DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2023

Nomor: 09
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 yang berjumlah 4.018.000.000.000 (empat triliun delapan belas miliar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 13 November 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nom or 4, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DAN BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
4.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp4.018.000.000.000 (empat triliun delapan belas miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Total Defisit

c.Pembiayaan Daerah
a.Pendapatan D aerah
b.Belanja Daerah R p3.908.006.201.725 Rp4.013.000.000.000 Rpl04.993.798.275
1. 1.Penerimaan Pembiayaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rpl09.993.798.275 Rp 5.000.000.000 Pembiayaan Netto Rpl04.993.798.275 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.908.006.201.725 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar enam juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) bersumber dari:

a.PAD;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp223.338.788.598 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.466.687.000 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.537.101.598 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.335.000.000 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.668.417.413.127 (tiga triliun enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer an tar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.280.122.762.912 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp388.294.650.215 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rpl5.650.000.000 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.013.000.000.000 (empat triliun tiga belas miliar rupiah) terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.B elanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.384.598.515.256 (dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl. 154.751.456.552 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl. 118.783.554.881 (satu triliun seratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.319.396.404 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl7.744.107.419 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl. 145.541.519.744 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja model aset lainnya
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.315.856.220 (dua miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rpl33.739.025.739 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp232.191.289.853 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp770.092.705.008 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.141.818.924 (dua miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.060.824.000 (lima miliar enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.550.000.000 (sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…