DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Penanggulangan Bencana, Tempat Tinggal, Bantuan Sosial, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi mewujudkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dan perlindungan penyandang disabilitas diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Perda – Kubar/180/2020
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 80); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perda – Kubar/180/2020
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
7.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
9.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
12.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB II

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

(1)Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
(2)Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.ketenagakerjaan;
3. c.kesehatan; Perda – Kubar/180/2020
4. d.sosial;
5. e.seni, budaya dan olahraga;
6. f.politik;
7. g.hukum; dan
8. h.aksesibilitas.
(3)Ragam Disabilitas terdiri atas:
1. a.gangguan penglihatan dan Atau Tuna Netra;
2. b.gangguan pendengaran dan atau Tuna Rungu;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan intelektual;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian;
7. g.hiperaktif; temasuk Autis;
8. h.gangguan motorik dan mobilitas;
9. i.gangguan sosialitas, emosional dan perilaku; temasuk Autis;
10. j.autis;
11. k.gangguan mental (psikotik);
12. l.epilepsy; dan
13. m.Tourette’s syndrome.
(4)Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda.

Pasal 3

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
2. b.akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas; Perda – Kubar/180/2020
3. c.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;dan
4. d.layanan pendidikan dasar gratis.
(2)Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui system Pendidikan Inklusif.

Pasal 6

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 8

Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai kewenangan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
(3)Jaminan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara satuan pendidikan. Perda – Kubar/180/2020

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.kelompok kerja Pendidikan Inklusif;
2. b.kelompok kerja organisasi profesi;
3. c.lembaga swadaya masyarakat; dan
4. d.lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
(3)Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
2. b.penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
3. c.modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…