DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengendalian Penangkapan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus, Peraturan Daerah ini menjadi dasar penegakan hukum dibidang Perikanan pada khususnya mengenai Penangkapan Ikan di Daerah, agar terciptanya kelestarian Sumber Daya Alam pada sektor Perikanan, untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan akan ditetapkan zonasi Penangkapan Ikan di Daerah melalui Peraturan Bupati, alat penangkapan ikan, jenis dan ukuran ikan, waktu penangkapan ikan, larangan, laporan evaluasi penangkapan ikan, peran masyarakat dalam mendukung peraturan ini, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan potensi produksi perikanan yang disebabkan oleh cara penangkapan ikan yang tidak mendukung kelestarian ikan serta perilaku yang membahayakan kelestarian ikan;
c.bahwa untuk mendukung pengendalian penangkapan ikan sungai di Kabupaten Kutai Barat perlu suatu paying hukum melalui penetapan Peraturan Daerah ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penangkapan Ikan Sungai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Perda-Kubar/180/2019 Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Dinas adalah Institusi pemerintahan kabupaten yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurusi Perikanan di Kabupaten Kutai Barat.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan Pengendalian pengelolaan Penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, Perda-Kubar/180/2019 penangkapan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan dan biota lainnya.
7.Pengendalian Penangkapan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
8.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
9.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10.Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.
11.Nelayan Lintas Kabupaten adalah nelayan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Kabupaten Kutai Barat yang menangkap ikan diwilayah perairan Kabupaten Kutai Barat.
12.Perairan adalah semua tempat yang berair baik mengalir maupun tergenang yang merupakan areal perikanan yang cukup luas dalam wilayah Daerah.
13.Monopoli Ikan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan yang mengarah pada penangkapan ikan dengan menggunakan metode tertentu yang berdampak pada penguasaan sepihak secara melawan hukum.

Pasal 2

Pengendalian penangkapan Ikan di Perairan Darat di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.kemandirian;
d.pemerataan;
e.keterpaduan;
f.efisiensi;
g.kelestarian;
h.asas kebersamaan;
i.kemitraan;
j.keterbukaan; dan Perda-Kubar/180/2019
k.pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini menjadi dasar penegakan hukum dibidang Perikanan pada khususnya mengenai Penangkapan Ikan di Daerah, agar terciptanya kelestarian Sumber Daya Alam pada sektor Perikanan.
(2)Tujuannya dari Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan lestari, serta mengoptimalkan kemanfaatan dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
2. b.mencegah terjadinya konflik sosial dilapangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup terdiri atas:

a.Daerah Penangkapan Ikan;
b.alat Penangkapan Ikan;
c.jenis dan ukuran Ikan;
d.waktu Penangkapan Ikan;
e.laporan evaluasi; dan
f.larangan.

BAB III

DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Pasal 5

(1)Daerah Penangkapan Ikan meliputi semua Perairan di Daerah yang merupakan lokasi Penangkapan Ikan baik berupa Perairan umum daratan yang tidak ditetapkan sebagai daerah larangan dan/atau daerah yang dilindungi dan/atau lokasi pencadangan kawasan Perairan dan/atau suaka Perikanan dan atau suaka alam yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan akan ditetapkan zonasi Penangkapan Ikan di Daerah melalui Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Nelayan Lintas Kabupaten yang akan melakukan Penangkapan Ikan di Daerah wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bupati melalui Dinas atau perangkat daerah, pimpinan wilayah setempat yang menangani urusan perikanan. Perda-Kubar/180/2019
(2)Nelayan Lintas Kabupaten wajib melaporkan alat Penangkapan Ikan yang digunakan, dan hasil tangkapan kepada Bupati, serta hal lain yang diperlukan melalui Dinas atau perangkat daerah yang menangani urusan perikanan.
(3)Ketentuan teknis mengenai persetujuan tertulis Nelayan Lintas Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

WAKTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 7

(1)Jenis alat Penangkapan Ikan menurut sifatnya dikategorikan meliputi:
1. a.alat tangkap bersifat aktif;
2. b.alat tangkap bersifat pasif; dan
3. c.alat tangkap bersifat statis.
(2)Jenis penangkapan ikan menurut sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis, ukuran alat tangkap ikan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V

JENIS DAN UKURAN IKAN

Pasal 8

(1)Untuk menjaga kelestarian Ikan dilakukan larangan penangkapan terhadap Jenis dan ukuran Ikan.
(2)Jenis dan Ukuran Ikan yang dilarang untuk ditangkap diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

WAKTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan Pemerintah Daerah menetapkan waktu Penangkapan Ikan bagi para Nelayan di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai waktu Penangkapan Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan arus listrik dan/atau strum accu (aki), bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungan. Perda-Kubar/180/2019
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku sepanjang untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapat izin dari Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…