DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, Pedoman BPK bertujuan untuk mempertegas peran BPK dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung, mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi keanggotaan BPK, fungsi dan tugas BPK, hak kewajiban, dan larangan anggota BPK, masa jabatan dan pemberhentian anggota BPK, kelembagaan dan musyawarah BPK, peraturan tata tertib BPK, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan dan hubungan kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Perda-Kubar/180/2019
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5.Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
6.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8.Petinggi adalah adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah Perda-Kubar/180/2019 tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Panitia Pengisian Anggota BPK yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Petinggi untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPK.
13.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 2

Pedoman BPK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Pedoman BPK bertujuan untuk:

a.mempertegas peran BPK dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung;
b.mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
c.mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPK;
b.fungsi dan tugas BPK; Perda-Kubar/180/2019
c.hak, kewajiban, dan larangan anggota BPK;
d.masa jabatan dan pemberhentian anggota BPK;
e.kelembagaan dan musyawarah BPK;
f.peraturan tata tertib BPK;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan dan hubungan kerja.

BAB III

KEANGGOTAAN BPK

Pasal 5

(1)Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.
(3)Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPK ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.jumlah penduduk diatas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPK meliputi:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; Perda-Kubar/180/2019
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
g.wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
h.terdaftar sebagai penduduk Kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
i.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
(3)Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
(4)Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
(6)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(7)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 8

(1)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat, Petinggi membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. (pindahan dari Pasal 7 ayat (8))
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang unsur Perangkat Kampung dan paling banyak 6 (enam) orang unsur Perda-Kubar/180/2019 masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (pindahan dari Pasal 7 ayat (9))
(3)Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 9

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
(2)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK dari Petinggi. Perda-Kubar/180/2019

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…