DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan dan Jenis Penataan Kampung, Pembentukan Kampung, Penghapusan Kampung, Penggabungan Kampung, Perubahan Status Kampung, Pengaturan Pemerintahan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung dan daya saing Kampung perlu dilakukan penataan kampung;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962; Perda-Kubar/180/2019
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perda-Kubar/180/2019
8.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9.Kepala Kampung adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
11.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13.Penataan Kampung adalah tindakan menata wilayah Kampung yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Kampung.
14.Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru di luar Kampung yang ada.
15.Penghapusan Kampung adalah tindakan menghapus Kampung karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
16.Penggabungan Kampung adalah tindakan menggabungkan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru berdasarkan kesepakatan Kampung yang bersangkutan.
17.Perubahan Status Kampung adalah perubahan dari Kampung menjadi Kampung atau perubahan Kampung menjadi Kampung.
18.Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.

Pasal 2

Penataan Kampung bertujuan untuk:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan
e.meningkatkan daya saing Kampung. Perda-Kubar/180/2019

BAB II

KEWENANGAN DAN JENIS PENATAAN KAMPUNG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Kampung berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis Penataan Kampung meliputi:
1. a.Pembentukan Kampung;
2. b.Penghapusan Kampung;
3. c.Penggabungan Kampung;
4. d.Perubahan Status Kampung; dan
5. e.Penetapan Kampung.
(3)Format evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Penataan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama Kampung/Kampung lama dan baru;
2. b.nomor kode Kampung/Kampung yang lama;
3. c.jumlah penduduk;
4. d.luas wilayah;
5. e.cakupan wilayah kerja Kampung baru; dan
6. f.peta batas wilayah Kampung/Kampung baru.

BAB III

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 5

(1)Pembentukan Kampung dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung; dan
3. c.penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru. Perda-Kubar/180/2019
(2)Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Kampung Persiapan.
(3)Kampung Persiapan merupakan bagian dari wilayah Kampung induk.
(4)Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di tingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(5)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 6

(1)Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik;
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
9. i.cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun.
(2)Persyaratan Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi:
1. a.persyaratan administratif;
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.untuk pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung; Perda-Kubar/180/2019
2. 2.berita acara hasil Musyawarah Kampung dan notulen Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung dan BPK; dan
3. 3.keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan pemekaran Kampung.
b.untuk penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung, meliputi:
1. 1.hasil evaluasi tingkat perkembangan Kampung;
2. 2.berita acara hasil Musyawarah Kampung dan notulen Musyawarah Kampung dari masing-masing Kampung yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Kampung baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan BPK; dan
3. 3.keputusan Kepala Kampung induk tentang usulan Pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

a.jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
b.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
c.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
d.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
e.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Kampung dan perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.cakupan wilayah Kampung terdiri atas dusun;
2. b.batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
3. c.lokasi pusat Pemerintahan Kampung;
4. d.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik; dan
5. e.batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. Perda-Kubar/180/2019
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kampung.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Kampung.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati bersama Kepala Kampung melakukan pembahasan untuk Pembentukan Kampung.
(3)Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung melalui pemekaran Kampung atau penggabungan bagian Kampung.
(4)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung induk dan masyarakat Kampung yang bersangkutan atau rencana Pembentukan Kampung melalui penggabungan bagian Kampung kepada Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung yang bagian Kampungnya digabung.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…