DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan di Kabupaten Kutai Barat melalui upaya penambahan penyertaan modal berupa kas, non kas dan aset, perlu untuk melakukan perubahan dan penvempurnaan atas peraturan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat

(1)dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT. PerclaKubar/ 180/2019 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penvertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 06) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum vang prima Pemerintah Daerah merencanakan Penvertaan Modal Daerah Kepada PDAM.
(2)Penvertaan Modal Daerah Kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Berupa Kas; dan
2. b.Berupa Aset.
(3)Penvertaan Modal Daerah kepada PDAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan nilai investasi yang telah dilaksanakan atau direalisasikan pada tahun berjalan.
(4)Tahapan dan besaran Penvertaan Modal Daerah kepada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
(5)Tahapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berupa asset dari tahun 2005 sampai tahun 2017 vang bersumber dari APBD KAbupaten Kutai Barat sebesar Rp. 362.527.602.030 (tiga ratus enam puluh dua milar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga puluh rupiah). Perda Kubar/ 180/2019

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahap Pertama kepada PDAM tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan APBDP Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2 0 1 2 .
(2)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dan direalisasikan melalui APBD mulai Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

5.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Perda-Ku bar/ 180/2019
(2)PDAM wajib melaporkan hasil penggunaan Penyertaan Modal Daerah yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

6.Pasal 9 dihapus. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pasal II Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 7 Januari 2019 BUPATI KUTAI BARAT, Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 7 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 5/5/2019. Perda-Kubar/ 180/2019

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011