DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas, termasuk juga mengatur tentang Pembentukan PT.MGRM; Status dan Tempat Kedudukan; Bidang Usaha; Modal dan Saham; Penambahan Penyertaan Modal Daerah; Organ Perseroan; Kepegawaian; Penggunaan Laba; Laporan; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Pengawasan; Pembubaran dan Likuidasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, memberikan peluang untuk terlibat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi;
c.bahwa untuk terlibat dalam Participating Interest diperlukan Badan Usaha Milik Daerah yang secara khusus mengelola Participating Interest;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATIKUTAIKARTANEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4.Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas yang selanjutnya disebut PT. MGRM adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki 99% (sembilan puluh Sembilan persen) oleh Pemerintah Daerah.
5.Participating Interest yang selanjutnya disingkat PI adalah pengalihan, penyerahan, dan pemindah tanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya Kontraktor kepada pihak PT. MGRM.
6.Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam PT. MGRM yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain.
7.Komisaris adalah Komisaris PT. MGRM.
8.Direksi adalah Direksi PT. MGRM.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya di singkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.PT. MGRM.

Pasal 2

( 1 ) Pembentukan PT. MGRM dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan PI pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

(2)Pembentukan PT. MGRM bertujuan untuk:
1. a.menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
2. b.melaksanakan alih teknologi dan manajemen dibidang kegiatan hulu minyak dan gas;
3. c.menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntable melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan; dan
4. d.ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk PI.

BAB II

PEMBENTUKAN PT.MGRM

Pasal 3

( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. MGRM.

(2)Pelaksanaan pembentukan PT. MGRM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

( 1 ) PT. MGRM merupakan perusahaan induk (holding company) yang bergerak di bidang Hulu Migas dan dapat membentuk anak perusahaan.

(2)PT. MGRM berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara.
(3)PT. MGRM dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau unit usaha di daerah lain.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

PT. MGRM bergerak pada bidang usaha pengelolaan PI pada wilayah kerja Migas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali ditetapkan jumlah Modal Dasar PT. MGRM maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan sebesar 25% (dua puluh persen) atau senilai Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
1. a.modal disetor Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau senilai Rp 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus Lima puluh juta rupiah);
2. b.modal disetor Perusahaan Umum Daerah Tunggang Parangan sebesar 0,6% (nol koma cnam pcrscn) bagian dari 1% atau scnilai Rp 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);dan
3. c.modal Disetor Perusahaan Umum Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi sebesar 0,4% (nol koma empat persen) bagian dari 1% atau senilai Rp 20.000.000,- (dua puluhjuta rupiah).
(4)Setiap perubahan jenis dan nilai nominal Saham diatur dalam Anggaran Dasar PT. MGRM.
(5)Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Modal dasar PT. MGRM yang disetor tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) oleh para pendiri dan pemegang Saham, merupakan modal kerja awal Perseroan yang wajib disetorkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta pendirian perseroan Daerah ditandatangani.

BAB VI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

( 1 ) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.

(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan PT. MGRM.

Pasal 9

( 1 ) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. MGRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai dan/atau aset.

(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 10

Organ PT. MGRM terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

(2)Dalam forum RUPS, pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. MGRM dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. MGRM.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016