima ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.520.943.671.026 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp3.908.475.632.531,-
b.Bertambah/(berkurang) (Rp 305.808.801.365.-1 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp3.602.666.831.166,- Belanja Daerah
a.Semula Rp3.973.248.088.631,-
b.Bertambah/(berkurang) Rp 537.695.582.395.- Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp4.510.943.671.026,- Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 69.772.456.100,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 848.504.383.760.- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 918.276.839.860,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 5.000.000.000,- 2) Bertambah /(berkurang) Rp 5.000.000.000,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,- Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 908.276.839.860,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 141.951.835.944,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp 47,460.197.054,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 189.412.032.998,-
b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah /(berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp3.738.705.796.587,- (Rp 331.693.941.619.-) Rp3.407.011.854.968,-
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 27.818.000.000,- (Rp 21.575.056.800.-)2) Bertambah / (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 6.242.943.200,-

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp 141.951.835.944 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp47.460.197.054 (empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rpl89.412.032.998 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp31.136.319.422 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.899.655.247 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujug rupiah) bertambah sebesar Rp257.550.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.157.205.247 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
(5)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d semula sebesar Rp99.915.861.275 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.202.647.054 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rpl47.118.508.329 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.738.705.796.587 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp331.693.941.619 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.407.011.854.968 (tiga triliun empat ratus tujuh miliar sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a semula sebesar Rp3.393.364.900.357 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp399.430.246.619 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.993.934.653.738 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp345.340.896.230 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.736.305.000 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp413.077.201.230 (empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp27.818.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.575.056.800 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.242.943.200 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.397.654.696.174 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rpl28.437.474.679 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.526.092.170.853 (dua triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rpl.086.798.136.168 (satu triliun delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 120.671.747.084 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi R pl.207.469.883.252 (satu triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rpl. 145.923.423.209 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp77.090.397.454 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi R pl.223.013.820.663 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rpl61.873.569.110 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp75.366.669.859 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp86.506.899.251 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.059.567.687 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.042.000.000 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.101.567.687 (sembilan miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp996.244.265.521 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp403.951.711.716 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp 1.400.195.977.237 (satu triliun empat ratus miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar R pl.460.357.776 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.802.163.533 (sembilan miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rpl 1.262.521.309 (sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.335.512.933 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp40.503.403.571 (empat puluh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rpl31.838.916.504 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rpl51.842.844.771 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp47.879.582.122 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rpl99.722.426.893 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d semula sebesar Rp748.735.755.974 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp305.820.273.666 (tiga ratus lima miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi R p l.054.556.029.640 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.869.794.067 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp53.711.176 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.816.082.891 (dua miliar delapan ratus enam belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp459.349.126.936 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.306.396.000 (lima miliar tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp464.655.522.936 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 12

(1)Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah semula sebesar Rp69.772.456.100 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp848.504.383.760 (delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp918.276.839.860 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rpl0.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…