DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 yang semula sebesar Rp2.661.632.188.625,00 (dua triliun enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp480.190.590.245,00 (empat ratus delapan puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah),00 sehingga menjadi Rp3.141.822.778.870,00 (tiga triliun seratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); NVNIWS
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT Dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6.Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Pendapatan Asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
10.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
11.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.
12.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagain laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
15.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 2.661.632.188.625,- bertambah sebesar Rp 480.190.590.245,- sehingga menjadi Rp 3.141.822.778.870,- dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 2.659.632.188.625,-
b.Berkurang Rp 33.293.647.917- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.626.338.540.708,-
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 2.651.632.188.625,-
b.Bertambah Rp 480.190.590.245,- Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 3.131.822.778.870,-
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 513.484.238.162,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 515.484.238.162,-
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,- Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 505.484.238.162,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp 231.068.942.156,- 2) Bertambah Rp 80.000.000,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 231.148.942.156,-
b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp 2.401.285.246.469,- 2) Berkurang Rp 33.373.647.917,- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.367.911.598.552,-
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 27.278.000.000,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 27.278.000.000,-

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp 50.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 3.284.867.750,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 53.284.867.750,-
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp 7.480.515.402,- 2) Bertambah Rp 980.132.250,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 8.460.647.652-,-
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula Rp 5.649.637.918,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 5.649.637.918,-
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp 167.938.788.836,- 2) Berkurang Rp 4.185.000.000.- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 163.753.788.836,-
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp 2.204.226.979.469,- 2) Berkurang Rp 91.855.644.469,- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.112.371.335.000,-
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 197.058.267.000,- 2) Bertambah Rp 58.481.996.552,- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 255.540.263.552,-
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1) Semula Rp 27.278.000.000,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp 27.278.000.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi; 1) Semula Rp 1.636.474.920.396,- 2) Bertambah Rp 257.932.979.764,- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.894.407.900.160,-
b.Belanja modal; 1) Semula Rp 464.520.046.581,- 2) Bertambah Rp. 339.136.991.955,- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 803.657.038.536,-
c.Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp 117.655.441.604,- 2) Berkurang Rp 47.655.441.604,- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 70.000.000.000,-
d.Belanja transfer; 1) Semula Rp 432.981.780.044,- 2) Berkurang Rp 69.273.939.870,- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 363.707.840.174,-

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp 643.248.770.730,- 2) Bertambah Rp 85.845.964.551,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 729.094.735.281,-
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 919.422.367.818,- 2) Bertambah Rp 139.520.252.669,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.058.942.620.487,-
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp 59.808.251.328,- 2) Bertambah Rp 36.492.762.544,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 96.301.013.872,-
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 13.995.530.520,- 2) Berkurang Rp 3.926.000.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 10.069.530.520,-
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp 165.000.000,- 2) Berkurang Rp 45.000.000,- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 120.000.000,-
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 82.074.439.393,- 2) Bertambah Rp 30.743.439.606,- Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 112.817.878.999,-
3. c.Belanja modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp 100.476.901.985,- 2) Berkurang Rp 27.397.693.212,- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 73.079.208.773,-
4. d.Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan 1) Semula Rp 274.518.502.261,- 2) Bertambah Rp 333.394.917.720,- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 607.913.419.981,-
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 7.285.202.942,- 2) Bertambah Rp 2.441.327.841,- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 9.726.530.783,-
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
1. a.Semula Rp 117.655.441.604,-
2. b.Berkurang Rp 47.655.441.604,- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 70.000.000.000,-
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp 123.795.514,- 2) Berkurang Rp 123.795.514,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 0,-
2. b.Belanja bantuan keuangan. 1) Semula Rp 432.857.984.530,- 2) Berkurang Rp 69.150.144.356,- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 363.707.840.174,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 513.484.238.162,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 515.484.238.162,-
b.Pengeluaran pembiayaan. 1) Semula Rp 10.000.000.000,- 2) Bertambah Rp 0,- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,-

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 0,- 2) Bertambah Rp 513.484.238.162,- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 513.484.238.162,-
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 2.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,-
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp. 10.000.000.000,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
(4)Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Yang Diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belanja, dan Pembiayaan Tahun anggaran 2022;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10.Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
11.Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2022;
13.Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2022;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…