DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio sendawar fm, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pembentukan dan kedudukan dimana LPPL Radio Sendawar FM bersifat independen, netral, dan tidak komersil dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, penyelenggaraan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, pertanggung jawaban, pembiayaan, kepegawaian dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjangkau seluruh masyarakat diwilayah Kabupaten Kutai Barat, media komunikasi dan informasi melalui Radio merupakan media yang paling efektif;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dimana lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah atas usul masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sendawar FM; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten SALINAN Perda – Kubar/180/2019 Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SENDAWAR FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sendawar FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Sendawar FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Sendawar FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPPL Radio Perda – Kubar/180/2019 Sendawar FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Sendawar FM.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Sendawar FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola LPPL Radio Sendawar FM.
8.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11.Program adalah program siaran lokal yang disesuaikan dengan program siaran RRI.

Pasal 2

Pembentukan LPPL Radio Sendawar FM bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dan semua stakeholder melalui ketersediaan sarana informasi yang terpercaya dan terkoordinasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembentukan LPPL Radio Sendawar FM bertujuan untuk:

a.mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
b.mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
c.menampung aspirasi masyarakat yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk menciptakan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari budaya asing; dan
d.menciptakan dan membentuk jaringan informasi dan silaturahmi sehingga terwujud suatu hubungan masyarakat yang harmonis, dinamis dan kondusif. Perda – Kubar/180/2019

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembentukan dan kedudukan;
b.organisasi;
c.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
d.penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Sendawar FM;
e.rencana kerja dan anggaran;
f.pertanggungjawaban;
g.pembiayaan; dan
h.kepegawaian.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Sendawar FM yang berkedudukan di Kota Sendawar.
(2)LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)LPPL Radio Sendawar FM bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(4)LPPL Radio Sendawar FM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi LPPL Radio Sendawar FM terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas. Perda – Kubar/180/2019

Pasal 7

(1)Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
(4)Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang untuk:

a.memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
b.menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas bertugas untuk:
1. a.mengawasi kinerja Dewan Direksi;
2. b.mengawasi Siaran;
3. c.menjamin bahwa LPPL Radio Sendawar FM tetap berorientasi pada publik;
4. d.menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
5. e.meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Sendawar FM.
(2)Dewan Pengawas berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dewan Pengawas untuk dapat diangkat harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d.sehat jasmani dan rohani;
e.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
f.bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan; Perda – Kubar/180/2019
g.bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
h.bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
i.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…