DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Perda-Kubar/180/2019
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.606.032.989.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp 2.533.488.015.650,00
2.Belanja Daerah Rp 2.606.032.989.950,00 (-) Surplus/(Defisist) Rp (72.544.974.300,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp 89.544.974.300,00 b Pengeluaran Rp 17.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Neto Rp 72.544.974.300,00 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp N I H I L

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 136.660.094.840,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.846.150.616.650,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 550.676.704.160,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 21.067.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 5.370.949.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 5.000.000.000,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 105.222.745.340,00 Perda-Kubar/180/2019
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 1.046.659.375.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 621.912.861.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 177.578.380.650,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp 20.848.199.160,00
2. b.Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 208.165.178.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 38.586.514.000,00
4. d.Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 103.100.000.000,00 e Alokasi Dana Desa sejumlah Rp 179.976.813.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.038.155.993.691,20
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 1.567.876.996.258,80
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 507.665.128.975,55
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 300.000.000,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 134.286.450.640,49
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 30.812.411.675,16
6. f.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp 362.092.002.400,00 g Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 313.785.998.807,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 582.016.115.304,52
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 672.074.882.147,28

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 89.544.974.300,00 Perda-Kubar/180/2019
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 17.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 88.334.682.300,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp -
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp -
5. e.Penerimaan kembali investasi non permanen sejumlah Rp 1.000.000.000,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp -
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp -
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp -
5. e.Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp 2.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

(1)Kedaan darurat meliputi :
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
(2)Keperluan mendesak meliputi :
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat . Perda-Kubar/180/2019
(3)Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: Lampiran I : Ringkasan APBD; Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Lampiran III : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah; Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Lampiran X : Daftar kriteria keadaan Darurat/Mendesak; Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perda-Kubar/180/2019

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal 14 Nopember 2019. BUPATI KUTAI BARAT, ttd FX. YAPAN Diundangkan di Sendawar, pada tanggal 14 Nopember 2019. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, ttd YACOB TULLUR Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 91/21/2019 NAMA JABATAN PARAF H. Edyanto Arkan, S.E Wakil Bupati Drs. Yacob Tullur, M.M Sekda Ayonius, S.Pd., M.M. Ass. II Sahadi,S.Hut,. M.Si Kepala BKAD Adrianus Joni, S.H., M.M. Kabag Hukum Pidesia,S.E,.M.Si Kasubbag Kumdang

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…