DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2015

Nomor: 07
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum izin usaha jasa konstruksi; asas, maksud, dan tujuan; usaha jasa konstruksi; izin usaha jasa konstruksi (IUJK); hak dan kewajiban pemegang IUJK; laporan pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi yang memberikan IUJK; pemberdayaan dan pengawasan; sanksi administrasi; sistem insformasi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup atas izin usaha jasa konstruksi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki jin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya:
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disesuaikan,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi: l.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan, . Undang-Undang darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang 5. Pembentukan Daerah Tengkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, sebagai Undang-Undang): 3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 10. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): .Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 6. Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957):N .Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 7. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738): .Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 8. Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): .Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 9. tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan 3. jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi, Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 4. layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah5. badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh 6. Pemerintah Kabupaten. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, teknik sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan 7. suatu bangunan atau bentuk fisik lain, Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen 8. perencanaan bangunan sebagai dokumen pelelangan atau bentuk fisik lain, Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil suatu karya perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal 9. pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan, Domisili adalah tempat pendirian dan atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi. 12. 13. 14. 15. 16. Sertifikat adalah:

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian/ketrampilan. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : Aa.

(1)
(2)
(3)
(4)(S) mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik, mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat, b. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik, dan mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi. d.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi terdiri dari :

a.jenis usaha,
b.bentuk usaha: dan
c.bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha. Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.bidang usaha perencanaan,
b.bidang usaha pelaksanaan,dan
c.bidang usaha pengawasan.

(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUUK terdiri dari:IK

a.mengedepankan pelayanan prima,
b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa, dan
c.merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
(2)
(3)
(4)
(6)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja atau Instansi untuk memberikan IUJK. Penunjukkan Unit Kerja atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati,(S) atau Kepala Unit Kerja atau Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati. IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja atau instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi. Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a.SBU, SKA, dan atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan

(2)oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah,
1. b.Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili,
2. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi, dan
3. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam. Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila IK diperlukan.
(4)
(5)
(1)Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi. Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004