DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendistribusian Minuman Beralkohol, Perizinan, Larangan, Pengendalian dan Pengawasan, Pelaporan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan Moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi Minuman Beralkohol perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan aspek Pengendalian, Pengawasan dan Tata Cara penerbitan Izin Usaha Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjulan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perda – Kubar/180/2017 Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT dan BUPATI KUTAI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2.Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3.Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menegah Kabupaten Kutai Barat.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menegah Kabupaten Kutai Barat.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat. Perda – Kubar/180/2017
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7.Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan.
8.Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
9.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan/pemasukan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimilik oleh Warga Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia; baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
11.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
12.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung diminum di tempat.
13.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tetentu.
17.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
18.Kelab Malam adalah tempat hiburan orang dewasa yang buka pada waktu larut malam yang dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya rancak. Perda – Kubar/180/2017
19.Karaoke Dewasa adalah tempat bernyanyi atau bersenandung dan merupakan wujud dari ungkapan hati mereka dengan senandung tertentu.
20.Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum, yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
21.Cafe adalah tempat minum Kopi, teh dan/atau Bir yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
22.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol.
24.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman beralkohol golongan A.
25.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26.Gerai atau Outlet adalah tempat minuman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor.

Pasal 3

(1)Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor dikelompokkan dalam golongan meliputi:
1. a.Golongan A minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Golongan B minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5%(lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Golongan C minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Jenis atau produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. Perda – Kubar/180/2017

Pasal 4

(1)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap pemasukan dan/atau Pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
1. a.Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang di tunjuk;
2. b.Distributor sebagaimana di maksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
3. c.Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
4. d.Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang di tunjuk.
5. e.Pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d setelah kemasan botol dilekatkan label logo Daerah.
(2)Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor yang menunjuknya.
(3)Pengecer dan Penjual Langsung memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemasan botol telah berlabel logo Daerah.

Pasal 6

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
1. a.Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri atas: 1) Hotel, Restorandan Bar; 2) Kelab Malam; dan 3) Cafe, Pub dan Karaoke Dewasa. Perda – Kubar/180/2017
2. b.Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadaretanol paling banyak 15 % (lima belas persen).
(2)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer, pada:
1. a.TBB; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di Supermarket dan hypermarket.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 8

(1)Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung dilokasi penjualan.
(3)Pembelian Minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau Perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memiliki SKP-A.
(3)Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 10

(1)SIUP-MB berdasarkan peruntukannya adalah SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet;
(2)SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer, berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet.
(3)SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu Gerai atau Outlet. Perda – Kubar/180/2017
(4)Format SIUP-MB untuk Pengecer, dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…