DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016

Nomor: 37
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); www.peraturan.go.id 2016, No.1795

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1578);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.1795 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
2.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4.Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2016, No.1795
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

PENAWARAN PI 10%

Pasal 2

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah. www.peraturan.go.id 2016, No.1795

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

a.bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:
1. 1.perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
2. 2.perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
b.statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
c.tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest.

Pasal 4

Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

a.untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
b.untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
c.untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi www.peraturan.go.id 2016, No.1795 lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
1. 1.didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
2. 2.dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan besaran participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Pasal 5

(1)Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penetapan besaran participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan.
(2)Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
(3)Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan www.peraturan.go.id 2016, No.1795 bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

Pasal 6

Penentuan pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada hasil sertifikasi lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak.

BAB III

TATA CARA PENAWARAN PI 10%

Pasal 7

(1)Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja.
(2)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru.
(3)Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah.
(4)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mengelola participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
(5)Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan www.peraturan.go.id 2016, No.1795 tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
(6)Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan:
1. a.dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
2. b.kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
3. c.tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan
4. d.tidak mengelola participating interest pada Wilayah Kerja lain.

Pasal 8

(1)Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10%.
(2)Jangka waktu untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas kepada gubernur.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik www.peraturan.go.id 2016, No.1795 Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(5)Dalam hal gubernur tidak menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.

Pasal 9

(1)Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur.
(2)Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(3)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal www.peraturan.go.id 2016, No.1795 diterimanya surat penawaran dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data.
(6)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara penawaran PI 10% untuk Badan Usaha Milik Daerah baru dan Perusahaan Perseroan Daerah berlaku ketentuan tata cara penawaran PI 10% sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. www.peraturan.go.id 2016, No.1795

Pasal 11

(1)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) atau Badan Usaha Milik Daerah tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup.
(2)Dalam hal penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN.
(3)Dalam hal BUMN menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan BUMN menindaklanjuti proses pengalihan PI 10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Kerja Sama.
(4)Dalam hal BUMN tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran PI 10% dari Kontraktor kepada BUMN maka penawaran dinyatakan tertutup.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
3.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1578);
6.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); www.peraturan.go.id 2016, No.1795 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
2.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3.Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4.Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. www.peraturan.go.id 2016, No.1795
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
9.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
10.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

PENAWARAN PI 10%

Pasal 2

Pasal 3

Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

a.bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa:
1. 1.perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
2. 2.perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
b.statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
c.tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest.

Pasal 4

Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:

a.untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
b.untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
c.untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi www.peraturan.go.id 2016, No.1795 lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
1. 1.didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
2. 2.dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan besaran participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Pasal 5

(1)Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penetapan besaran participating interest yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan.
(2)Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
(3)Dalam hal seluruh pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan www.peraturan.go.id 2016, No.1795 bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

Pasal 6

Penentuan pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada hasil sertifikasi lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak.

BAB III

TATA CARA PENAWARAN PI 10%

Pasal 7

(1)Setiap Badan Usaha Milik Daerah hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja.
(2)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah telah mengelola PI 10% pada suatu Wilayah Kerja atau telah mengusahakan Wilayah Kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, PI 10% ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah baru.
(3)Dalam hal pengelolaan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah baru, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah.
(4)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mengelola participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
(5)Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan www.peraturan.go.id 2016, No.1795 tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan participating interest pada suatu Wilayah Kerja.
(6)Dalam hal pengelolaan PI 10% dilakukan melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi ketentuan:
1. a.dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;
2. b.kepemilikan saham dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
3. c.tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham; dan
4. d.tidak mengelola participating interest pada Wilayah Kerja lain.

Pasal 8

(1)Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10%.
(2)Jangka waktu untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas kepada gubernur.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik www.peraturan.go.id 2016, No.1795 Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(5)Dalam hal gubernur tidak menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak berminat dan penawaran PI 10% dinyatakan tertutup.

Pasal 9

(1)Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur.
(2)Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(3)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal www.peraturan.go.id 2016, No.1795 diterimanya surat penawaran dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data.
(6)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) atau Badan Usaha Milik Daerah tidak meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup.
(2)Dalam hal penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada BUMN.
(3)Dalam hal BUMN menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan BUMN menindaklanjuti proses pengalihan PI 10% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kontrak Kerja Sama.
(4)Dalam hal BUMN tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran PI 10% dari Kontraktor kepada BUMN maka penawaran dinyatakan tertutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021