Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 141
Mengingat : Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.
. . .
Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik- baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara
BAB III
Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:
Bagian Kedua . . . Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Bagian Ketiga Hak Jemaah Haji
Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:
BAB IV PENGORGANISASIAN
BAB IV
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)