DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Jumlah Modal Dasar PDAM Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 849.088.920.098.00 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari: a. Jumlah Total Aset Hibah PDAM Kabupaten Tingkat II Kutai kepada PDAM Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PDAM Nomor : 690/253/PDAM/I/2001 Tanggal 19 Januari 2001 sebesar Rp. 2.078.493.068.00 (dua milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah). Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahap Pertama kepada PDAM tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan APBDP Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perda-Kubar/180/2021 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 197); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT. Perda-Kubar/180/2021 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 197) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Jumlah Modal Dasar PDAM Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 849.088.920.098.00 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
1. a.Jumlah Total Aset Hibah PDAM Kabupaten Tingkat II Kutai kepada PDAM Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset PDAM Nomor : 690/253/PDAM/I/2001 Tanggal 19 Januari 2001 sebesar Rp. 2.078.493.068.00 (dua milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 366.027.602.030.00 (tiga ratus enam puluh enam milyar dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang/aset sebesar Rp. 362.527.602.030.00 (tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga puluh rupiah); dan
2. b.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang/kas pada tahun 2012 sebesar Perda-Kubar/180/2021 Rp. 3.500.000.000.00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada PDAM.
(3)Penyertaan Modal yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PDAM tahun 2020 sampai dengan tahun 2038 dalam bentuk uang/kas sebesar Rp. 480.982.825.000,- (empat ratus delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai berikut:
1. a.untuk program:
  1. 1.jangka pendek (Tahun 2020-2021), total anggaran sebesar Rp. 161.924.459.000,- (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  2. 2.tahap I (Tahun 2022-2026), total anggaran sebesar Rp. 157.981.780.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. 3.tahap II (Tahun 2027-2031), total anggaran sebesar Rp. 136.169.866.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
  4. 4.Tahap III (Tahun 2032-2038), total anggaran sebesar Rp. 24.906.720.000,- (dua puluh empat milyar sembian ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
2. b.untuk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
3. c.Untuk APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
4. d.Untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2038 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Besaran Penyertaan Modal serta proses pencairan pada setiap tahapan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Perda-Kubar/180/2021

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A berupa asst dan kas.
(2)Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapannya akan didahului dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Daerah dengan PDAM.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahap Pertama kepada PDAM tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan APBDP Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012.
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dianggarkan melalui APBD/APBD-Perubahan dalam DPA BKAD serta direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2038.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 6A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sepenuhnya dilakukan oleh PDAM.
(2)Dalam hal PDAM menyalahgunakan penyertaan modal, maka segala akibat hukum Perda-Kubar/180/2021 atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PDAM.
(3)PDAM wajib membuat laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang telah diaudit oleh auditor independen dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 3 September 2021 BUPATI KUTAI BARAT, TTD FX. YAPAN Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 3 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, TTD AYONIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/23/1/2021. Nama Jabatan Paraf H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati Ayonius, S.Pd., M.M Sekda Nopandel, S.Sos., M.M. Plt. Ass. II Andi Kristison, SP, M.Si Kabag. Ekonomi Adrianus Joni, S.H., M.M. Kabag. Hukum Pidesia, S.E., M.Si. Kasubbag. Kumdang Perda-Kubar/180/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksanannya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. Guna mewujudkan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kepada masyarakat maka perlu dilakukan kegiatan pembangunan dan memperluas jaringan pelayanan atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 216.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019