Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Perubahn Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
h.Lampiran VIII : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Perda-Kubar/180/2017