DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai APBD Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp2.119.570.475.364,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian untuk Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.117.570.475.364,00, Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.109.570.475.364,00, dan untuk Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pembiayaan netto sejumlah Rp8.000.000.000,00.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
11.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah, lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
18.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disebut Lain–Lain PAD Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.119.570.475.364,00 (dua triliun seratus sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp2.117.570.475.364,00
b.Belanja Daerah Rp2.109.570.475.364,00 Total Surplus Rp8.000.000.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp2.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp10.000.000.000,00 Pembiayaan Netto (Rp8.000.000.000,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.117.570.475.364,00 (dua triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bersumber dari:

a.PAD;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp126.951.835.944,00 (seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain PAD Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.136.319.422,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.899.655.247,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5)Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.915.861.275,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.963.340.639.420,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antar daerah.
(2)Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.763.340.639.420,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).
(3)Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp27.278.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.109.570.475.364,00 (dua triliun seratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.036.190.153,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp720.240.017.997,00 (tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh juta tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.898.103.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.009.830.969,00 (seratus dua belas miliar sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.888.237.687,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp61.200.221.269,00 (enam puluh satu miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.274.757.806,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.522.102.162,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.420.058.324,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp3.765.766.340,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp217.536.637,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp176.334.063.942,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 12

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas :
1. a.penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran Pembiayaan.
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…