DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun- temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
c.bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perda-Kubar/180/2017 perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat. Perda-Kubar/180/2017
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Kutai Barat.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7.Perlindungan MHA adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada MHA di Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
9.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun- temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
10.Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu MHA untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat.
11.Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengakuan dan Perlindungan MHA berasaskan:

a.Keadilan sosial;
b.Kesetaraan dan non-diskriminasi;
c.Keberlanjutan lingkungan;
d.Transparansi; Perda-Kubar/180/2017
e.Partisipasi;
f.Kepentingan umum;
g.Manfaat; dan
h.Kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

a.mewujudkan MHA di Daerah yang sejahtera, aman, tumbuhdan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.mengakui dan melindungi hak-hak MHA di Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
c.memfasilitasi MHA di Daerah agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya; dan
d.memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemberdayaan MHA di Daerah serta segala hak-haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengakuan dan pengukuhan;
b.tata cara pengukuhan;
c.hak dan kewajiban;
d.pembentukan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat; dan
e.lembaga adat dan pemberdayaan MHA di Daerah.

BAB II

PENGAKUAN DAN PENGUKUHAN MHA

Pasal 5

(1)Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan MHA di Daerah beserta segala hak-haknya.
(2)Pengakuan MHA di Daerah dilakukan melalui pengukuhan/penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap MHA yang paling sedikit memenuhi unsur:
1. a.masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
2. b.ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. c.ada wilayah hukum adat yang jelas; Perda-Kubar/180/2017
4. d.ada pranata hukum adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
5. e.masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitar.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, khusus bagi MHA yang memiliki hutan adat.

BAB III

TATA CARA PENGUKUHAN MHA

Pasal 7

(1)Untuk dapat dikukuhkan/ditetapkan menjadi MHA, sebelumnya wajib dilakukan identifikasi dan verifikasi/pengujian.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
1. a.sejarah MHA;
2. b.letak dan batas Wilayah Adat;
3. c.Hukum Adat;
4. d.kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
5. e.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

Pasal 8

(1)Identifikasi dilakukan oleh Bupati melalui tim yang dipimpin camat atau sebutan lain dengan melibatkan MHA setempat dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman.
(2)Identifikasi dilakukan terhadap unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2).
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat.
(4)Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, identifikasi dilakukan secara bersama-sama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 9

(1)Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat melakukan Verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi.
(2)Verifikasi dan validasi MHA dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
(3)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat selama kurun waktu 1 (satu) bulan.
(4)Apabila terdapat pertentangan/keberatan oleh MHA terhadap hasil verifikasi dan validasi, maka dilakukan musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya. Perda-Kubar/180/2017
(5)Apabila pertentangan/keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat maka hal tersebut akan diputuskan oleh Bupati.
(6)Hasil verifikasi dan validasi diajukan oleh Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat kepada Bupati untuk dikukuhkan/ditetapkan.

Pasal 10

Berdasarkan pengajuan Panitia MHA Kabupaten Kutai Barat, Bupati melakukan pengukuhan/penetapan MHA setempat dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…