DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Usaha Pariwisata, Jenis Perizinan Berusaha, Pemohon dan Pendaftaran, TDUP, Sertifikat Usaha Pariwisata, Pemutakhiran TDUP, TDPT dan Rekomendasi, Sanksi Administratif, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, dimana Bupati dapat

Menetapkan

menetapkan peraturan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Perda-Kubar/180/2020 Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. 3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat. Perda-Kubar/180/2020
4.Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
5.Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.
6.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7.Pelaku Usaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pawisata.
8.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses pendaftaran usaha pariwisata.
12.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14.Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Dinas Pariwisata untuk mengurus perizinan penyelenggaraan pertunjukan temporer dan penyelenggaraan usaha impresariat.
15.Pembekuan Sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan Usaha Pariwisata.
16.Pengaktifan Kembali TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha. Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
17.Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Usaha Pariwisata kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata. Perda-Kubar/180/2020
18.Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
19.Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan d an pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
20.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Pengusaha Pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
2. b.mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata; dan
3. c.menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Pasal 3

(1)Usaha Pariwisata meliputi bidang usaha:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata; Perda-Kubar/180/2020
12. l.wisata tirta; dan
13. m.spa.
(2)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha:
1. a.pengelolaan pemandian air panas alami;
2. b.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
3. c.pengelolaan museum;
4. d.pengelolaan goa;
5. e.wisata agro;
6. f.pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; dan
7. g.pengelolaan objek ziarah.
(3)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis usaha:
1. a.penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
2. b.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
(4)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha:
1. a.angkutan jalan wisata; dan
2. b.angkutan wisata di sungai dan danau.
(5)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha:
1. a.biro perjalanan wisata; dan
2. b.agen perjalanan wisata
(6)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha:
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.bar/pub;
4. d.kafe;
5. e.pusat penjualan makanan; dan
6. f.jasa boga.
(7)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha:
1. a.hotel;
2. b.pondok wisata;
3. c.bumi perkemahan; dan
4. d.villa. Perda-Kubar/180/2020
(8)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha:
1. a.sanggar seni;
2. b.jasa impresariat/promotor;
3. c.galeri seni/gedung pertunjukan seni;
4. d.rumah bilyar;
5. e.lapangan golf;
6. f.gelanggang bowling;
7. g.gelanggang renang;
8. h.lapangan sepakbola/futsal;
9. i.lapangan tenis;
10. j.wisata olahraga minat khusus;
11. k.wisata petualangan alam;
12. l.taman bertema;
13. m.taman rekreasi;
14. n.kelab malam/diskotik;
15. o.karaoke;
16. p.arena permainan; dan
17. q.panti/rumah pijat.
(9)Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi jenis usaha:
1. a.wisata arung jeram;
2. b.wisata selam;
3. c.wisata dayung;
4. d.wisata olahraga tirta;
5. e.wisata memancing; dan
6. f.dermaga wisata.

BAB III

JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON DAN PENDAFTARAN

Pasal 4

(1)Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata terdiri atas:
1. a.izin usaha, berupa TDUP; dan
2. b.izin komersial atau operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh DPMPTSP. Perda-Kubar/180/2020
(3)Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(4)Setiap Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan TDUP kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

(1)Pemohon TDUP terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan; dan
2. b.Pelaku Usaha non perseorangan.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendaftaran untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi DPMPTSP berupa bantuan untuk mengakses laman OSS.

BAB IV

TDUP

Pasal 6

(1)TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
(3)Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1(satu) Usaha Pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen untuk keseluruhan usaha.

Pasal 7

(1)Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diajukan oleh Pelaku Usaha ke DPMPTSP.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS, DPMPTSP dapat membantu untuk mengakses lama OSS, bilamana Pelaku usaha tidak dapat mengakses laman OSS.
(3)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan. Perda-Kubar/180/2020
(4)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.usaha perseorangan:
  1. 1.nib;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk;
  3. 3.fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  4. 4.perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
  1. 1.nib;
  2. 2.akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  3. 3.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  4. 4.perizinan teknis pelaksanaan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. 5.Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, khusus untuk: a) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; b) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah; c) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan dan kapal serta daya angkut yang tersedia; d) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi; e) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pelaku Usaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan f) usaha wisata tirta jenis usaha dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.Usaha Mikro Kecil:
  1. 1.nib;
  2. 2.fotokopi kartu tanda penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan) ;
  3. 3.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  4. 4.izin mendirikan bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan; dan Perda-Kubar/180/2020
  5. 5.surat pernyataan pengelolaan lingkungan.

Pasal 8

(1)Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan jika dianggap perlu dilakukan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata.
(2)Pemeriksaan dokumen dan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis.
(3)Hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan dituangkan dalam rekomendasi teknis.
(4)Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Usaha Pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
(5)Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat di perpanjang 7 (tujuh) hari kerja di sertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
(6)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 9

Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi Usaha Pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

(1)Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dapat diterbitkan TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
(2)TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…