DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); SALINAN Perda – Kubar/180/2017
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
6.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perda – Kubar/180/2017
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
13.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
14.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
2. b.Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Pendidikan; Perda – Kubar/180/2017
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi. Perda – Kubar/180/2017

Pasal 4

(1)Setiap bidang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas sub urusan.
(2)Rincian sub urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan:
1. a.sendiri oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.dengan cara melimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati membentuk Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewengangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan menetapkan target kinerja.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriterianya oleh pemerintah, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria. Perda – Kubar/180/2017

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

(1)Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
(2)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
(3)Urusan Pemerintahan sisa yang telah memperoleh penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan pada lingkup Perangkat Daerah di Daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…