DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Perda-Kubar/180/2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Badan Permusyawaratan Kampung membentuk Panitia Pemilihan Petinggi;
(2)Pemilihan Petinggi, dilakukan oleh Panitia Pemilihan; Perda-Kubar/180/2017
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari:
1. a.dihapus;
2. b.Unsur Perangkat Kampung;
3. c.Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan;
4. d.Unsur Perorangan yang merupakan tokoh masyarakat.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dihapus.
(2)Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanan kampanye;
8. h.memfasilitasi persediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat serta dalam bilangan ganjil.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perda-Kubar/180/2017

Pasal 8

(1)Penduduk Kampung harus memenuhi syarat untuk memilih Petinggi yang meliputi:
1. a.Penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.Berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan penduduk.
(2)Setiap penduduk Kampung yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih;
(3)Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan identitas kependudukan yang sah;
(4)Pemilih wajib mempergunakan secara langsung hak pilihnya;
(5)Pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk mewakilkan pelaksanaan hak pilihnya kepada orang lain, dan jika hal tersebut dilakukan, maka suaranya dinyatakan batal;
(6)Pemilih yang tidak sanggup hadir di tempat pemilihan karena sakit, Panitia mendatangi tempat perawatannya untuk memungkinkan pemilih itu dapat memberikan suara dengan mempertimbangkan kemampuan Panitia untuk menjangkau tempat perawatan itu.
(7)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Perda-Kubar/180/2017

Pasal 9

(1)Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
7. g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.berbadan sehat;
11. k.tidak pernah sebagai Petinggi selama 18 (delapan belas) tahun tiga kali masa jabatan;
12. l.berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
13. m.siap menjadi Petinggi sampai selesai masa jabatan;
14. n.memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat; dan
15. o.tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
(2)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
(2a)Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat Perda-Kubar/180/2017
(2)apabila terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi petinggi tanpa kehilangan hak sebagi pegawai negeri sipil.
(3)Bagi Pegawai negeri sipil yang ingin mencalonkan diri menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi petinggi, dan Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kampung apabila terpilih menjadi Petinggi yang diketahui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
(3a)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi berhak mendapatkan tunjangan petinggi dan penghasilan lainnya yang sah.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian;

5.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Petinggi berhenti apabila:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri;
3. c.Diberhentikan;
4. d.dihapus;
5. e.dihapus.
(2)Petinggi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Petinggi;
4. d.dinyatakan melanggar sumpah dan janji;
5. e.melanggar larangan sebagai Petinggi;
6. f.telah mendapat vonis hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
7. g.rangkap jabatan; Perda-Kubar/180/2017
8. h.tidak lagi berdomisili di wilayah administrasi Kampung tempat menjabat;
9. i.tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan
10. j.melanggar adat berat yang ditetapkan melalui proses hukum adat yang berlaku di masyarkat dan mendapatkan sanksi adat yang tetap dan diusulkan kepada Camat melalui rekomendasi Badan Permusyawaratan Kampung.
  1. 6.Ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pemberhentian petinggi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut turut, proses pemberhentiannya diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung;
(2)Pemberhentian Petinggi karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai petinggi, dinyatakan melanggar sumpah janji, melanggar larangan sebagai petinggi, usul pemberhentian petinggi disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
(3)Pemberhentian Petinggi yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kajian Tim teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan oleh Bupati, dan usulan pemberhentian Petinggi tanpa harus melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung;
(4)Pengesahan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
(5)Setelah dilakukan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat penjabat Petinggi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah. Perda-Kubar/180/2017

7.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Dalam hal sisa masa jabatan petinggi yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Petinggi sampai terpilihnya Petinggi baru melalui hasil musyawarah kampung.
(2)Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi, Petinggi yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat petinggi.
(3)Masa Jabatan Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan
(4)Bupati mengangkat penjabat petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.

8.Ketentuan dalam Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penjabat Petinggi paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2)Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Petinggi.

9.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Petinggi yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Petinggi dikembalikan kepada instansi induknya.
(2)Petinggi yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perda-Kubar/180/2017 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 7 November 2017. BUPATI KUTAI BARAT, ttd FX. YAPAN Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 7 November 2017. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, ttd YACOB TULLUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 10/74/2017. Nama Jabatan Paraf H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati Drs. Yacob Tullur, M.M Sekda Silas Sinar, S.Sos Ass. I Faustinus Syaidrahman, S.Sos., M.M Kepala DPMK Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum Pidesia, S.E., M.Si. Kasubbag. Kumdang

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…