DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Status dan Wilayah Tanah Adat, Wilayah Tanah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas - batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menindaklanjuti dengan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah sesuai kewenangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Status dan Wilayah Tanah Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perda-Kubar/180/2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STATUS DAN WILAYAH TANAH ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
5.Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat Perda-Kubar/180/2019 tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7.Wilayah Tanah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas - batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memeberikan panduan dan pedoman dalam penetapan Status Tanah Adat dan Wilayah Tanah Adat di Daerah, sehingga terdapat kepastian hukum mengenai Tanah Adat, khususnya Tanah Adat yang dikuasai melalui Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maupun Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
b.Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
c.Pengelolaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
d.Kewajiban Pemegang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
e.Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; dan
f.Pembiayaan.

BAB III

KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
(2)Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian. Perda-Kubar/180/2019

Pasal 5

(1)Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Daerah.
(2)Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari:
1. a.pakar hukum adat;
2. b.Lembaga adat/tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
3. c.Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. d.Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. e.Pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota; dan
6. f.Pejabat dari instansi terkait lainnya.
(3)Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu di Daerah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Susunan keanggotaan panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wilayah yang akan diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Panitia peneliti melakukan penelitian tentang:
1. a.tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya;
2. b.tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hukum
3. c.adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
4. d.penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah;
5. e.batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(2)Dalam Penelitian batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah digunakan peta dasar dengan skala paling kecil 1 : 50.000 dan diikutsertakan penguasa adat yang berwenang mengatur hak ulayat Perda-Kubar/180/2019 dan atau hak perorangan dari masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah masyarakat hukum adat yang diteliti.
(3)Persetujuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dinyatakan dalam berita acara persetujuan batas yang ditandatangani oleh penguasa adat yang berwenang mengatur hak ulayat dan atau hak perorangan dari masyarakat hukum adat yang diteliti dan yang berbatasan, ketua panitia peneliti dan kepala kampung yang terkait.
(4)Pada titik-titik tertentu dari batas yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang tanda-tanda batas yang bersifat permanen.
(5)Bentuk dan ukuran tanda-tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tanda-tanda batas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Panitia peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
(2)Dalam laporan hasil penelitian sepanjang yang masih ada hak ulayat dan atau hak perorangannya dicantumkan nama lokal yang sama pengertiannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dikenal oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(3)Laporan hasil penelitian dilampiri dengan peta yang menunjukkan batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

PENETAPAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

Pasal 8

(1)Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan.
(2)Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada dicantumkan hal-hal:
1. a.nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang sama pengertiannya dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; dan
2. b.penguasa adat yang menurut hukum adatnya berwenang mengatur penguasaan,peruntukan dan penggunaan hak Perda-Kubar/180/2019 ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.
(3)Keputusan Bupati yang menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang masih ada, dilampiri peta hasil penelitian.

Pasal 9

(1)Peta hasil penelitian dapat berupa hasil pemetaan lapangan di atas peta dasar atau hasil pengukuran.
(2)Peta hasil penelitian yang hanya berupa hasil pemetaan lapangan di atas peta dasar, harus ditindaklanjuti dengan pengukuran.
(3)Peta hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang bukan dari instansi pertanahan dipetakan dalam peta pendaftaran sesuai petunjuk teknis dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
(4)Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan pengukuran secara kadasteral batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang telah disetujui di lapangan dan peta hasil pengukuran tersebut dicatatkan dalam daftar-daftar tanah dan menjadi acuan dalam pemberian hak-hak atas tanah dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

Pasal 10

(1)Berdasarkan Keputusan Bupati yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk:
1. a.melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak peroranganwarga masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
2. b.melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan;dan
3. c.menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.
(2)Dalam pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3)Hasil musyawarah dengan pihak ketiga yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat berupa: Perda-Kubar/180/2019
1. a.melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepakati bersama, atau
2. b.meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentuuntuk di kelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati bersama.
(4)Setelah melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dengan akta otentik.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…