DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Pemenuhan Hak Anak, Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak di Kabupaten Kutai Barat yang haknya belum terpenuhi dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak;
c.bahwa guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan upaya pemenuhannya dalam bentuk pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Perda-Kubar/180/2019 Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4.Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
6.Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif bardasarkan kesamaan hak.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat Perda-Kubar/180/2019 dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
13.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14.Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
15.Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
16.Penelantaran adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
17.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18.Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
19.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Perda-Kubar/180/2019
21.Forum Partisipasi Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok Anak yang ada di Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berasaskan:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c.penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan termasuk perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi, Perlakuan Salah, Eksploitasi, Penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak meliputi:

a.hak dan kewajiban Anak;
b.kewajiban dan tanggung jawab dalam Pemenuhan Hak Anak;
c.penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;
d.kelembagaan;
e.sarana dan prasarana;
f.peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pembiayaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap Anak berhak mendapatkan:

a.akta kelahiran;
b.pelayanan kesehatan;
c.pendidikan; Perda-Kubar/180/2019
d.pelayanan dalam kesejahteraan sosial;
e.perlindungan dari Perlakuan Salah;
f.sarana prasarana bermain, berolahraga, seni budaya; dan
g.akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam Forum Partisipasi Anak.

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a.menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
b.mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah:

a.membuat kebijakan dan program;
b.merumuskan pedoman pelaksanaan;
c.menyelenggarakan layanan; dan
d.mengoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

Pasal 9

(1)Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Anak dalam bentuk:
1. a.menjaga kesehatan dan merawat Anak;
2. b.melaporkan setiap kelahiran kepada instansi yang berwenang Perda-Kubar/180/2019 melakukan pencatatan kelahiran;
3. c.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
4. d.menjamin keberlangsungan pendidikan Anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak tanpa diskriminasi;
5. e.mengupayakan tidak terjadi perkawinan usia dini; dan
6. f.menjamin terwujudnyaa generasi terencana yang sehat dan sejahtera.
(2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran dengan penerbitan akta kelahiran sesuai Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…