DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan pada peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Perda-Kubar/180/2020 Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perda-Kubar/180/2020

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perda-Kubar/180/2020
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 14.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
15. 15.Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
16. 16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. 17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18. 18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. 19.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
21. 21.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
e.Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:
1. 1.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Perda-Kubar/180/2020
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Melak dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Damai dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
16. 16.Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.
17. 2.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan diantar Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, asisten sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, staf ahli bupati, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Perda-Kubar/180/2020 daerah kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektur, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit daerah dan kepala seksi pada rumah sakit daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan kelas B, subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV,b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

3.Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Perda-Kubar/180/2020 ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru;
2. b.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum diundangkan;
3. c.Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
4. d.Pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
5. e.Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016; dan
6. f.Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan rumah sakit daerah dan UPT serta ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit dan UPT baru. Perda-Kubar/180/2020
(5)Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

4.Di antar Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Pejabat Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada Perangkat Daerah tersebut yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengisian jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah tersebut.

5.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Perda-Kubar/180/2020 Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 4);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat(Lembaran Daerah Perda-Kubar/180/2020 Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 23);
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 21); dan
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 20). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Sendawar, pada tanggal, 12 Juni 2020 BUPATI KUTAI BARAT, ttd. FX. YAPAN Diundangkan di Sendawar, pada tanggal, 12 Juni 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, ttd. ACHMAD SOFYAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 17/5/2020. Perda-Kubar/180/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yang jelas; dan
8. h.fleksibilitas. Untuk dapat memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka dilakukan pemetaan Urusan Pemerintahan guna menentukan susunan dan tipe perangkat daerah. Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan dengan menghitung nilai variabel umum dan variabel teknis Urusan Pemerintahan dan dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tipe C dianggap belum maksimal karena sub urusan persampahan belum terakomodir pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, dilakukanlah pemetaan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup guna mengetahui intensitas Urusan Permerintahan bidang lingkungan hidup serta beban kerja Dinas Lingkungan Hidup agar terwujudnya asas pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perda-Kubar/180/2020 Hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Tipe B, dengan jumlah nilai atau skor Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) atau memiliki beban kerja sedang. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan nomenklatur fungsi penunjang yang diwadahi dalam bentuk Badan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tersebut. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum atau urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dimana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tersebut harus terpisah dengan urusan pemerintahan lainnya. Penataan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan menghitung nilai variabel umum dan variabel teknis Urusan Pemerintahan dan dikalikan dengan faktor kesulitan geografis guna menentukan besaran organisasi. Perhitungan nilai variabel umum dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik memenuhi syarat untuk dibentuk Badan Tipe B, dengan jumlah nilai atau skor Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik 715 (tujuh ratus lima belas) atau memiliki beban kerja sedang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 215.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…