DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum; ruang lingkup Biaya Transportasi, Operasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah meliputi biaya transportasi; biaya konsumsi kegiatan; biaya jasa buruh; petugas haji daerah; dan pengawasan; serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perjalanan yang aman, tertib dan lancar, agar jemaah haji dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah,
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah,
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang biaya oprasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi, Oprasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820): 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845): 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 29015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), “Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang5. Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): . Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 176. Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI, OPERASIONAL JEMAAH DAN PETUGAS HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai3. Kartanegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. . Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati4. Kabupaten Kutai Kartanegara.
5.Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya.
6.Biaya Transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. |
7.Embarkasi adalah proses pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji menuju bandara.
8.Debarkasi adalah proses pemulangan jemaah haji dari bandara menuju asrama haji.

Pasal 2

Biaya Transportasi, Oprasional Jemaah Haji Daerah diberikan dengan Tujuan :

a.memberikan pelayanan transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah: dan
b.memberikan biaya operasional bagi petugas haji Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Biaya Transportasi, Operasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah meliputi :
1. a.biaya transportasi,
2. b.biaya konsumsi kegiatan:
3. c.biaya jasa buruh,
4. d.petugas haji daerah, dan
5. e.pengawasan.
(2)Besaran Biaya Transportasi, Operasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasrkan pada :
1. a.kemampuan keuangan daerah:
2. b.jumlah jemaah haji dan kebutuhan oprasional petugas haji daerah pada tahun berjalan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

BAB III

BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 4

Biaya Transportasi Jemaah dan Petugas Haji Daerah meliputi:

a.transportasi jemaah haji beserta barang bawaannya dari daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah asal: dan b.transportasi jemaah haji daerah dari daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah asal.

BAB IV

BIAYA KONSUMSI

Pasal 5

Biaya Konsumsi Jemaah dan Petugas Haji Daerah meliputi :

a.konsumsi diberikan kepada jemaah haji daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah asal selama waktu yang ditetapkan,
b.waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diberikan 2 (dua) hari, dan
1. c.dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memberikan bantuan konsumsi yang melibatkan petugas lain saat keberangkatan dan kedatangan.

BAB V

BIAYA JASA BURUH

Pasal 6

Biaya Jasa Buruh meliputi :

a.jasa buruh pengangkutan barang bawaan jemaah pada saat transportasi dari daerah asal ke embarkasi di embarkasi dan debarkasi ke daerah asal: dan
b.jasa buruh barang bawaan petugas haji daerah dari daerah asal ke embarkasi, di embarkasi dan debarkasi.

BAB VI

PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 7

(1)Petugas Haji Daerah diharuskan memiliki kemampuan dibidangnya dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter: dan
2. b.bersedia menjadi petugas haji daerah yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermatrai. :
(2)Petugas Haji Daerah terdiri dari :
1. a.tim pemandu haji daerah, dan
2. b.tim kesehatan haji daerah.
(3)Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari atas unsur :
1. a.pemerintah daerah, dan
2. b.tokoh masyarakat dan atau tokoh agama.
(4)Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
1. a.dokter:
2. b.tenaga medis, dan C. paramedis. (S)
(6)
(1)
(2)Penunjukan Tim Pemandu dan Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Untuk Kelancaran dan Optimalisasi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan honor dan biaya oprasional.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada tim pengawas yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tokoh Masyarakat dan atau Agama dibawah koordinasi Lembaga Fungsional Daerah. Susunan keanggotaan dan tugas-tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 16 November 2016 BUPATIKUTAI KARTANEGARA ttd RITA WIDYASARI Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 17 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ttd Ir. H. MARLI, M.Si NIP 19590206 198802 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagian Hukum MO. SH NIP. 19780605 200212 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI, OPRASIONAL JEMAAH DAN PETUGAS HAJI DAERAH I. UMUM Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jema'ah haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat khusus. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Isalam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012). Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rangka memperlancar transportasi jemaah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke Gaerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008