DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengawasan dan pengendalian warung internet, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, klasifikasi warnet yang terbagi atas 3 golongan: warnet golongan kecil, menengah, dan besar. Standarisasi kelayakan warnet, perizinan warnet, masa berlaku SIUP, larangan, pengawasan pengendalian dan penutupan warnet, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa warung internet merupakan media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dalam penyelenggaraanya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa warung internet masih dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, namun demikian untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, pemerintah daerah perlu mengawasi dan mengendalikan usaha warung internet agar tidak terjadi penyalahgunaan warung internet yang dapat meresahkan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan guna terwujudnya jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna, berdampak positif, dan tidak menyalahgunakan nilai-nilai agama dan sosial budaya bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi, perlu mengatur pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet di Kabupaten Kutai Barat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik SALINAN Perda – Kubar/180/2019 Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5.Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan Perda – Kubar/180/2019 prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik, permainan atau game online termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
6.Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
7.Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
8.Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
9.Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
10.Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
11.Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada saat komputer dinyalakan.
12.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
13.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan Warnet. Perda – Kubar/180/2019

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan guna terwujudnya jasa Warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.klasifikasi Warnet;
b.standarisasi kelayakan Warnet;
c.perizinan Warnet;
d.larangan;
e.pengendalian dan pengawasan Warnet; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

KLASIFIKASI WARNET

Pasal 5

(1)Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan meliputi:
1. a.Warnet golongan kecil;
2. b.Warnet golongan menengah; dan
3. c.Warnet golongan besar.
(2)Warnet golongan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Warnet yang menggunakan paling banyak 5 (lima) Komputer.
(3)Warnet golongan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Warnet yang menggunakan 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) Komputer.
(4)Warnet golongan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Warnet yang menggunakan lebih dari 15 (lima belas) Komputer.

BAB IV

STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 6

(1)Setiap Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi standarisasi kelayakan Warnet.
(2)Standarisasi kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek: Perda – Kubar/180/2019
1. a.Perangkat Lunak dan Perangkat Keras;
2. b.keamanan dan kenyamanan;
3. c.tanggung jawab sosial; dan
4. d.penataan bentuk Ruangan.
(3)Aspek Perangkat Lunak dan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.penggunaan Perangkat Lunak/Program Komputer meliputi Sistem Operasi maupun pendukung Sistem Operasi yang memiliki lisensi atau sistem aplikasi open source;
2. b.penggunaan Perangkat Lunak/Program Komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs asusila atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
3. c.penyimpanan dokumen elektronik dalam perangkat Komputer dijaga agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia;
4. d.penyediaan Komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan
5. e.penyediaan sistem pembayaran berupa program Komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di Warnet.
(4)Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas:
1. a.penyediaan petugas keamanan/parkir;
2. b.penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari PD yang berwenang;
3. c.penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek;
4. d.penyediaan kamar mandi berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman; dan
5. e.penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar.
(5)Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.pencegahan penggunaan internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia;
2. b.peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia; Perda – Kubar/180/2019
3. c.peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
4. d.pelarangan penggunaan internet bagi pelajar/berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah;
5. e.waktu operasional Warnet dimulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA; dan
6. f.peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
(6)Aspek penataan bentuk Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, terdiri atas:
1. a.pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk Ruangan tertutup model kamar;
2. b.penggunanaan sekat pembatas:
  1. 1.ukuran sekat paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet; atau
  2. 2.ukuran sekat paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna Warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet;
3. c.penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
4. d.pengaturan sirkulasi udara yang sehat;
5. e.penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yang mempergunakan lebih dari 15 (lima belas) Komputer;
6. f.pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
7. g.pemasangan petikan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.

BAB V

PERIZINAN WARNET

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Warnet wajib memperoleh SIUP dari Bupati.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan. Perda – Kubar/180/2019
(3)Permohonan izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi surat izin tempat usaha;
3. c.fotokopi TDP;
4. d.fotokopi IMB;
5. e.fotokopi izin penggunaan bangunan;
6. f.fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
7. g.fotokopi nomor pokok wajib pajak;
8. h.daftar tenaga kerja; dan
9. i.denah lokasi usaha.
(4)Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD yang membidangi perizinan meminta surat pertimbangan teknis dari PD yang membidangi komunikasi dan informatika.
(5)Izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan izin yang lengkap dan benar.
(6)Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Guna kelancaran pemeriksaan izin Warnet dibentuk tim pemeriksa izin Warnet yang berada di PD yang membidangi pelayanan perizinan yang anggotanya terdiri dari beberapa PD yang terkait.
(2)Tim pemeriksa izin Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen termasuk surat pertimbangan teknis dari PD yang membidangi komunikasi dan informatika serta kondisi nyata bangunan/Ruangan dan sarana/prasarana Warnet yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(3)Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet memberikan persetujuan, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan izin Warnet.
(4)Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet tidak memberikan persetujuan, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan izin Warnet.
(5)Terhadap pemohon izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Warnet dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Perda – Kubar/180/2019

Pasal 9

(1)Masa berlaku SIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pasal 10

(1)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk; dan
2. b.izin Warnet yang telah habis masa berlakunya.
(2)Tim pemeriksa izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/Ruangan dan sarana/prasarana Warnet.
(3)Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet memberikan persetujuan perpanjangan atau perubahan izin Warnet, kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan perpanjangan Izin Warnet.
(4)Apabila dalam berita acara pemeriksaan tim pemeriksa izin Warnet tidak memberikan persetujuan perpanjangan Izin Warnet, Kepala PD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan perpanjangan izin Warnet.
(5)Terhadap pemohon perpanjangan izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perpanjangan izin Warnet dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945