DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Nomor: 28
Tahun: 2000
Ditetapkan: 30 Mei 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA ONSTRUKSI BAB I …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
2.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
3.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
4.Sertifikasi adalah:

a.proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 5.Sertifikat adalah:
a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
1. 6.Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap:
a.asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau
b.institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
1. 7.Badan …
2. 7.Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.
3. 8.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

(1)Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(2)Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
(3)Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
(4)Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

(1)Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari:
1. a.survei;
2. b.perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
3. c.studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
4. d.perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
5. e.penelitian.
(2)Lingkup …
(2)Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
1. a.pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
2. b.pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
(3)Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:
1. a.rancang bangun;
2. b.perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
3. c.penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
(4)Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
1. a.manajemen proyek;
2. b.manajemen konstruksi;
3. c.penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

(1)Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
(2)Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

(1)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. a.bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
2. b.bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
3. c.bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
4. d.bidang …
5. d.bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
6. e.bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
(2)Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Pasal 8

(1)Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
(2)Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:
1. a.klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
3. c.klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
(3)Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:
1. a.kualifikasi usaha besar;
2. b.kualifikasi usaha menengah;
3. c.kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
(4)Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
(5)Pelaksanaan …
(5)Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.
(6)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 9

(1)Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
(2)Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
(3)Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
(4)Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
(5)Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

(1)Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
1. a.kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
2. b.kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
3. c.kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
(2)Kriteria …
(2)Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
1. a.kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
2. b.kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
3. c.kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
(3)Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (34)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 02 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (34)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2014