DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perda-Kubar/180/2018

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan Daerah Rp. 2.310.669.000.000,00
(2)Belanja Daerah Rp. 2.421.408.565.000,00 Surplus / ( Defisit ) Rp. (110.739.565.000,00)
(3)Pembiayaan Daerah: 1) Penerimaan Rp. 123.414.565.000,00 2) Pengeluaran Rp. 10.675.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 112.739.565.000,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00 Perda-Kubar/180/2018

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah Rp. 107.998.260.352,64 b) Dana Perimbangan Rp. 1.707.802.678.000,00 c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 494.868.061.647,36
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan 1) Pajak Daerah Rp. 19.955.000.000,00 2) Retribusi Daerah Rp. 5.000.000.000,00 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 5.000.000.000,00 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 78.043.260.352,64
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan: 1) Dana Bagi Hasil Rp. 930.559.295.000,00 2) Dana Alokasi Umum Rp. 618.522.771.000,00 3) Dana Alokasi Khusus Rp. 158.720.612.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 20.848.199.160,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 174.332.863.487,36
3. c.Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus Rp. 14.539.165.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Rp. 112.050.000.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya Rp. 173.097.834.00,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 999.831.900.252,58
2. b.Belanja Langsung Rp. 1.421.576.664.747,42 Perda-Kubar/180/2018
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 529.599.103.436,76
2. b.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi Rp. 600.000.000,00
4. d.Belanja Hibah Rp. 106.243.949.501,46
5. e.Belanja Bantuan sosial Rp. 27.201.726.714,36
6. f.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 333.187.120.600,00
7. g.Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 314.920.442.842,00
2. b.Belanja Barang dan jasa Rp. 505.300.874.894,17
3. c.Belanja Modal Rp. 601.355.347.011,25

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 123.414.565.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.675.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 122.414.565.000,00
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
3. c.Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Rp. 1.000.000.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 10.675.000.000,00
2. b.Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
3. c.Pembayaran Jangka Panjang Non Permanen Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: Perda-Kubar/180/2018 Lampiran I : Ringkasan APBD; Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Lampiran III : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah; Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Lampiran X : Daftar kriteria keadaan Darurat/Mendesak; Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kutai Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Kedaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah Kutai Barat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kutai Barat; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang tidak disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Perda-Kubar/180/2018

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal 13 Desember 2018. BUPATI KUTAI BARAT, ttd FX. YAPAN Diundangkan di Sendawar, pada tanggal 13 Desember 2018. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, ttd YACOB TULLUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 82/3/2018

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…