DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KELAPA SAWIT.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalulintas masyarakat umum serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;
c.bahwa penggunaan jalan umum untuk pengangkutan tambang batu bara dan kelapa sawit telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, gangguan sosial, penurunan kualitas lingkungan sehingga memerlukan pengaturan penggunaan jalan umum danjalan khusus di Kabupaten Kutai Barat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Angkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Perda-Kubar/180/2017 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATU BARA DAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Perda-Kubar/180/2017
6.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Perusahaan Pertambangan Batu Bara adalah pelaku usaha dalam rangka pengusahaan tambang batu bara yang meliputi tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan hasil turunannya Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.
10.Pekebun Kelapa Sawit adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan atau yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
11.Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian.
12.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
13.Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi/PD, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit dimaksudkan untuk:

a.mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna Jalan;
b.mengantisipasi penurunan fisik ruas Jalan Umum melalui pengendalian dan pembatasan lalulintas pengangkutan hasil produksi batu bara dan kelapa sawit yang melewati ruas Jalan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
c.mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
d.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan;
e.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna Jalan;
f.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; Perda-Kubar/180/2017
g.terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan Jalan;dan
h.tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penggunaan Jalan;
b.kewajiban Pemerintah Daerah;
c.Jalan Khusus;
d.perizinan keadaan tertentu; dan
e.pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENGGUNAAN JALAN

Pasal 4

(1)Setiap hasil tambang batubara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh perusahaan dilarang melewati Jalan Umum dan wajib diangkut menggunakan Jalan Khusus.
(2)Pengecualian dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
1. a.pengangkutan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) dari Pekebun Kelapa Sawit yang diusahakan secara perorangan, dapat melalui Jalan Umum; atau
2. b.Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sedang dalam tahap melaksanakan konstruksi pembangunan Jalan Khusus; atau
3. c.Keadaan darurat karena kerusakan jalan khusus yang disebabkan oleh bencana alam atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat dilalui, pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan jalan umum dan tetap memperhatikan pembatasan sesuai dengan beban jalan yang tersedia dan tata cara pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Perda-Kubar/180/2017 Hasil produksi yang dapat diangkut diangkut di Jalan Umum meliputi:

a.hasil pertambangan batu bara, dengan ketentuan sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan; dan
b.hasil perkebunan yaitu tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Slab, dan Lumb, dengan ketentuan hasil perkebunan rakyat ataupun yang melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas Jalan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kemudahan bagi Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan membangun Jalan Khusus bagi pengangkutan hasil pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

BAB V

PERIZINAN KEADAAN TERTENTU

Pasal 7

(1)Setiap Perusahaan Pertambangan Batu Bara dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan dan membangun prasarana Jalan Khusus dalam kawasan Daerah wajib dengan izin Bupati.
(2)Kewajiban membuat jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk pembuatan underpass dan/atau flyover pada persilangan/crossing jalan umum.
(3)Pembuatan underpass dan/atau flyover pada persilangan/crossing dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait atau ketentuan yang berlaku.
(4)Pembangunan Jalan Khusus wajib memperoleh persetujuan Pemerintah Daerah.
(5)Kewajiban pembangunan prasana Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pengajuan permohonan izin pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit

Pasal 8

(1)Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh Penyelenggara Jalan Khusus.
(2)Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah. Perda-Kubar/180/2017
(3)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

Pasal 9

Dalam hal Jalan Khusus tidak lagi dipergunakan, Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945