DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan sampah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup pengelolaan sampah diantaranya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tugas dan wewenang, hak kewajiban dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah, perizinan, lembaga pengelola, pembiayaan dan kompensasi, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku seluruh komponen masyarakat, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Barat;

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Perda – Kubar/180/2019 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. 3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Perda – Kubar/180/2019 kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan-nya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14.Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15.Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
16.Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
17.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
19.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik komposisi dan/ atau jumlah sampah.
20.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
21.Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau Pedagang kaki lima atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
22.Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Perda – Kubar/180/2019
23.Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
24.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
25.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
26.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
27.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
28.Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
29.Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
i.pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari Sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan Masyarakat; Perda – Kubar/180/2019
c.meningkatkan peran serta Masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;
d.menjadikan Sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
e.mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

a.Sampah Rumah Tangga; dan
b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan Penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
g.melakukan koordinasi antar PD, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan: Perda – Kubar/180/2019
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok Masyarakat;
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan dan Penanganan Sampah dalam Pengelolaan Sampah.
(2)Teknis penyusunan perencanaan daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Perda – Kubar/180/2019
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
6. f.memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

a.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
b.menyediakan fasilitas Pengelolaan Sampah skala Daerah yang berupa:
1. 1.TPS;
2. 2.TPS 3R;
3. 3.Stasiun Peralihan Antara;
4. 4.TPA; dan
5. 5.TPST.
c.melakukan Pengelolaan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
d.memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
1. 1.Sumber Sampah;
2. 2.timbulan Sampah;
3. 3.komposisi Sampah;
4. 4.karakteristik Sampah;
5. 5.fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
6. 6.data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
e.mendanai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
f.menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis Sampah meliputi:
1. 1.Sampa organik;
2. 2.Sampah anorganik; dan
3. 3.Sampah B3 Rumah Tangga. Perda – Kubar/180/2019
g.memfasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Pasal 10

(1)Masyarakat wajib melaksanakan:
1. a.Pengurangan Sampah; dan
2. b.Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan
2. b.pemanfaatan Sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
(3)Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
2. b.membuang Sampah pada tempatnya;
3. c.pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan Pengangkutan Sampah;
4. d.Pengumpulan Sampah dari sumber ke TPS;
5. e.Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
6. f.penyediaan dan pemeliharaan Sarana dilingkungannya.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…